Manado, Barta1.com – Belum lama ini beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Sulut diundang ke Gedung DPRD Provinsi Sulut. Undangan itu, dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2023.
Salah satu SKPD yang diundang adalah Badan Penghubung Sulut (BPS), yang dihadiri langsung oleh oleh kepala BPS, Christian Singal.
Pada pembahasan yang dilakukan di Ruangan Serba Guna DPRD Provinsi Sulut itu, Nick Adicipta Lomban, selaku ketua kelompok 2 pembahasan laporan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur tahun 2023, mempertanyakan persoalan asrama yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Sulut, baik itu secara fisik maupun jaraknya.
“Mohon Asrama mahasiswa di Bandung dan Malang diperhatikan bangunannya. Sedangkan, Asrama di Bogor 1 dan 2 untuk bisa diperhatikan lokasinya, jika tidak salah sudah sepi peminatnya, karena lokasinya tidak sinkron dengan jarak kampus,” ungkap Nick.
Kemudian, kata Nick, persoalan ini harus dipikirkan dan diberikan solusinya, berkaitan dengan asrama di Bogor 1 dan 2 ini.
“Artinya, jangan sampai aset ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Mungkin nanti dirubah lokasinya, supaya tidak jauh dari kampusnya,” ujarnya.
Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh ketua Fraksi Nasdem ini, Christian menjawab, siap.
Setelah mengikuti pembahasan, Christian langsung diwawancarai Barta1.com, mengatakan apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Sulut, berkaitan dengan asrama, itu setelah mereka melakukan kunjungan dan mendapatkan beberapa Asrama perlu diperbaiki, seperti di Bandung.
“Kemudian, apa yang menjadi masukan ini akan dipikirkan dan dibicarakan, kemudian akan ditindaklanjuti, apalagi berkaitan dengan Asrama di Bogor 1 dan 2,” tuturnya.
Ia menambahkan, berkaitan dengan Asrama di luar Sulut, itu merupakan program dari Bapak Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, di mana keberadaan Asrama di Bandung, Bogor, Malang dan Jogja. Diperuntukan secara gratis, bagi mahasiswa yang berasal dari Sulut. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post