Manado, Barta1.com – Kekhawatiran masyarakat di pesisir Manado Utara yang notabene nelayan, terkait proyek reklamasi kembali menyeruak.
Itu juga diperkuat dengan riset yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado pada Mei 2019 lalu, terhadap kelompok nelayan Tuminting tentang rencana reklamasi seluas 175 hektar sepanjang 7 kilometer di pesisir Manado Utara.
“Atas dasar itu LBH Manado mengajukan keberatan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dengan alasan Badan Publik terkait tidak menanggapi permohonan membuka data dan informasi terkait proyek reklamasi Manado Utara, yang dikirimkan pada 24 Juli 2019 lalu. Dan telah melewati tenggat 17 hari sebagaimana diatur UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” ujar David Wungkana dari LBH Manado kepada Barta1.com, Jumat (16/8/2019) lalu.
Hasil sementara LBH Manado, kata dia, menemukan adanya kekhawatiran kelompok nelayan terhadap rencana reklamasi tersebut. Nelayan Sindulang, Karangria, Maasing, Tumumpa Dua merasa pembangunan tersebut tidak memperhatikan kebutuhan mendasar nelayan dan dampak sosial serta ekonomi nelayan. Melalui Perda Zonasi, wilayah pesisir Manado Utara telah dijadikan zona pemanfaatan umum untuk direklamasi.
“Nelayan pun tidak mengetahui perihal adanya kebijakan daerah tersebut. Mereka tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Padahal, terdapat hampir 500 nelayan yang tersebar di pesisir Manado Utara. Mereka menggantungkan hidup dari hasil laut,” ujarnya.
Menurut seorang nelayan Maasing, lanjut David, dampak pembangunan Kawasan Mega Mas dan Jalan Boulevard Dua saja, telah mengakibatkan berkurangnya ikan-ikan laut dangkal, sehingga pendapatan nelayan berkurang. Belum lagi limbah dan sampah akibat pembangunan yang merusak lingkungan laut.
“Dampak-dampak tersebut berakibat pada naiknya biaya hidup. Kurangnya ikan di laut dangkal membuat nelayan harus melaut lebih jauh dari lepas pantai. Modal mata pencarian nelayan pun ikut naik, begitu juga risiko di laut. Akibatnya, mencari nafkah di laut akan semakin sulit,” bebernya.
Untuk itu, LBH Manado mengajukan permohonan membuka data dan informasi mengenai proyek reklamasi, yaitu naskah akademis dan masukan-masukan mengenai Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang RZWP3K, dokumen Peraturan Gubernur Sulut tentang reklamasi, dan gambar peta serta pemanfaaatan area reklamasi kepada Pemda Provinsi Sulut, yang telah diterima Badan Publik terkait tertanggal 24 Juli 2019.
“Perkembangannya, Badan Publik terkait belum memberikan tanggapan atas permohonan kepada LBH Manado, dan telah lewat tenggat 17 hari sebagaimana yang ditentukan UU KIP. Maka, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2019, LBH Manado mengajukan keberatan kepada Pemda Sulut dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan membuka data dan informasi dan telah lewat tenggat waktu menurut UU KIP,” katanya lagi.
Atas dasar itu, LBH Manado menuntut kerjasama Pemda Sulut sebagai Badan Publik untuk dapat memenuhi hak warga negara atas informasi publik. Dalam hal ini telah lewat 30 hari, keberatan tidak juga ditanggapi atau ditanggapi tapi tidak sesuai permohonan oleh Badan Publik terkait.
“Maka, sesuai UU KIP, LBH Manado akan mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Sulut,” pungkasnya.
Penulis : Agustinus Hari
Discussion about this post