Talaud, Barta1.com – Warga Kecamatan Tampan’Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud kembali menyuarakan pembangunan infrastruktur jalan.
Perasaan seakan dianaktirikan dari beberapa wilayah kembali menyeruak. Pasalnya, sejak mekarnya Kabupaten Talaud pada 2 Juli 2002 silam dari Kabupaten Sangihe Talaud, masih ada beberapa kecamatan yang masih bergumul dengan kondisi jalan raya yang berada dalam kondisi rusak. Bahkan ada beberapa yang belum menikmati jalan beraspal hingga detik ini.
Kecamatan Tampan’Amma, sebuah Kecamatan yang dimekarkan dari kecamatan induknya yaitu Kecamatan Rainis pada November 2004 silam ini, masih memiliki setumpuk cerita yang belum memasuki babak akhir.
Diantaranya yaitu cerita tentang kata ‘merdeka’ yang seakan menjauh dari hiruk–pikuk aktifitas masyarakat di 11 Desa yang ada.
Kondisi jalan nasional yang menghubungkan 11 desa di Kecamatan Tampan’Amma, serta jembatan yang berada di beberapa titik sangat memprihatinkan. Totalnya ada tujuh desa, dari Desa Riung hingga Desa Ganalo sampai saat ini belum merasakan sentuhan jalan beraspal sejak dahulu.
Ditambah lagi dengan beberapa buah jembatan yang sudah tidak layak lagi digunakan karena hanya terbuat dari batang kelapa dan sudah rusak parah.
Tahun 2017, Pemkab Kepulauan Talaud bersama dengan DPRD sempat memberi stimulus bagi pemerintah pusat dengan menganggarkan melalui APBD 2017 Rp 13 miliar yang terbagi Rp 4 miliar untuk normalisasi jalan raya Desa Tuabatu–Ammat, Rp 6 miliar untuk normalisasi jalan raya Gemeh dan Rp 3 miliar untuk pembangunan jembatan beli di Kecamatan Tampan’Amma dan Gemeh mengingat akses jalan raya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena merupakan satu unsur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Tetapi, sejak menyandang status jalan nasional, sampai hari ini jalan aspal masih sebatas angan–angan karena belum terealisasi.
Ada semilir angin sejuk yang berhembus saat anggaran Rp 3 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan yang ada ibukota Kecamatan Tampan’Amma, sudah tertata dalam APBD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020. Beberapa tokoh masyarakat Desa Dapalan dan Dapihe kembali menyentil tentang anggaran tersebut.
Hal ini mereka ungkapkan saat berlangsungnya agenda reses anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Semuel Bentian di Desa Dapalan pada akhir pekan lalu. Mereka berharap, anggaran tersebut tidak digeser oleh pemda agar tahun ini sudah bisa terealisasi.
“Kami berharap agar supaya pemda tidak menggeser anggaran sebesar Rp 3 miliar yang sudah tertata. Kasihan kami, sejak dahulu kami merasa dikebelakangkan kalau soal pembangunan,” ungkap Yusak Bentian, salah satu tokoh masyarakat, Jumat (12/06/2020).
Senada dengan itu, Junly Luada tokoh pemuda Desa Dapalan mengungkapkan kerinduannya sejak dahulu untuk menikmati fasilitas jalan aspal seperti yang ada di Kecamatan lainnya. “Sejak dahulu kami menginginkan adanya fasilitas jalan aspal seperti yang ada di Kecamatan lainnya. Mudah-mudahan Pemda tidak menggeser anggaran yang sudah tertata, agar tahun ini jalan ibukota Kecamatan sudah bisa dibangun,” tutur Luada.
“Apalagi di ibukota Kecamatan Tampan’Amma ada beberapa objek wisata. Kalua fasilitas jalannnya bagus, hal ini akan menambah nilai serta daya jual objek wisata tersebut,” kata Luada.
Tak hanya itu, nada serius dari beberapa warga masyarakat dilontarkan kepada wakil rakyat yang akrab disapa SB ini. Mereka juga berharap agar politisi PDI-P ini terus memikirkan tentang pembangunan objek wisata Watu Babarolo yang ada di Desa Dapalan.
Menanggapi hal tersebut, Semuel Bentian mengatakan, untuk APBD 2020 sudah ditata dan sudah sesuai dengan peruntukannya. “APBD 2020 sudah ditata, semua sudah sesuai dengan peruntukannya. Pasti kesejahteraan masyarakat yang diprioritaskan termasuk pembangunan infrastruktur jalan ibukota Kecamatan Tampan’Amma,” ujar SB.
“Saya yakin bahwa pemda tidak akan menggeser anggaran Rp 3 miliar. Karena pak Bupati sangat memahami kesulitan serta kebutuhan warga masyarakat khususnya kecamatan Tampan’Amma, termasuk infrastruktur jalan ibukota Kecamatan Tampan’Amma,” tambah Bentian.
Lanjutnya, selaku wakil rakyat, sudah menjadi tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan banyak orang, apalagi konstituennya. “Apakah itu soal pembangunan infrastruktur jalan, pariwisata dan pembangunan lainnya, namanya wakil rakyat akan tetap berjuang untuk rakyatnnya,” ungkap Bentian.
“Memperjuangkan aspirasi rakyat, wajib hukumnya bagi kami selaku wakil rakyat,” kunci Bentian.
Peliput : Evan Taarae
Discussion about this post