Talaud, Barta1.com – Aparat desa termasuk Kepala Desa (Kades) didorong bekerja lebih maksimal melayani kepentingan masyarakat. Kalau aparat desa menggunakan anggaran yang tak sesuai peruntukan sebaiknya melapor ke Inspektorat.
“Kita di sini juga sebagai bagian dari menampung aspirasi masyarakat dan kita ada tim pengaduan masyarakat. Sehingga kalau ada pengaduan dari masyarakat kita kelola di sini. Kita cek, apakah laporan masyarakat ini didukung oleh data, fakta dan bukti-bukti yang memadai,” ujar Inspektur Talaud, Mody Gumansalangi di ruang kerjanya, Selasa (13/8/2019).
Kalau bukti cukup, lanjut dia, maka akan lanjutkan. “Kita sampaikan kepada pimpinan tentang persoalan-persoalan ini. Tetapi kalau tidak, maka harus sampaikan bahwa ini tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat,” ujar Gumansalangi.
Dia juga menerangkan, pihaknya terus mendorong aparat desa untuk bekerja lebih maksimal karena tuntutan masyarakat dari waktu ke waktu tidak pernah berhenti, bahkan terus berkembang sehingga menjadi besar.
“Semua kepala desa didorong juga untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas agar semakin mantap untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan integritas dari aparat itu yang paling penting dan terus dijaga agar tidak mudah tergoda oleh iming-iming duniawi yang semakin besar,” bebernya.
Selain itu, Gumansalangi menambahkan pihaknya juga terus bekerja maksimal dalam melakukan pelayanan terhadap kepala desa. “Untuk pelayanan kepala desa, kami selalu bekerja maksimal karena kita tidak mau mereka itu satu saat ada kendala-kendala di lapangan, kecuali benar-benar mereka sudah tidak mendengar,” jelas Gumansalangi.
Memang tidak dapat menampik bahwa, di lapangan terkadang terjadi satu dua kesalahan atau kekurangan yang dilakukan kepala desa. Tapi prosentasinya tidak besar atau tidak banyak.
“Toh yang bermasalah hukum tidak banyak dan presentasinya. Bahkan sangat kecil. Kita melihat ini sebagai satu langkah maju yang dilakukan oleh desa. Itu yang sekarang terjadi di lapangan bahwa jumlah yang tersangkut dengan masalah hukum itu tidak besar kalau dibandingkan dengan sebelumnya,” ungkap Gumansalangi.
Ia menuturkan, soal ada laporan masyarakat, laporan masyarakat ini banyak sekali. Tetapi hal Itu gampang diidentifikasi karena jabatan kepala desa menjadi jabatan yang sangat baik kalau diukur dari jumlah anggaran.
Kalau diukur dari tanggungjawab, tugasnya banyak, tugas yang mulia. Tetapi orang kalau cuma fokus pada anggaran, maka ini bukan menjadi lahan pengabdian tetapi untuk lahan orang mancari. Tetapi kalau ini orang melihat sebagai lahan pengabdian, maka dia melihat dari sisi tanggungjawab.
Karena jabatan kepala desa ini orang semua suka, maka didalam perekrutan kepala desa itu di sana terjadi kalah menang. “Persaingan yang kuat terjadi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hal ini yang memicu potensi konflik di desa. Potensi konflik ini yang menimbulkan banyak laporan. Tetapi kita menghargai hak masyarakat bahwa melapor itu adalah hak mereka, yang penting melapor itu adalah dalam batas-batas koridor hukum yang diperkenankan,” ujarnya lagi.
Disisi lain, Gumansalangi mengatakan, penyampaian dari Presiden Jokowi bahwa masyarakat silahkan menjadi bagian integral dari pelaksanaan dana desa. Kalau ada yang baik disupport, tetapi kalau masih ada yang kurang disampaikan. Ini bagian yang baik dari masyarakat untuk menyampaikan. Yang penting bahwa apa yang disampaikan itu benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan, bukan ada dasar kecemburuan, dasar iri hati. Tetapi pada intinya, dari kami inspektorat menghargai apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.
“Saya dan jajaran berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu pemerintah dengan memberikan informasi serta kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, dalam penangan tentang dana desa. Karena koordinasi yang merela lakukan dengan pemerintah daerah itu sangat kuat,” pungkasnya.
Peliput : Evan Taarae
Discussion about this post