Manado, Barta1.com — Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Prof Dr KPAH Abdul Chair Ramadhan SH MH merencanakan transformasi kelembagaan secara fundamental. Hal itu dia jabarkan usai diskusi terbatas bersama jaringan penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Utara di Manado, Kamis (22/10/2026).
Langkah transformasi kelembagaan ini berfokus pada penataan ulang struktur organisasi agar mampu merespons kebutuhan pengawasan peradilan yang semakin kompleks.
“Tentu harus ditinjau dari struktur kelembagaan Komisi Yudisial. Struktur ini harus diperluas, diperbesar,” kata Ramadhan pada sejumlah media, didampingi Mercy Umboh selaku Koordinator Penghubung KY Sulawesi serta Welly Mataliwutan dan Helen Andries, anggota penghubung lainnya.
Titik krusial transformasi ini menyasar perubahan mendasar pada peran unit operasional regional di tingkat daerah.
“Seharusnya nomenklatur yang digunakan itu bukan kantor penghubung, tapi kantor perwakilan, ini bertujuan menggeser paradigma lembaga yang selama ini terkesan sekadar menjalankan fungsi administrasi,” cetus dirinya.
Aapalagi kata dia istilah kantor penghubung itu istilah lama, belum ada kemajuan informasi, teknologi sehingga menjadikan kantor penghubung lebih ke pendekatan administratif bukan kepada keterpautan atau tugas dan fungsi kantor Jakarta dengan yang di daerah.
Melalui nomenklatur baru sebagai kantor perwakilan, unit kerja di daerah akan memegang wewenang penuh dalam mengartikulasikan fungsi pengawasan pusat. Karena itu lanjut Ramadhan, butuh penguatan kantor penghubung.
“Kantor penghubung ini harus diperdayakan, sarana dan prasarananya juga harus ditingkatkan,” kata dia.
Transformasi kelembagaan ini ditargetkan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara proporsional. Saat ini, Komisi Yudisial baru memiliki 20 kantor penghubung dari total 38 provinsi, sehingga perluasan struktur hingga ke seluruh daerah menjadi agenda strategis yang tidak bisa ditunda.
Keberhasilan proses transformasi kelembagaan ini sangat bergantung pada skema alokasi anggaran yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, Abdul Chair Ramadhan menyampaikan adanya masalah anggaran yang selama ini membelit kinerja KY secara keseluruhan.
“Anggaran juga harus proporsional untuk meningkatkan kinerja, dukungan finansial yang proporsional akan menjamin kelancaran fungsi kontrol etik dan efektivitas kerja perwakilan daerah,” terang dirinya
Peningkatan anggaran ini juga harus dibarengi dengan kepastian hukum melalui pembaharuan undang-undang. Ramadhan mendoronga supaya regulasi tentang Komisi Yudisial harus diperkuat lewat revisi.
Dari sudut pandang hukum tata negara, transformasi ini menempatkan Komisi Yudisial pada posisi konstitusional yang selaras dengan sistem kekuasaan kehakiman. Abdul Chair Ramadhan menerangkan bahwa Komisi Yudisial secara eksplisit ditempatkan di Bab IX kekuasaan kehakiman.
Dalam skema tata negara tersebut, transformasi lembaga difokuskan untuk memperkuat peran komisi sebagai penyeimbang independensi peradilan. Menegaskan hal tersebut, Abdul Chair Ramadhan menyatakan Komisi Yudisial walaupun bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi untuk menyempurnakan kekuasaan kehakiman.
“Konsolidasi kelembagaan di pusat dan daerah akan menjadi pondasi utama terwujudnya sistem peradilan yang independen dan imparsial,” jelas dirinya lagi. (**)
Editor:
Ady Putong


Discussion about this post