Manado, Barta1.com – Memasuki 4 bulan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Normans Luntungan, tidak segan-segan menunjukkan kualitasnya.
Apa yang Normans lakukan selama beberapa bulan ini selaras dengan visi dan misi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli terhadap rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan pekerjaan, memperhatikan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong Indonesia maju.
Hal itu dibuktikan oleh politisi daerah pemilihan (Dapil) Nusa Utara (Sitaro, Sangihe, Talaud). Ketika mengikuti rapat dengar pendapat (RDP). Normans sendiri bergabung dengan Fraksi Gerindra, dan ditempatkan di Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Politisi yang meraup 8.335 suara itu pada 2 kali RDP, selalu bersuara dengan lantang ketika berhadapan keterwakil Diler dan PT. Pertamina Petra Niaga Region Sulawesi.
Pada RDP perdana dilakukan di Ruang Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (9/12/2024). Saat itu, setiap keterwakilan Diler diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Salah satunya, pimpinan Hino, Aldrin katang.
“Awal mula keresahan kami, ketika ada kenaikan tarif BBNKB. Dan berbeda dari Provinsi – Provinsi lain, yang ada di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi Utara naik sendiri. Di Provinsi lain dengan adanya kebijakan opsen pajak mereka menurunkannya, agar selisihnya tidak jauh. Di Sulawesi Utara dari 10 naik 12 persen,” ungkap Aldrin.
Ini yang menyebabkan banyak pertanyaan, kata General Manager Hino, berkaitan dengan dasar dikeluarkan keputusan 12 persen.
“Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Utara, Jun E. Silangen telah mengatakan dahulu tarif BBNKB Sulawesi Utara 12,5 persen. Saat dianalisa 12, 5 persen ini tidak meningkatkan pendapatan daerah, sehingga diturunkan 10 persen. Turun 10 persen pun tidak menambah pendapatan daerah. Dan akhirnya dinaikan kembali menjadi 12 persen. Di kami perusahaan swasta, kita fokus ke masalahnya. Berkaitan dengan BBNKB ini kan tanggung jawab kita bersama,” terangnya.
Menurutnya, jangan sampai ketika tidak mencapai PAD, kemudian dirubah tarifnya. Dampaknya ke pelaku usaha. “Mengacu pada market penjualan 2023 dibandingkan 2024 itu turun 9 persen, baik penjualan mobil maupun motor.”
“Kemudian 2025 nanti ada kenaikan harga. Kemarin Bapak Kaban di acara sosialisasi simulasikan harga Hino. Naiknya sekitar 90 persen Khusus BBN. Kami bisa memprediksi harga Hino akan naik juga di tahun 2025. 15 tahun sebagai Manager di Hino, saya belum temukan strategi marketing meningkatkan penjualan dengan menaikan harga yang tinggi. Saya belum pernah, jika ada referensi bukunya mohon diinfokan,” jelasnya.
Aldrin setuju dan sependapat, ketika PAD di tahun 2025 meningkat. Tetapi dengan kondisi saat ini, sesuai dengan data dan fakta marketnya sedang menurun. Apakah sudah tepat dengan menaikan harga untuk PAD.
“Atau siapa-siapa Diler BBNKB belum dapat. Itu yang tidak patuh, itu yang kita buat menjadi patuh dan mendaftarkan segera,” ucapnya lagi.
Setelah mendengarkan penjelasan dari pimpinan Hino, Normans langsung menanggapinya. “Berkaitan dengan Manager Hino mungkin salah tangkap yah. Dengan harga pajak yang turun 10 persen, tapi harga jualnya tidak turun. Di situ masalahnya. Karena tidak turun, dievaluasi dan dinaikan kembali menjadi 12 persen.”
“Jadi, diler-diler harus terbuka misalnya modalnya ada berapa. Berani tidak terbuka ? berkaitan dengan harga modal, kemudian biaya ongkosnya berapa. Supaya menjadi pertimbangan untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengeluarkan kebijakan yang Bapak – Ibu minta,” ungkap anak dari Wakil Ketua DPRD Sitaro dan pengusaha sukses Siau yang bernama Liem Hong Eng atau dikenal Ci Uto.
