Manado, Barta1.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) kembali digelar oleh Panitia Khusus (Pansus) RT/RW DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), bertempat di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Senin (8/9/2025).
Anggota Pansus RT/RW, Jeane Laluyan, menekankan pentingnya penyusunan tata ruang yang komprehensif dan tidak hanya terfokus pada sektor pertambangan.
“Pembahasannya semakin menarik, tapi kita harus kembali pada tujuan utama penyusunan tata ruang. Ini bukan semata soal pertambangan, tapi mencakup semua sektor,” ujar Jeane.
Ia menyoroti persoalan ketahanan pangan yang mulai terancam akibat alih fungsi lahan. Menurutnya, semakin sulitnya masyarakat mendapatkan pangan, terutama beras, menjadi indikator bahwa sektor pertanian mulai terpinggirkan.
“Alih fungsi lahan terus terjadi, dan sekarang ditambah lagi dengan rencana alokasi 67 persen wilayah untuk pertambangan. Ini membuat saya khawatir, meski angka itu masih dalam kajian,” ungkap Jeane.
Jeane menambahkan bahwa pembahasan Ranperda RT/RW juga harus memperhatikan sektor lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, dan pariwisata.
“Pertambangan itu bukan hanya soal emas, bisa juga tambang batu. Tapi kita tidak bisa hanya bicara tambang. Sektor lain juga penting,” jelasnya.
Politisi dari PDI Perjuangan itu juga menegaskan perlunya penataan ruang yang jelas dan terarah, terutama dalam menghindari tumpang tindih antara sektor pariwisata dan wilayah pertambangan.
“Jangan sampai pemerintah pusat atau daerah mengeluarkan izin di wilayah pariwisata, tapi ternyata di situ juga ada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat). Kan tidak nyambung. Penataan ruangnya bagaimana?” tegasnya.
Ia pun meminta agar sebelum pembahasan lintas sektor (linsek) dimulai, alokasi persentase untuk tiap sektor sudah ditetapkan.
“Mungkin kita perlu menentukan lebih dulu, berapa persen untuk pertanian, berapa untuk perkebunan, pemukiman, dan seterusnya,” usulnya.
Menurut Jeane, kondisi kontur tanah di Sulut juga harus diperhitungkan, terutama terkait keselamatan masyarakat.
“Kita memang ingin menggerakkan ekonomi lewat pertambangan, tapi jangan lupakan bahwa pertanian dan perkebunan juga merupakan penopang hidup masyarakat. Jadi mohon, sebelum linsek, tetapkan dulu persentasenya,” imbuh anggota Komisi II DPRD Sulut ini.
Ia mengingatkan bahwa sektor pertanian dan perkebunan merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang terus didorong oleh Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan Jeane langsung ditanggapi oleh Ketua Pansus RT/RW, Henry Walukow, yang menyampaikan apresiasi atas masukan tersebut.
Dalam rapat pembahasan ini, turut hadir pula perwakilan dari Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Biro Hukum Provinsi Sulut. Mereka tampak mencatat dan menyimak dengan serius semua masukan yang disampaikan oleh Jeane Laluyan, yang juga menjadi anggota Pansus RT/RW. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post