Manado, Barta1.com — Komisi IV DPRD Sulawesi Utara mengundang pihak Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja (Naker) Sulut, dalam temu yang berlangsung Senin (20/01/2010) di ruang rapat komisi. Sejumlah masalah menyangkut hak pekerja terungkap dalam pertemuan ini.
Personil Komisi IV Yusra Alhabsyi menggali keberadaan pekerja di PT Conts, salah satu perusahaan pertambangan di Bolmong Raya yang merupakan daerah pemilihannya. Seingat Yusra ada banyak masalah tenaga kerja melanda perusahaan tersebut.
“Setahu saya tahun lalu banyak pekerja belum mendapat masuk Jamsostek Tenaga Kerja,” ujar Yusra.
Kepala BPJS Naker Sulut Hendrayanto mengatakan hal jamak yang sering melanda sejumlah badan usaha di Bolmong adalah hanya sebagian pekerja saja yang didaftarkan sesuai jumlah kategori Bukan Penerima Upah atau BPU.
“Kenap sebagian tidak didaftarkan karena perusahaan mengami permasalahan terkait keluar masuknya karyawan,” kata Hendrayanto.
Politisi PDIP Richard Sualang terlihat penasaran dengan nasib tenaga kerja di sektor pariwisata, khususnya para divers dan pekerja malam. Menurut Ketua DPC PDIP Manado itu, resiko kerja pekerja pariwisata relatif tinggi. Dia mengajak lintas pihak untuk melakukan sidak ke pelaku industri wisata, guna memantau pemberian hak pada pekerja.
“Kita libatkan juga instansi terkait,” kata Richard.
Sedangkan Fransiskus Andi Silangen, memantau di Dapilnya Nusa Utara, masih banyak pekerja sosial keagamaan belum terdaftar BPJS Naker. Hal mana perlu segera dicarikan solusinya.
“Saya lihat ini khususnya pada pekerja di GMIST dan Germita,” ujarnya merujuk 2 lembaga denominasi di Sitaro, Sangihe dan Talaud.
“Ketika perusahaan atau lembaga membayar iuran setiap karyawanya itu sudah menjadi bagian dari Jamsostek,” jawab Hendrayanto. “Menyangkut pendaftaran pekerja di kepulauan, kita harus melibatkan pendataan dari instansi teknis,” tambah dia. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post