Manado, Barta1.com — Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Sulut Daniel Mewengkang, bicara terbuka soal masalah gedung serba guna yang mengalami kendala dalam pembangunan. Daniel menyoal penyebab masalah ini adalah kontraktor pelaksana proyek.
“Karena pengerjaannya terlambat sehingga harus membayar tuntutan ganti rugi (TGR) sebesar Rp 149 juta,” kata Daniel di hadapan 7 personil Komisi IV DPRD Sulut yang memantau langsung gedung serba guna itu Rabu (27/11/2019).
Menurut dia pembangunan aset yang berlokasi pada lahan yang sama dengan Kantor Dispar Sulut, Jalan WR Supratman Wanea, dimulai pada Juli 2018. Namun hingga masa waktu pembangunan selesai sesuai kesepakatan kontrak, ternyata mengalami keterlambatan. Kontraktor pelaksana menurutnya sudah diwanti, tapi tetap saja alami kendala.
Ketua Komisi IV Braien Waworuntu meminta dinas segera memenuhi tanggung jawab untuk menuntaskan pembangunan gedung tersebut. Melky Pangemanan, anggota komisi, juga mendesak pihak dinas mau transparan dengan dana pembangunannya.
Arahan senada juga disampaikan personil lainnya Careig Naichel Runtu, politisi dari Partai Golkar.
“Kepada pihak kontraktor dan siapapun yang terlibat dalam pembangunan gedung serba guna ini saya harap segera diselesaikan. Jika tidak akan berhadapan dengan kami Komisi IV baik pimpinan maupun anggota,” tegasnya.
Selain ketiga legislator tadi, Fransiskus Silangen, Melisa Gerungan, Nursiwin Dunggio dan Richard Sualang ikut dalam kunjungan ini. Setelah melihat kondisi Gedung Serba Guna Dispar Sulut, kunjungan dilanjutkan ke SMKN 1 Manado dan SMAN 1 Manado. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post