Manado, Barta1.com — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr Feri Tas SH, MHum, MSi, memberikan penekanan penting mengenai penguatan integritas dan fungsi pengawasan DPRD dalam tata kelola pemerintahan daerah saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Swiss-Belhotel Manado, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan strategis tersebut diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusantara Manado dengan mengusung tema optimalisasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Agenda penting ini diikuti secara langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow, Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, serta seluruh anggota dewan guna memahami sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan penguatan kemandirian fiskal.
Dalam sesi pemaparan materi bertajuk “Peranan DPRD dalam Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi”, Dr. Feri Tas menguraikan posisi sentral DPRD dalam arsitektur pemerintahan daerah melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan.
Penyelenggaraan ketiga instrumen konstitusional tersebut secara maksimal, selaras dan bertanggung jawab akan memastikan seluruh kebijakan publik serta pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai koridor hukum untuk kesejahteraan masyarakat.
Upaya pemberantasan korupsi di daerah wajib mengedepankan langkah pencegahan sejak tahap awal, yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan, pembahasan regulasi, pengalokasian anggaran, hingga pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
“Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD harus bersifat objektif, menyeluruh, dan berlandaskan integritas yang tinggi. Sejumlah titik rawan dalam siklus anggaran daerah, seperti potensi konflik kepentingan, praktik manipulasi anggaran, munculnya proyek titipan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan kewenangan, harus diantisipasi dan ditutup celahnya sejak dini,” ujar Dr. Feri Tas di hadapan peserta Bimtek.
Selain menyoroti pengawasan internal legislatif, Plt. Kajati Sulut memberikan perhatian pada dinamika hubungan kerja antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar dibangun secara proporsional dengan menjunjung prinsip checks and balances.
Perbedaan kewenangan antara DPRD dan TAPD perlu diposisikan sebagai kekuatan untuk saling menguji kebijakan, serta memastikan ruang pembahasan anggaran steril dari intervensi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Menutup kegiatan tersebut, Dr. Feri Tas menyampaikan pesan pengingat bahwa kewenangan besar harus diimbangi integritas pribadi agar komitmen antikorupsi menjadi fondasi utama terwujudnya pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow yang bersih dan berwibawa. (**)
Editor:
Ady Putong
Discussion about this post