Manado, Barta1.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Normans Luntungan, menyoroti proses seleksi pelaku koperasi dan UMKM yang dinilai masih perlu diperketat serta pentingnya dukungan nyata berupa modal kerja bagi pelaku usaha kecil. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut yang digelar di ruang Komisi II DPRD Sulut, Selasa (28/10/2025).
“Seleksi kembali orang-orang yang benar-benar menjalankan koperasi dan UMKM untuk diberikan pelatihan di setiap daerah. Kedua, yang paling dibutuhkan oleh UMKM itu adalah modal kerja. Kalau bisa, sediakan anggarannya. Saat reses, mereka sering bertanya: ‘Apakah ada bantuan modal kerja, Pak?’ Saya jawab, nanti akan saya tanyakan kepada Bapak Kadis Tahlis Galang,” ujar Normans, yang disambut senyum peserta RDP saat ada yang menegur, “Salah!”
Normans bertanya, “Oh, kadisnya namanya Pak Tahlis Galang, ya,” ungkap Normans disambut sanggahan dari peserta RDP bukan. “Oh, karena di sini ditulis Thalis Galang namanya.”
Ia kemudian menegaskan kembali pentingnya dukungan konkret bagi pelaku usaha kecil:
“Jadi, mohon disediakan anggaran untuk UMKM.”
Menanggapi hal itu, Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Jahja Gultom, menjelaskan bahwa dalam struktur APBD saat ini belum terdapat alokasi khusus untuk bantuan permodalan usaha.
“Terkait APBD, kami memang belum memiliki pos bantuan modal usaha. Namun, kami mengarahkan pelaku UMKM untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kami juga menyiapkan tenaga pendamping agar para pelaku koperasi dan UMKM dapat lebih mudah mengakses fasilitas tersebut,” jelas Jahja.
Ia menambahkan, proses seleksi peserta program Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan secara ketat.
“Seleksi di kami sangat ketat. Namun, jika ada peserta dari kabupaten atau kota yang namanya sudah terdaftar di tempat lain, maka akan kami batalkan,” pungkasnya.(*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post