Manado, Barta1.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jeane Laluyan, kembali menyoroti masalah lama yang belum terselesaikan: keluhan para petani yang telah berlangsung selama satu dekade. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Bulog, Jeane menyampaikan unek-unek yang ia himpun langsung dari masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang cepat merespon keluhan masyarakat melalui Dinas Pangan dan Bulog,” ujar Jeane di awal.
Namun, ia menegaskan bahwa semua yang disampaikan masih sebatas rencana di atas kertas. Menurutnya, PR besar justru ada di Dinas Pertanian.
“Saya minta tolong, kalau bisa dijelaskan berapa total luas sawah yang ditanami padi di Sulut? Ini penting, agar tidak menunggu terlalu lama dan supaya pembahasan lebih fokus,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Sulut, Patris Saroinsong, Carol E. Sumilat, dan Nova Hisamraini menyampaikan bahwa berdasarkan LBS (Lahan Baku Sawa) nasional tahun 2024, luas lahan sawah yang ditanami di Sulut mencapai 39.768 hektar.
Namun Jeane kembali menantang data tersebut. Ia mempertanyakan apakah Dinas Pertanian juga memiliki angka panen terbaru. “Karena menurut informasi, panen berikutnya baru akan berlangsung pada November 2025,” katanya.
Jeane lalu membeberkan hasil kunjungan lapangannya. Berdasarkan laporan, yang selalu disampaikan menghasilkan 4 hingga 6 ton gabah. Tapi kenyataannya, di lapangan dari para petani, hasilnya hanya sekitar 1,5 hingga 2 ton, bahkan ada yang hanya beberapa koli.
“Jangan hanya mengandalkan hitungan luas sawah atau ladang lalu langsung mengalikannya dengan 4 hingga 6 ton gabah. Coba turun langsung ke lapangan dan lihat kondisi riil, termasuk kegagalan panen akibat hama tikus dan berbagai faktor lainnya.”
“Ini ada masalah serius. Bisa jadi karena irigasi, alih fungsi lahan, atau serangan hama seperti tikus. Saya menyarankan Dinas Pertanian menggalakkan penanaman serentak, agar hama tidak terkonsentrasi di beberapa titik saja,” jelasnya.
Mantan anggota DPRD Kota Manado itu juga mengkritisi pola pelaporan dari Dinas Pertanian yang dianggapnya menyesatkan.
“Jika laporan menyatakan produksi beras Sulut surplus, maka wajar kalau Bulog dan pemerintah pusat menganggap stok cukup. Padahal kenyataan di lapangan tidak demikian, dan mungkin Bulog sendiri tidak menahan SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pangan)” tandasnya.
Pernyataan itu langsung ditanggapi Kepala Bulog, Ermin Tora, dengan singkat: “Iya, Ibu.”
Jeane menambahkan, semua pihak seharusnya mendukung Gubernur dan pemerintah pusat dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Ia mengutip visi Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya swasembada pangan, dan berharap laporan-laporan Dinas Pertanian ke depan lebih akurat.
“Jangan tunggu masyarakat berteriak dulu baru bergerak. Kalau laporan awal jujur dan sesuai fakta, mungkin SPHP tidak perlu ditahan Bulog,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan irigasi dan pupuk sudah menjadi keluhan bertahun-tahun.
“Petani itu tidak masalah soal harga pupuk, asalkan irigasinya ada. Tapi irigasi ini sudah dibicarakan sejak 5 tahun lalu. Sampai sekarang belum ada solusi nyata,” tuturnya.
Jeane menutup dengan penekanan bahwa Komisi II DPRD telah sering turun ke lapangan, khususnya di Bolmong dan daerah sekitar, dan menemukan bahwa banyak lahan pertanian yang tak lagi produktif akibat tidak adanya sistem irigasi yang memadai.
“Artinya, keluhan petani selama 10 tahun terakhir belum benar-benar direalisasikan,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post