Manado, Barta1.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), H. Ruslan Abdul Gani, S.Sos., MM, mengingatkan pimpinan DPRD Sulut, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Kepala Biro (Karo) Ekonomi, serta perwakilan Polda Sulut untuk mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Menurut Ruslan, ancaman kelangkaan tersebut perlu mendapat perhatian serius menyusul rencana pemangkasan anggaran subsidi BBM sebesar Rp11 triliun yang disebut akan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Ia menilai, kondisi distribusi BBM saat ini saja masih menimbulkan persoalan, dengan antrean kendaraan yang mengular hingga wilayah Bintauna. Karena itu, ia khawatir situasi akan semakin parah apabila pengurangan subsidi benar-benar diberlakukan tahun depan.
“Tahun depan sebesar Rp11 triliun akan dikurangi dari subsidi kita, yakni Pertamina. Sekarang saja belum dikurangi, antrean sudah sampai di Bintauna. Apalagi tahun depan kalau dikurangi,” ungkap Ruslan, yang merupakan anggota DPRD Sulut dari daerah pemilihan (Dapil) Bitung–Minahasa Utara (Minut).
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi yang berlangsung di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Senin (19/10/2026).
Ruslan pun meminta agar seluruh pihak terkait tidak menunggu hingga persoalan semakin memburuk.
Menurutnya, dampak pengurangan subsidi harus diperhitungkan sejak dini, terutama terhadap ketersediaan BBM dan panjangnya antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Bisa dibayangkan, kalau itu benar-benar dikurangi, seperti apa panjang antreannya nanti?” tegasnya.
Di hadapan Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen, Ruslan kembali menekankan pentingnya langkah antisipasi dan koordinasi bersama Pertamina serta instansi terkait.
Ia mengingatkan bahwa isu pengalihan anggaran Rp11 triliun untuk program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih perlu dicermati secara serius agar tidak berujung pada persoalan distribusi dan kelangkaan BBM yang semakin membebani masyarakat.
“Hal ini perlu kita antisipasi bersama Pertamina. Terlihat, Rp11 triliun ini akan dialihkan ke MBG dan Koperasi Desa Merah Putih,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post