Manado, Barta1.com — Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Woldewin Sasue, meminta pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) segera menindaklanjuti keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait mekanisme penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD kabupaten/kota.
Permintaan tersebut disampaikan guna merespons terbitnya surat DPP Partai Golkar bernomor B-1235/DPP/GOLKAR/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026. Menurut Sasue, kepastian tindak lanjut atas surat resmi dari pimpinan pusat tersebut sangat diperlukan agar tata kelola organisasi partai di daerah tetap berjalan pada koridor konstitusi partai.
Ia menilai, penundaan implementasi atas petunjuk DPP berpotensi memicu polemik internal serta menjadi preseden yang kurang baik bagi kedisiplinan struktur partai di tingkat bawah.
“Dengan tegas saya meminta DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara untuk segera menindaklanjuti surat dari DPP tersebut. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut dan justru menjadi preseden buruk dalam organisasi,” ujar Woldewin Sasue Minggu (15/11/2026).
Sasue menekankan seluruh jajaran pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib mematuhi setiap regulasi dan arahan teknis yang telah ditetapkan oleh DPP Partai Golkar. Ia mengingatkan agar jajaran pelaksana di daerah tidak menyimpangi mekanisme organisasi yang sudah digariskan oleh pimpinan pusat.
“Kita harus menghormati dan menjalankan setiap aturan serta petunjuk yang telah dikeluarkan DPP. Jangan sampai aturan dan petunjuk organisasi yang dibuat oleh DPP justru dilanggar oleh jajaran di bawahnya. Semua harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan partai,” tegas Sasue yang tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro selama tiga periode.
Berdasarkan dokumen yang dirujuk dalam pernyataan tersebut, surat DPP Partai Golkar bernomor B-1235/DPP/GOLKAR/X/2026 ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.
Surat itu merupakan jawaban resmi atas surat permohonan yang sebelumnya diajukan oleh DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara bernomor A-002/DPD-PG/SULUT/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
Dalam surat pengajuan awal dari DPD Partai Golkar Sulut pada 5 Oktober 2026, kepengurusan Mikha Elsiana Paruntu (MEP) mengusulkan penunjukan Plt Ketua untuk tiga wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Pengajuan usulan Plt didasarkan pada pertimbangan berakhirnya masa bakti kepengurusan DPD di ketiga daerah tersebut pada tahun 2025.
Namun, dalam poin kedua surat balasan dan persetujuan DPP Partai Golkar tertanggal 28 Oktober 2026, persetujuan penunjukan Plt. Ketua hanya diberikan secara eksplisit untuk dua daerah, yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon. Nama Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak tercantum dalam daftar daerah yang mendapat persetujuan penunjukan Plt. pada surat keputusan DPP.
Tidak tercantumnya nama Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam surat persetujuan DPP menjadi sorotan utama Sekretaris DPD Partai Golkar Sitaro. Menurut Sasue, kondisi administratif ini menuntut kehati-hatian dan kepatuhan penuh dari DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara dalam mengambil langkah organisasi selanjutnya di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Mantan pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro ini turut merujuk pada arahan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, yang disampaikan dalam forum Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Partai Golkar di Bali pada 24 Oktober 2026. Dalam forum nasional itu, DPP memberikan penegasan khusus mengenai tata cara penunjukan pejabat pelaksana tugas menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).
Sasue memaparkan dalam arahannya di Bali, Sarmuji mengingatkan seluruh kader bahwa mekanisme penunjukan Plt. telah diatur secara rigid dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Partai Golkar. Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut menyatakan jelang pelaksanaan Musda, penunjukan Plt. tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan resmi dari struktur pimpinan dua tingkat di atasnya.
Lebih lanjut, Sasue menyampaikan Sekjen DPP Partai Golkar dalam kegiatan Bimtek ini juga mengungkapkan adanya langkah penertiban dari pusat. DPP disebut tengah memproses pengembalian atau pembatalan penunjukan Plt. di salah satu provinsi yang dinilai dilakukan menjelang Musda tanpa memenuhi prosedur persetujuan berjenjang.
Pembatasan kewenangan penunjukan Plt. menjelang Musda dirancang oleh DPP Partai Golkar untuk menjaga objektivitas dan demokratisasi internal partai. Aturan tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi mempersempit ruang kontestasi kader, memfasilitasi kepentingan kelompok tertentu, ataupun menciptakan dominasi sepihak dalam tahapan Musda.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia dan Muhammad Sarmuji sendiri resmi memimpin kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024–2029 setelah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di Jakarta pada Agustus 2024. Sejak awal masa kepemimpinannya, duet pimpinan pusat tersebut menekankan konsolidasi organisasi berbasis aturan Juklak dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai di seluruh provinsi.
Menurut Sasue, seluruh fakta administratif terkait surat DPP dan arahan Sekjen di Bali harus menjadi pijakan utama dalam menyikapi status kepengurusan Partai Golkar di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Ia meminta agar DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara segera memberikan kejelasan sikap sesuai dengan koridor surat DPP tertanggal 28 Oktober 2026.
“Penegasan Sekjen DPP itu menjadi perhatian dalam menyikapi dinamika kepengurusan Golkar di Sitaro. Terlebih, usulan penunjukan Plt. untuk daerah tersebut telah disampaikan DPD Partai Golkar Sulawesi Utara tetapi tidak tercantum dalam surat persetujuan dari DPP,” tutup Sasue. (**)
Editor:
Ady Putong


Discussion about this post