MANADO, BARTA1.COM – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jumat (30/11/2018) lalu, bertemu dan mendengar keluhan warga pemilik lahan yang bakal dilalui jalur jalan tol Manado – Bitung.
Senator Ir Marhany VP Pua MA memimpin jalannya pertemuan dengan warga yang dilaksanakan di kantor DPD RI di Tikala Manado. Hadir dalam pertemuan itu, tiga senator yakni Prof Dr John Pieris SH MS, KH Ahmad sadeli Karim Lo, dan Antung Fatmawati ST.
Pua dalam pengantarnya mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan oleh BAP DPD RI adalah menindaklanjuti pertemuan beberapa waktu sebelumnya, serta menyikapi masuknya surat aduan dari warga Bitung pemilik tanah/lahan yang akan dilalui jalur tol Manado – Bitung. “Ternyata masih ada persoalan pada pembebasan lahan,” ujar Pua.
Dalam pertemuan itu, sejumlah warga Bitung mengeluhkan sikap tidak manusiawi dari Panitia Pembebasan Lahan yang memberikan harga tidak wajar atau terlalu murah bagi lahan/tanah mereka. “Tanah saya hanya dihargai lima puluh empat ribu per meter. Padahal berada di kawasan pemukiman yang punya jalan utama,” ujar Nikolas Tumbal, warga Kelurahan Kadoodang, Kecamatan Madidir, Kota Bitung.
Menanggapi berbagai keluhan masyarakat, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut, Fredy Kolintama mengatakan, penilaian harga tanah itu dilakukan oleh apresor yang dipilih oleh instansi yang menagadakan tanah. Pemilihan apresor ini melalui lelang dan diberikan ke pihak ketiga. “Dalam hal ini Balai Jalan yang mengadakan tanah, sehingga melakukan lelang itu unttuk memilih apresor,” ungkap Kolintama.
Dia mengatakan, apresor punya prosedur, ada Nilai Jual Objek Pajak, dan nilai pasar. Jangan sampai berbeda penilaian warga dengan apresor. “Meski berada di jalan utama, belum tentu harganya tinggi. Kami gunakan data data apresor untuk serahkan ke panitia,” ujar dia.
Kolintama menambahkan, ada empat tahap dalam pengadaan tanah yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. “Kami pihak BPN masuk di tahap ketiga. Sedangkan sosialisasi pada masyarakat itu di tahap satu dan dua. Ini yang perlu dipahami,” ujar Kolintama.
Setelah mendengar pendapat para senator yang lain, Pua menyatakan persoalan ini akan kembali dibahas di tingkat DPDRI untuk dicarikan solusi bersama.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Plt Karo Hukum Pemprov Sulut, Kabag Hukum Pemkot Bitung, Balai Jalan, serta pihak terkait lainnya.
Editor : Agustinus Hari
Discussion about this post