Manado, Barta1.com — Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Sulawesi Utara (Sulut) bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulut menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di Sekretariat Bersama, Malalayang Timur, Kota Manado, Kamis (30/04/2026).
Film karya Dhandy Dwi Laksono bersama tim Watchdoc ini menyedot perhatian berbagai kalangan, di antaranya WALHI Sulut, Ormas Oi Manado, LBH Manado, serta kelompok pecinta alam di Manado.
Antusiasme peserta semakin terasa dengan hadirnya para pemantik diskusi: Ketua SIEJ Sulut Finda Muhtar yang diwakili Sekretaris Kifly Madina, Ketua PH AMAN Sulut Kharisma Kurama, dan Koordinator Pendidikan AJI Manado Meikel Pontolondo.
Dalam pemaparannya, Kifly menegaskan bahwa dokumenter Pesta Babi menggambarkan realitas yang tengah terjadi di Papua Selatan hari ini. Ia menyoroti bagaimana ruang hidup masyarakat Papua terampas oleh kebijakan negara, hutan ditebang, dan warga dipaksa meninggalkan tanahnya sendiri.
“Kita melihat dengan jelas bagaimana masyarakat Papua kehilangan ruang hidupnya akibat kebijakan yang tidak berpihak,” ujarnya.
Kifly menambahkan, kondisi tersebut menjadi refleksi penting bagi Sulawesi Utara. SIEJ Sulut, katanya, berkomitmen untuk terus terlibat dalam perjuangan menjaga lingkungan, agar apa yang terjadi di Papua tidak terulang di daerah ini.
Sementara itu, Kharisma Kurama mengajak peserta untuk membaca situasi Papua sebagai cermin bagi kondisi di Sulut. Ia mengungkapkan adanya rencana mega proyek di Bolaang Mongondow, mulai dari sektor pertambangan hingga proyek pangan.
“Informasi yang kami telusuri menyebutkan akan ada sekitar 50 ribu hektare lahan cetak sawah baru di Sulut, dengan sekitar 25 ribu hektare berada di Bolaang Mongondow. Selain itu, wilayah ini juga menjadi target pertambangan rakyat (WPR) dan konsesi tambang lainnya,” jelasnya.
Kharisma juga menyinggung dugaan pembangunan kawasan militer seluas 14 ribu hektare di Bolaang Mongondow Utara yang berada di hutan adat. Informasi ini sudah beredar di tengah masyarakat, dikarenakan minimnya transparansi pemerintah, khususnya terkait dokumen Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), memicu spekulasi di masyarakat.
“Ketika dokumen tidak dibuka ke publik, wajar jika masyarakat bertanya-tanya. Apalagi ini menyangkut masa depan ruang hidup mereka,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa AMAN bersama WALHI dan LBH Manado sebelumnya telah menyatakan penolakan terhadap Perda RTRW. Alasannya sederhana: proses penyusunannya dinilai tertutup dan tidak melibatkan masyarakat secara layak.
“Dokumen yang akan menjadi acuan pembangunan 20 tahun ke depan seharusnya transparan. Tapi faktanya tidak demikian, bahkan masyarakat adat nyaris tidak diakui di dalamnya,” lanjut Kharisma.
Lebih jauh, ia mengkritisi narasi yang kerap membenturkan masyarakat sipil dengan penambang rakyat. Menurutnya, industri tambang tetap membawa dampak kerusakan, terlepas dari skemanya.
“Pertanyaannya, apakah WPR benar-benar berpihak pada rakyat? Proses perizinannya rumit, mahal, dan tidak mudah diakses. Jadi, siapa sebenarnya yang diuntungkan?” ujarnya.
Kharisma juga menyoroti realitas di lapangan, di mana banyak penambang rakyat justru bekerja demi kepentingan pemodal.
“Mereka mempertaruhkan hidup setiap hari, tetapi bukan mereka yang memiliki kendali. Ini ironi bagi masyarakat adat yang seharusnya menjadi pemilik sah wilayah tersebut,” tambahnya.
Dari perspektif jurnalisme, Meikel Pontolondo melihat film ini sebagai potret kegagalan negara dalam melindungi rakyat dan lingkungan. Ia menilai berbagai program pemerintah dari era Presiden Jokowi hingga Prabowo, seperti IKN, food estate, hingga proyek strategis nasional, belum tersentuh penegakan hukum secara serius.
“Film ini memperlihatkan dugaan pelanggaran HAM, penyalahgunaan anggaran, kerusakan ekologis, dan perampasan ruang hidup masyarakat adat. Ini menunjukkan kondisi negara yang tidak baik-baik saja,” tegas Meikel.
Ia juga menekankan pentingnya solidaritas lintas kelompok dalam merespons situasi tersebut.
“Kehadiran teman-teman hari ini adalah bentuk empati. Ini harus menjadi awal kesadaran kolektif bahwa ancaman serupa perlahan juga hadir di Sulut,” katanya.
Meikel menutup dengan data yang menggugah, lebih dari 107 ribu masyarakat Papua mengungsi akibat kehilangan ruang hidup, sementara sekitar 2,5 juta hektare hutan telah dibabat atas nama pembangunan.
“Bagi masyarakat Papua, kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan. Bahkan negara bisa menjadi penjajah bagi rakyatnya sendiri. Karena itu, penting bagi kita untuk bersolidaritas menjaga dan merawat ruang hidup kita di Sulawesi Utara,” pungkasnya. (*)
Peliput: Agustinus Hari
Discussion about this post