Manado, Barta1.com – Saat rapat pembahasan KUA dan PPAS Provinsi Sulut, masalah stunting kembali disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian.
“Apakah masalah stunting telah diperhatikan selama ini, apakah ada anggarannya? Karena yang terjadi saat ini, ketika ditanya sudah jalan programnya, setiap kepala SKPD menjawab anggarannya telah diretribusing, retribusing seakan menjadi jargon,” tutur politisi Partai Golkar di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (23/8/2021).
Cindy juga menyingung tidak hadirnya Kadis Kesehatan Sulut pada rapat pembahasan KUA dan PPAS baik virtual maupun fisik. “Dengan pembicaraan terkait kesehatan pada saat ini, disayangkan kadis tidak terlibat. Dan ia tidak tahu apa yang telah dibahas saat ini,” katanya.
Apa yang ditanyakan legislator Dapil Bitung-Minut ini, langsung ditanggapi Kepala Bappeda Sulut, Jenny Karouw yang ikut hadir rapat KUA dan PPAS Provinsi Sulut secara fisik. “Masalah stunting di Sulut diakibatkan tingginya angka perkawinan usia dini. Dan terjadi kelahiran di luar nikah, ini yang mengakibatkan angka stunting di Sulut naik dibeberapa kabupaten/kota diantaranya Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya dan Minahasa Utara diarea pesisir. Untuk alokasi anggaran ada di Dinas Kesehatan untuk penanganan ibu hamil,” kata Jenny.
Ia juga menambahkan, permasalahan-permasalahan kesehatan di Sulut selain gizi buruk. “Di Sulut tidak hanya berkaitan dengan gizi buruk, tetapi ada masalah sosial lainnya. Sehingga penanganannya di samping aspek kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, apakah itu berkaitan dengan lingkungan pemukiman termasuk sarana dan prasarana dan juga perumahan yang layak, serta aspek keagamaan,” tuturnya kembali.
Sedangkan ketidakhadiran Kadis Kesehatan Sulut ditanggapi langsung Sekprov, Edwin Silangen. “Sebenarnya yang diundang pada rapat ini hanya tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), tetapi juga diundang pasti mereka akan hadir baik secara virtual maupun fisik,” ujarnya.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post