Manado, Barta1.com — Masalah keberadaan hutan perawan di Sulawesi Utara menjadi ajang adu argumen antara legilsator Deprov Sulut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulut.
Anggota Komisi 2 dewan provinsi Jems Tuuk bahkan sampai meminta staf Dishut Sulut yang hadir dalam hearing Selasa (16/01/2020) agar jangan membodohi dirinya. Jems meminta penjelasan apakah masih ada hutan perawan di daerah ini. Dimaksudkannya adalah hutan yang belum tersentuh perambahan.
“Masih ada misalnya di daerah Bolmong yang hutannya belum dimasuki,” kata Kepala Bidang PPH Dishut, Ir Magdalena Kanaan.
Saat ditanya soal data hutan belum terambah, menurut Magdalena saat ini sudah dilakukan pengecekan lewat visualisasi udara menggunakan drone. Sedangkan data primer dan sekunder sudah tersedia pada mereka.
“Kalau baru mau cari data berarti ibu tidak kerja,” timpal Jems, politisi PDIP dari dapil Bolmong.
Anehnya, jawaban berbeda datang dari staf Dishut, Usman Buchari. Menurut dia tidak ada hutan perawan di Sulut. Atas kesimpang-siuran informasi tersebut, Jems terlihat kesal. Apalagi kata dia anggaran untuk instansi ini sebesar Rp 22 miliar.
Ketua Komisi 2 Pricillia Cindy Wurangian meminta Dishut segera melaporkan data sahih menyangkut hutan di Sulawesi Utara. Sedangkan personil komisi Inggrid Sondakh menyatakan pemerintah harus bekerja lebih giat lagi khususnya Dishut dalam kelola anggaran.
Menanggapi ini, Kepala Dishut Sulut Roy Tumiwa yang turut hadir dalam tatap muka menggambarkan penggunaan gelontoran anggaran bagi pihaknya yang digunakan membangun shelter serta dam senilai Rp 7,5 miliar dan Rp 332 juta.
“Pembiayaan untuk ASN dan THL Rp 5,8 miliar, belanja Rp 1,6 miliar sedangkan rehabilitasi untuk hutan yang terbakar hanya Rp 30 Juta,” kata Roy. “Hal ini yang membuat kami kesulitan untuk menjangkau daerah yang lain seperti Minut dikarenakan sudah tidak ada anggaran lagi,” tambah dia.
Pada momen tersebut, Dishut Sulut membuka hingga kini ada 12 perusahaan meminjam pakai wilayah hutan lindung. Dua di antaranya masi berproses di Kementrian terkait penambangan wilayah Hutan, PT Mearest Soputan Mining dan Tambang Nusa Jaya Tondano.
Politisi PDIP Sandra Rondonuwu meminta pihak dinas segera melaporkan data hutan wilayah yang akan direbilitasi dan hutan kritis. Sejauh ini menurut Roy, data Krisis Lahan sebesar 64 persen dan kerusakan hutan ada 44 persen. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post