Jakarta, Barta1.com – Hasil investigasi Cyberity Foundation sistem keamaman siber pemilihan umum (pemilu) 2024 kacau. Sistem yang dikelola KPU RI tersebut layanan cloud lokasinya berada di RRC, Perancis dan Singapura.
Beberapa hari belakangan publik dihebohkan dengan anomali penghitungan suara dalam sistem rekapitulasi online Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terutama sistem Sirekap dan pemilu2024.kpu.go.id.
Kejanggalan demi kejanggalan yang bermunculan itu mendorong berbagai pihak untuk mengecek satu per satu data C Hasil dengan data tabulasi di sistem pemilu2024.kpu.go.id.
KPU pun sudah mengklarifikasi temuan kejanggalan itu. Mereka mengakui terdapat kesalahan akibat ketidaksempurnaan pembacaan (optical character recognition/OCR) formulir C Hasil yang diunggah melalui Sirekap. Kesalahan itu terjadi di 2.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Atas dasar itu, “kami dari Cyberity melakukan investigasi gabungan untuk mendalami sistem keamanan web aplikasi Sirekap (sirekap-web.kpu.go.id) dan pemilu2024.kpu.go.id,” kata Ketua Cyberity Arif ‘Bangaip’ Kurniawan, dalam siaran pers Sabtu (17/2/2024).
Dari penelusuran situs yang kami lakukan, kata Arif, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut, pertama, sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Perancis dan Singapura.
Kedua, layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba. Ketiga, posisi data dan lalu lintas email pada dua lokasi di atas, berada dan diatur di luar negeri, tepatnya, di RRC.
Keempat, terdapat celah kerawanan keamanan siber pada aplikasi pemilu2024.kpu.go.id. Kelima, ketidakstabilan aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Manajemen Relawan terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya.
Berdasar temuan tersebut, Cyberity menyatakan: (1) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Undang Undang No 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), karena menyangkut sektor publik dan dihasilkan oleh APBN, dana publik dan sejenisnya, maka data penting seperti data pemilu mestinya diatur dan berada di Indonesia (Pasal 20 PP Nomor 71/2019).
(2) Kejanggalan-kejanggalan pada sistem IT KPU sudah terjadi sejak lama. Masalah ini terkesan dibiarkan begitu lama dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Hingga saat ini KPU belum menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan IT-nya.
(3) Untuk mendukung Pemilu 2024 jujur, transparan dan adil, kami meminta KPU memperlihatkan kepada publik perihal audit keamanan sistem dan audit perlindungan data WNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Cyberity adalah komunitas yang fokus pada isu keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia. Komunitas ini beranggotakan para pegiat dan praktisi keamanan siber dan masyarakat sipil yang concern terhadap masalah siber dan perlindungan data. Sebelumnya, pada KPU dan Bawaslu menggelar konferensi pers Bersama, pada Kamis (15/2/2024) di Media Center KPU.
Merespon masukan dan laporan dari berbagai pihak mengenai Sirekap, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, mengatakan, KPU menerima masukan dan siap mengoreksi apabila belum sempurna.
Meski begitu, kata Hasyim, tidak ada niat manipulasi, atau mengubah hasil suara mengingat formulir C Hasil Plano diunggah apa adanya sesuai yang diunggah KPPS. “Kami mengucapkan terima kasih atas segala masukan, catatan, dan sekali lagi akan melakukan koreksi-koreksi,” ujar Hasyim, seperti dikutip dari Kpu.go.id. “Kami juga menyampaikan, bahwa sebenarnya di dalam sistem Sirekap mengenali bahwa (ketika) hasil konversi ada salah atau tidak tepat, data dalam hitungan maupun penulisan di dalam formulir itu.” “Ini menunjukkan Sirekap sendiri sebagai sistem mengenali ada yang tidak tepat hasil konversi.”
Penulis : Agustinus Hari
Discussion about this post