BITUNG, Barta1.com — Pemerintah Kota Bitung memenangkan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 12 November 2026.
Majelis hakim menolak seluruh gugatan warga negara terhadap keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan permasalahan di PT Futai Sulawesi Utara, dalam perkara Nomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Para penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp836.000 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
Sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat II Intervensi. Majelis menyatakan eksepsi tersebut tidak diterima untuk seluruhnya. Dengan demikian, perkara diperiksa hingga pokok perkara, dan akhirnya gugatan ditolak.
Perkara ini bermula dari gugatan sejumlah warga negara yang mempersoalkan tindakan Pemerintah Kota Bitung terkait permasalahan Lingkungan Hidup di PT Futai Sulawesi Utara. Melalui putusan tersebut, majelis hakim tidak menemukan alasan untuk mengabulkan tuntutan para penggugat.
Budi Kristiarso, SH.MH. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bitung menyambut baik putusan tersebut dan menilainya sebagai bukti bahwa keputusan dan atau tindakan-tindakan yang diterbitkan/dilakukan pemerintah daerah telah melalui prosedur yang sesuai ketentuan.
“Kami bersyukur dan menghargai putusan majelis hakim PTUN Manado. Putusan ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bitung dalam mengambil kebijakan selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan. Kami tetap menghormati hak warga untuk menempuh jalur hukum, dan ke depan Pemkot Bitung berkomitmen menjaga ketaatan hukum serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dalam setiap keputusan,” ujar Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bitung.
Ia menambahkan, Pemkot Bitung akan menunggu salinan putusan lengkap untuk mempelajari pertimbangan hukum majelis hakim, serta mengikuti perkembangan proses hukum selanjutnya.
Hingga berita ini diturunkan, putusan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Para pihak masih dapat menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salinan putusan lengkap juga belum tersedia, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim belum dapat diuraikan. (Q’po)
Discussion about this post