Lanjut Normans, jika Bapak-bapak menyampaikan harganya segini, harga pajaknya naik. Jadi, ongkosnya juga naik, tapi yang lalu kan tidak naik. “Ketika Bapak-bapak minta penurunan, seharusnya terbuka. Berapa yang diterima dari modal berapa. Harga jualnya berapa, baru ongkos pengiriman itu berapa. Itu semuanya kan harus dihitung.”
Saat Normans menyampaikan pendapatnya, secara cepat Aldrin menjawab siap.
Sekalipun terbilang pendatang baru di Gedung cengkeh. Namun, Normans terlihat piawai menjalankan perpolitikannya. Itu pun ia buktikan, ketika melakukan RDP dengan PT Pertamina Patra niaga Region Sulawesi dan Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara.
PT Pertamina Petra Niaga Region Sulawesi dan Biro Perekonomian diundang RDP oleh Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (16/12/2024). Pembahasan saat itu, berkaitan dengan kelangkaan solar dan lpg 3 kg.
PT Pertamina Petra Niaga Region Sulawesi, yang saat itu diwakili oleh Sales Area Manager Retail SulutGo, Angga Yudiwinata Putra diberikan kesempatan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulut, Inggrid Sondakh menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anggotanya.
Sebelum menjawab pertanyaan, Angga memperkenalkan singkat dirinya dan rekannya yang hadir pada RDP tersebut, sembari menyampaikan bahwa ia Baru bertugas 4 bulan di wilayah SulutGo (Sulawesi Utara-Gorontalo).
“Untuk itu, tentang koordinasi pihak Pertamina dengan Pemerintah daerah (Pemda), setiap saat kami berkoordinasi pimpinan, apalagi berkaitan dengan pendistribusian lpg 3 kg maupun solar dan minyak tanah,” sahut Angga menjawab pertanyaan anggota Komisi II lainnya, yakni Jeane Laluyan.
Sedangkan ketimpangan kitir, lanjut Angga, sebenarnya itu bukan ketimpangan. “Lpg ini berasal dari konversi. Dari minyak tanah, kemudian menjadi lpg. Agen ini kan sudah beroperasi bertahun – tahun. Kenakalan yang ditemukan di lapangan itu, ketika ada pihak pangkalan yang lebih banyak menjual ke pengecer daripada masyarakat. Jika kami menemukan ini, akan kami pindahkan ke agen yang lebih baik dan jujur.”
Setelah penjelasan Angga. Normans langsung mengajukan pertanyaan keras berkaitan dengan solusi yang tepat, khususnya terkait kelangkaan solar dan lpg 3 kg.
“Kepada pihak Pertamina mau menyelesaikan persoalan ini harus berapa lama. Setahun kah atau dua tahun kah. Jika tidak bisa diselesaikan, mengundurkan diri saja dari jabatan yang ada,” tegas Wakil Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Utara itu.
Bahkan pria kelahiran Manado, 19 April 1991 itu meminta pihak PT Pertamina untuk lebih ketat lagi melakukan pengawasan. “Pengawasan ini juga harus ada keterlibatan Polda di dalamnya.”
“Bapak tahu tidak di Minsel itu ada Pertamina solarnya cepat habis, ketika mau ngantri selalu habis. Bapak harus tegas dengan masalah ini. Jika, Bapak tidak sanggup silahkan undurkan diri. Jangan hanya buang waktu kita di sini,” kata dari salah satu kader Hary Tanoesoedibjo ini.
Saat mendengar apa yang disampaikan oleh Normans. Angga terlihat menulis disehelai kertas, sekaligus mengucapkan terima kasih atas masukannya.
Kehadiran Normans Luntungan di Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan menjadi pembicaraan bagi Mitra kerja terkait, apalagi ketegasannya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Sulawesi Utara.
Bukan itu saja, melainkan Normans sendiri akan menjadi aset penting bagi Partai Perindo. Mengingat pada periode 2024-2029, ia satu-satunya kader yang bisa menduduki 1 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Yang di mana ia bisa berkompetisi pada pemilihan legislatif bersama para petahana, yakni Fransiskus Andi Silangen (terpilih) , Ronal Sampel (terpilih), Tony Supit (terpilih), dan Sherly Tjanggulung (tidak terpilih). (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post