Manado, Barta1.com – Penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law terus disuarakan berbagai kampus. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado termasuk yang getol bersuara lantang.
Plh Ketua BEM Unsrat Viola D Pongajow menegaskan pihaknya menyatakan mosi tidak percaya terhadap kebijakan yang ditempuh pemerintah.
Oleh sebab itu, jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan BEM Unsrat, hal itu tidak benar. Khususnya terkait dengan adanya audiensi dengan Pjs Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) yang dilaksanakan pada Senin (12/10/2020) yang mengatasnamakan mahasiswa se-Sulut.
“Kami menegaskan BEM Unsrat menolak RUU Cipta Kerja,” ujarnya.
BEM Unsrat menyampaikan 5 poin penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi tidak pernah mendapat undangan resmi maupun tidak resmi dari pihak Pemerintah Daerah Sulawesi Utara terkait audiensi tersebut.
- Setiap orang/kelompok yang mengikuti audiensi tersebut berdiri atas nama individu terlepas dari jabatan yang dipegangnya dalam organisasi kemahasiswaan UNSRAT, sehingga tidak dapat diklaim atas nama BEM ataupun perwakilan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi.
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi masih berdiri bersama barisan #MosiTidakPercaya yang menolak adanya UU Cipta Kerja.
- Aksi bersama Aliansi Sulut Bergerak yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020 adalah sebuah bentuk protes terhadap perilaku pemerintah dan para wakil rakyat yang terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja yang cacat formil.
- BEM Unsrat menjamin dan menyatakan dengan tegas bahwa aksi tersebut terlepas dari kepentingan dan tunggangan satu atau sebagian pihak.
“Sebagaimana disebutkan dalam poin-poin pernyataan tersebut, maka BEM Universitas Sam Ratulangi mengecam pihak-pihak yang mengatasnamakan mahasiswa se-Sulawesi Utara, khususnya mahasiswa Universitas Sam Ratulagi, untuk mencapai tujuan pribadi/kelompok yang tidak memihak rakyat,” tegasnya.
Pongajow menambahkan, terkait pertemuan dengan Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni, BEM Unsrat tidak mendapat undangan tertulis maupun tidak tertulis dari Pemda Sulut.
“Setelah dikonfirmasi, kawan-kawan mahasiswa yang hadir dalam dialog tersebut juga tidak mendapatkan undangan tertulis. Ada yang hanya diundang dari telepon, ada pula yang hadir karena perintah dari pimpinan. Tidak etis ketika pemerintah daerah mengadakan pertemuan resmi yang mengundang banyak media tanpa undangan tertulis bagi pihak yang diundang,” ujarnya.
“Kami juga menyoroti latar ruangan pertemuan yang tidak memajang Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila. Sekali lagi, kami mengecam pihak-pihak yang mengatasnamakan mahasiswa se-Sulut. Karena perguruan tinggi yg ada di Sulut tidak hanya 4. Kenapa mengatasnamakan mahasiswa se-Sulut jika yang hadir hanya segilintir orang yang sengaja mereka pilih,” tandasnya.
Sebelumnya, Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni melakukan pertemuan dengan organisasi mahasiswa dari Unsrat, IAIN, UTSU dan UNPI melakukan dialog di Kantor Gubernur, Senin (12/10/2020).
Pada kesempatan itu, Fatoni mengapresiasi langkah dari mahasiswa yang mau duduk bersama dan melakukan dialog dengan damai terkait UU Omnibus Law. “Mari kita selesaikan dengan cara-cara yang tidak merugikan orang lain,” ajak Fatoni.
“Mari kita jaga Sulawesi Utara yang kondusif aman dan damai,” sambungnya.
Fatoni juga meminta agar mahasiswa terus mengedepankan pemahaman yang lengkap tanpa meninggalkan pandangan yang kritis demi kemajuan bangsa. “Mahasiswa itu perlu kritis dan perlu peka, tetapi perlu dilandasi dengan pemahaman yang lengkap,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, Fatoni juga menyampaikan tujuan dari UU Cipta Kerja adalah untuk mendorong menciptakan lapangan pekerjaan, memudahkan usaha baru serta mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
“Jadi yang dipikirkan oleh negara bukan hanya untuk yang sudah bekerja tapi juga bagi calon pencari kerja,” bebernya.
Peliput : Agustinus Hari
Discussion about this post