Siau, Barta1.com – Pemandangan sarat muatan dan penumbang membludak di jalur laut Manado menuju Kepulauan Sitaro telah menjadi fenomena rutin selamg dua bulan terakhir. Situasi tersebut menyimpan potensi kerawanan terhadap standar keselamatan maritim nasional.
Pantauan media di Pelabuhan Manado beberapa hari terakhir, padatnya penumpang dalam pelayaran tersebut ditambah kapasitas bahan muatan ke atas kapal pada akhirnya telah membuat salah satu kapal tidak berlayar pada Jumat (02/10/2026). Penumpang membuka informasi, nahkoda kapal menolak lepas sauh karena muatan melebihi batas kewajaran.
Karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Sitaro memang menuntut keandalan transportasi laut. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan urat nadi ekonomi dan mobilitas manusia di wilayah kepulauan ini bergantung sepenuhnya pada kelancaran distribusi jalur laut.
Warga yang menggantungkan hidup pada rute tersebut mulai menyuarakan kegelisahan kepada pemerintah daerah. Mereka mendesak otoritas terkait untuk segera memecahkan kebuntuan logistik dan transportasi antarpulau ini.
“Kita butuh tambahan pelayaran komersil ke Tagulandang dan Siau serta pulau-pulau sekitar karena sejauh ini hanya 3 kapal per minggu yang dari normalnya setiap hari ada, belum dihitung juga armada kapal cepat di siang hari,” ujar Jegri Tamaka, warga Siau.
Frekuensi pelayaran tiga kali sepekan tentu tidak mampu mengakomodasi volume pergerakan masyarakat dan kebutuhan pokok. Terhentinya ritme pelayaran harian menciptakan efek domino berupa penumpukan luar biasa di terminal keberangkatan Manado.
Krisis pelayaran ini berakar dari absennya fasilitas angkutan laut milik Pemerintah Kabupaten Sitaro. Dua kapal andalan, yakni KMP Lohoraung dan KMP Lokong Banua, sedang menjalani fase pemeliharaan teknis atau docking di Pelabuhan Bitung.
Masuknya kedua armada Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) ini ke galangan kapal secara bersamaan menghilangkan kapasitas angkut secara masif. Beban distribusi akhirnya tumpah ruah dan menekan armada komersil yang tersisa.
“Sehingga yang terjadi saat ini penumpang sudah padat begitu juga dengan angkutan barang yang didominasi muatan sembako juga bisa mengakibatkan kapal kelebihan beban,” kata Jegri.
Data sektoral dari BPS mengonfirmasi kebutuhan bahan pokok masyarakat Sitaro dipasok langsung dari daratan utama Sulawesi Utara. Tertahannya sembako di pelabuhan akan mengganggu rantai pasok dan memicu persoalan kelangkaan di tingkat konsumen kepulauan.
Sejauh ini Pemkab Kepulauan Sitaro lewat Dinas Perhubungan terus mencari solusi persoalan angkutan laut. Salah satunya menghadirkan KMP Tarusi yang berlayar perdana pada 1 Oktober 2026. Armada Ro/Ro milik ASDP Indonesia Ferry (Persero) itu dilepas melayani jalur Likupang-Biaro-Tagulandang-Siau.
“Tetapi jaminan distribusi penumpang dan barang bisa dilakukan kalau intensitas pelayaran kembali normal setiap hari, apalagi menjelang akhir tahun toko-toko sembako biasanya melakukan pembelian bahan dalam jumlah besar dan ini yang membuat muatan semakin padat,” ujar Jegri, sembari berharap Pemkab Sangihe khususnya Dinas Perhubungan bisa berbicara ke asosiasi pelayaran komersil agar menemukan titik temu untuk memecah kebuntuan masalah tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Sitaro Gandawari Mulalinda mengatakan saat ini pemkab selain menghadirkan KMP Tarusi, Plt Bupati Heronimus Makainas juga telah menyurati Gubernur Sulawesi Utara. “Intinya di surat itu pemerintah kabupaten bermohon pak gubernur bisa mendukung untuk penambahan kembali layanan armada transportasi laut dari dan ke Sitaro,” kata Mulalinda, Sabtu.
Dalam surat tersebut Pemkab Sitaro menyampaikan, “Kondisi layanan saat ini yaitu Kapal Cepat yang sebelumnya beroperasi kini sudah tidak tersedia, sedangkan Kapal Reguler yang sebelumnya 2 kapal per hari kini hanya 1 kapal per hari. Keterbatasan tersebut telah berdampak terhadap kelancaran mobilitas dan distribusi barang, yang selanjutnya turut memberikan tekanan terhadap kenaikan harga/inflasi, khususnya kebutuhan pokok dan bahan bangunan di wilayah Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro”.
Sehingga Plt Bupati Sitaro memohon dapat difasilitasi penambahan layanan, baik melalui pengoperasian kembali kapal cepat atau penambahan frekuensi kapal reguler sekurangkurangnya menjadi 2 kapal per hari, guna menjaga konektivitas, kelancaran distribusi barang, dan stabilitas harga di wilayah kepulauan.
Peliput: Agustinus Hari
Discussion about this post