Indonesia Inklusi, Difabel Unggul

Oleh: Allan Zefo Umboh SS SPd

Tanggal 3 Desember setiap tahun diperingati sebagai hari disabilitas internasional sesuai ketatapan dari perserikatan bangsa-bangsa tahun 1992.

Selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2019 bagi samua kaum difabel dimanapun berada. Tema Hari Disabilitas Internasional tahun 2019 di Indonesia mengangkat tema nasional ‘INDONESIA INKLUSI, DIFABEL UNGGUL.’

Menurut saya tema ini sangat relavan dengan visi Indonesia untuk 5 tahun kedepan yaitu membangun sumber daya manusia yang tentunya di dalamnya kaum difabel. Keseriusan pemerintah memberdayakan kaum difabel itu telah ditunjukan dengan menempatkan posisi wakil menteri argaria dan kepala BPN Surya Tjandra, serta staf khusus presiden Angkie Yudistia.

Perhatian khusus pemerintah pusat kepada kaum difabel harus diikuti pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota khususnya di Sulawesi Utara. Kaum difabel di daerah ini sangat banyak membutuhkan pehatian yang serius dari pemerintah daerah.

Dua masalah pokok yang dihadapi oleh kaum difabel di Sulawesi Utara yaitu pendidikan dan lapangan kerja. Pendidikan adalah hak setiap warga Negara republik Indonesia sebagai mana yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 dan UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional termasuk kaum difabel.

Sarana dan prasana bagi pendidikan untuk difabel di Sulawesi Utara masih jauh dari harapan. Sekolah khusus bagi anak berkebutuhan khusus belum merata di semua kabupaten/kota di daerah ini, masih ada berapa kabupaten seperti Boltim, Bolsel, Bolmut dan Sitaro sama sekali belum memiliki sekolah luar biasa.

Keberadaan SLB di Sulawesi Utara pada umumnya milik yayasan swasta, kehadiran pemerintah berupa SLB negeri masih terlalu minim sehingga banyak anak berkebutuhan khusus tak merasakan pendidikan disebabkan daerah yang dia tinggal tak memiliki SLB.

Regulasi untuk pendidikan bagi kaum difabel sudah diatur dalam perundang-undangan maupun peraturan menteri. Salah satunya peraturan menteri pendidikan nasional No 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus yaitu pemerintah harus menyiapkan sekolah inklusi di setiap kabupat\kota supaya anak berkebutuhan khusus bisa mengecap pendidikan di sekolah reguler tentu ditunjang oleh tenaga guru yang memiliki keahlian khusus.

Menerapan sekolah inklusi di Sulut belum 100% maka keseriusan dari pemda kabupaten\kota sangat diharapkan dengan membuat sebuah regulasi perda atau pergub, perbub dan perwako serta menyediakan sarana dan prasana bagi difabel.

Disamping hak memperoleh pendidikan bagi difabel, juga butuhkan lapangan kerja bagi kaum difabel. Diakui betapa sulitnya bagi penyandang difabel mendapatkan pekerjaan yang layak. Pandangan masyarakat pada kaum difabel masih banyak menganggap remeh bahkan para pengusaha masih enggan memperkerjakan seorang difabel.

Padahal, lapangan kerja bagi difabel telah diatur dalam undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 5 dijelaskan bahwa ‘setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.’

Di sini diharapkan kerja sama antar semua pihak baik pemerintah dan perusahaan di daerah ini agar kaum difabel bisa memperoleh pekerjaan yang layak, serta melantih para difabel untuk berwiraswasta dengan melibatkan mereka dibalai latih kerja agar bisa bersaing di dunia usaha.

Indonesia inklusi, difabel unggul bukan retorika semata jika didukung dengan pendidikan yang merata dan terbukanya lapangan kerja bagi kaum difabel di Sulawesi Utara.

Penulis adalah seorang difabel tuna daksa, aktor teater dan penyair