Manado, Barta1.com – Diskusi Kopi Darat (Kopdar) bertemakan Sulawesi Utara Cinta Damai, beserta laporan kinerja bulan Januari anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP) berlangsung di Ruang Serba Guna DPRD Sulut, Rabu (05/02/2020).
“Perlu diketahui setiap pukul 9.00 hingga 11.00 WITA pintu saya terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat,” ungkap MJP memulai diskusi di depan para peserta.
Melky menyebutkan setiap laporan kerja bisa dilihat melalui sosial media yang sering diposting dan jika mau mengambil kopian setiap kinerja akan diperlihatkan. “Saat ini fokus saya akan memperjuangkan hak-hak penyandang disibilitas yang tidak diperhatikan oleh pemerintah dilihat dari fasilitas tempat mereka tinggal dan permasahan ini harus diselesaikan,” katanya.
Pada diskusi tersebut diundang sebagai pemantik yakni tokoh agama dan pengamat politik diantaranya Tonaas LMI, Hanny Pantouw, Ketua Ansor Sulut, Yusra Alhabsyi dan pengamat politik, Taufik Tumbelaka.
“Jika kita membahas terkait perusakan tempat ibadah di Tumaluntung secara undang-undang itu melanggar aturan,” ungkap Tonaas LMI, Hanny Pantouw.
Ia menegaskan, setiap LSM jika melakukan perusakan itu bukan mengatasnamakan LSM tetapi itu oknum. “Sebenarnya pemeritah, TNI dan Polri harus lebih memperhatikan keadaan kita di Sulut,” katanya.
Sedangkan Ketua Ansor Sulut yang juga Anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsyi menanggapi ada kegelisahan yang saat ini melanda Sulut ketika melihat permasalahan di Tumaluntung.
“Permasalahan ini harusnya menjadi kritik bagi pemerintah, TNI dan Polri untuk lebih memperhatikan keberagaman di Sulut dan libatkan tokoh-tokoh agama. Jangan jadikan organisasi keagamaan jadi pemadam, jika ada kejadian seperti ini baru di cari,” tegasnya.
Harus perlu dijaga silahturami antar organisasi keagamaan. Yusra juga menyentil terkait kurangnya pemerataan APBD untuk daerah kepulauan dan Bolaang Mongondow. Jangan ada pemisah antara beberapa daerah diakibatkan anggaran yang tidak merata untuk kesehjatraan masyarakat.
“Kondisi terkait kurangnya kesejahteraan kepada masyarakat akan berdampak hal-hal yang negatif seperti yang terjadi di Tumaluntung. Kami memohon agar setiap anggaran bisa merata bagi daerah kepulauan dan Bolaang Mongondow. Pemerintah harusnya membangun wisata keberangaman dan kebudayaan agar masyarakat dan warga asing datang ke Sulut akan mengenal bahwa nilai keberagaman yang sangat tinggi,” ujarnya.
Taufik Tumbelaka mencoba menjelaskan, terkait rawannya Pilkada di Sulut. “Sulut berada di peringkat kedua untuk rawan Pilkada. Sedangkan dari 7 kabupaten/kota mengadakan pilkada ada dua daerah rawan yaitu Tomohon dan Bitung,” bebernya.
Semua permasalahan datangnya dari elit politik yang tidak mematuhi etika. “Saya mengingatkan bagi elit politik untuk mematuhi etika politik. Pilpres lalu tidak serawan pilkada nantinya. Jika kita tidak mampu menjaga toleransi maka kita gagal merawat warisan. Etika politik tidak ada aturanya tetapi ada aturan hidup dan setiap agama mengajarkan kebaikan,” ujar dia.
Hanny Pantouw menutup statemen kesimpulan dari Kopdar ini bahwa mari terus menjaga silahturami pemerintah, tokoh agama, TNI dan Polri, dan buat pariwisata kebudayaan dan keberagaman di Sulut.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post