Mitra Barta1.com – Kabinet jilid II James Sumendap-Joke Legi dinilai gagal mengimplementasikan dan menjalankann slogan “Mitra Hebat Bergerak Cepat” yang dicanangkan Bupati James Sumendap.
Tokoh masyarakat Mitra, Veppy Rambi menilai, penerapan slogan Mitra Hebat Bergerak Cepat yang sudah jalan sejak awal tahun 2020 belum mampu bahkan ‘gagal’ diimplentasikan gerbong pemerintahan jilid II Bupati James Sumendap bersama Wakil Bupati Joke Legi.
Berdasarkan amatannya, kata ketua Relawan Sulut Nyama (RSN) Mitra ini, ada beberapa poin yang menyebabkan gerbong JS-JL belum masksimal melaksanakan slogan bergerak cepat. Yang pertama menurut Rambi, sangat kelihatan banyak pejabat perangkat daerah termasuk di dalamnya para camat masih menerapkan system ABS alias Asal Bapak Senang dibanding memaksimalkan slogan Mitra Hebat Bergerak Cepat.
Diungkapkan Rambi, hal ini terlihat dari program dan inovasi yang dilakukan terlihat biasa-biasa saja bahkan boleh dikatakan stagnan karena semua menunggu petunjuk dan arah bupati.
“Saya mau katakan bahwa otonomi yang diberikan bupati bagi para pejabat tidak ditangkap dengan baik. Ini tentu bentuk kegagalan kabinet JS-JL,” tegas Rambi melalui rilisnya, Selasa (5/5/2020).
Kedua lanjut Rambi, ada saja pejabat perangkat daerah termasuk yang paling dekat dengan masyarakat yaitu kepala kecamatan (Camat), keliru bahkan blunder menjabarkan keinginan bupati di wilayah masing-masing. Sebagai contoh dalam upaya pencegahan Covid-19.
“Dan yang ketiga, secara umum para pejabat belum mampu mengimbangi kerja cepat bupati dalam hal mengconter isu bahkan opini-opini yang dibangun sejumlah pihak melalui sosial media facebook dan media lainnya. Ini jelas satu kegagalan dan ketidakmampuan kabinet JS-JL,” sembur Rambi.
Menurut Wakil Ketua MPI DPD KNPI Mitra ini, dalam situasi seperti itu seharusnya para pejabat sesuai tupoksi dan kewenangannya tanpa diperintah atasan harus melakukan tindakan dengan tampil di sosial media dan secara total menjawab berbagai isu yang diangkat.
“Sebagai contoh isu ekonomi yang lagi viral di media sosial. Seharusnya para pejabat mulai dari asisten yang membidangi hingga pejabat di bawahnya angkat suara dengan memberikan penjelasan bukan diam dan membiarkan pemkab bahkan bupatinya diserang secara masif di media sosial facebook,” tegas Rambi menyayangkan.
Lanjut Rambi, untuk memaksimalkan kerja cepat kabinet yang ada saat ini, Bupati James Sumendap mungkin perlu melakukan perombakan alias rolling jabatan perangkat daerah termasuk untuk jabatan camat. “Ini bukan kaitan soal kepentingan apa-apa apalagi bicara suka tidak suka, tapi murni untuk kepentingan daerah terlebih kepentingan pemerintahan JS-JL,” tutup Rambi.
Peliput : Chinry Assa
Discussion about this post