Manado, Barta1.com — Komunikasi politik di era kekinian kian strategis seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Masyarakat pun semakin kritis dalam menyampaikan pandangan, sehingga menuntut para pejabat dan birokrat untuk lebih cerdas, tanggap, serta proaktif-antisipatif dalam merespons berbagai isu dengan penjelasan yang lugas dan tepat.
Hal tersebut disampaikan pengamat politik, Taufik Tumbelaka, kepada awak media, Kamis (26/03/2026). Menurutnya, tuntutan ini berlaku bagi seluruh penyelenggara negara, termasuk jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
“Dalam beberapa hari terakhir, terlihat berbagai upaya sosialisasi dan penjelasan, atau lebih tepatnya, usaha menangkis pandangan, yang dilakukan sejumlah jajaran Pemprov Sulut. Salah satu yang menarik perhatian adalah langkah seorang oknum pejabat Dinas ESDM Sulut sekitar enam hari lalu,” ungkap alumni Universitas Gadjah Mada tersebut.
Ia menilai, kemunculan pernyataan oknum pejabat tersebut di berbagai media massa cukup mengejutkan. “Terlihat ada upaya untuk menyeimbangkan pandangan dari aktivis lingkungan, masyarakat adat, dan lembaga bantuan hukum yang disampaikan melalui media sosial terkait isu pertambangan,” ujarnya.
Menurutnya, langkah itu pada dasarnya dapat dipahami sebagai bagian dari ruang komunikasi politik—sebuah kewajiban bagi pejabat dalam merespons isu publik. Namun, ia menyoroti aspek lain yang dianggap janggal.
“Menjadi aneh ketika komunikasi politik dilakukan tanpa mempertimbangkan etika,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan etika mencuat karena langkah tersebut dilakukan bertepatan dengan momentum dua hari raya keagamaan, saat para kepala daerah di Sulut tengah fokus pada agenda keagamaan dan kemasyarakatan.
“Dalam situasi seperti itu, patut dipertanyakan standar etika, kesantunan, dan tata krama yang digunakan,” katanya.
Ia bahkan mengaitkan hal ini dengan pengalaman pribadi saat bertamu ke salah satu pejabat eselon II Pemprov Sulut. “Tiba-tiba ada pejabat lain masuk tanpa basa-basi. Saya melihat tuan rumah menjadi tidak nyaman, sehingga saya memilih pamit demi menjaga situasi tetap kondusif,” tambahnya.
Menurutnya, perilaku aparat dan birokrat semestinya mencerminkan kematangan, terutama dalam memahami etika, terlebih ketika telah memegang jabatan tinggi.
Di sisi lain, ia juga menilai langkah yang diambil menunjukkan lemahnya perencanaan komunikasi. “Ada kesan tindakan diambil secara tiba-tiba, bukan berdasarkan perencanaan matang. Seharusnya, sosialisasi terkait tambang rakyat sudah masuk dalam desain komunikasi politik yang jelas, lengkap dengan jadwal yang terukur,” jelasnya.
Langkah proaktif, lanjutnya, idealnya dilakukan jauh hari, bukan secara mendadak—terlebih di momen sensitif seperti hari raya keagamaan.
“Apa yang terjadi ini menambah pekerjaan rumah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut untuk membenahi jajarannya. Harapannya, tidak ada pembiaran,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya penguatan pemahaman bagi pejabat dan birokrat mengenai makna tanggung jawab jabatan, termasuk aspek soft skill yang dinilai masih perlu perhatian serius.
“Ini menjadi catatan penting bagi duet kepemimpinan Sulut, yakni Gubernur Yulius dan Wakil Gubernur Victor, beserta seluruh jajaran,” pungkasnya. (*)
Editor: Meikel Pontolondo
Discussion about this post