Neflyn Bukasiang termasuk beruntung. Ketika program Kartu Pra Kerja digulir pemerintah pusat 2020 lalu, ibu rumah tangga 29 tahun di Manado itu lolos ikut gelombang ke-12. Dia terakomodasi sebagai peserta pelatihan online, sekaligus berhak menerima bantuan langsung berupa dana tunai.
Elyn, begitu dia biasa disapa, menerima total Rp 3,5 juta. Seperti halnya jutaan peserta Kartu Pra Kerja di Indonesia, Elyn berhak atas bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000 —dana virtual untuk membayar operator penyedia model pelatihan yang dipilih. Kemudian insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 2.400.000 yang dicicil langsung ke rekening pribadi selama 4 bulan. Setelah itu ada lagi insentif pengisian survei sebesar Rp 150.000.
“Saya coba ikut 2 kali, gelombang kesebelas tak lolos, nanti ikut berikutnya keduabelas akhirnya bisa masuk,” tutur Elyn pada Barta1 baru-baru ini.
Setelah memilih, dia putuskan ikut pelatihan untuk memperdalam tata boga. Siapa tahu kata dia, setelah selesai pelatihan bisa buka usaha atau paling tidak mendapat pekerjaan. Maklum saja, di masa-masa awal pandemi Covid-19 tahun lalu banyak yang kehilangan pekerjaan. Hantaman besar bagi Sulawesi Utara, karena mengacu data Badan Pusat Statistik di pertengahan 2020, pandemi telah berkontribusi pada terciptanya 90.248 pengangguran di Sulut. Jumlah itu naik 7,37 persen dari tahun sebelumnya. Angka pengangguran tersebut adalah yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir, juga membawa Sulut masuk 5 besar pada angka pengangguran tertinggi di Indonesia.
Untung model pelatihan kuliner yang dia ikuti mudah dipahami dan ilmunya bisa terserap dengan baik. Usai dilatih trainer secara virtual, Elyn memutuskan buka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya.
“Masih lanjut sampai sekarang usaha itu, lumayan bisa membantu perekonomian keluarga kami,” tuturnya sembari tersenyum. “Saya harap program ini bisa tetap dilanjutkan agar masyarakat yang lain bisa menerima kesempatan yang sama,” tambah dia.
Saat program ini mulai dijalankan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyambutnya dengan antusias tinggi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi, Erny Tumundo akhir 2020 menyatakan, sepanjang batch 1 hingga 10 sudah 83.127 warga di Bumi Nyiur Melambai menikmati manfaat Kartu Pra Kerja. Dalam aturan main, penerimanya merupakan warga berusia di atas 18 tahun, tidak sedang menjalani pendidikan formal, lagi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pekerja yang ingin meningkatkan skil dan keterampilan.
“Dari 15 kabupaten/kota di Sulut, terbesar penerimanya berada di Manado, lebih dari 12 ribu orang,” ujar Erny.
Kartu Pra Kerja menurut Erny merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat agar masyarakat atau penerima nantinya bisa mendapatkan skill baru (skilling), meningkatkan keterampilan di bidang yang ditekuni (upskilling) dan keterampilan baru (reskilling). Kartu Pra Kerja diharapkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah ‘guncangan’ ketenagakerjaan yang dialami banyak daerah saat pandemi.
Tetapi apakah Pra Kerja efektif sebagai solusi, itu menjadi persoalan lain. Sekretaris Wilayah Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulut, Romel Sondakh, yakin 97-99 persen peserta program Kartu Pra Kerja di Sulawesi Utara butuh pendampingan untuk bisa berhasil menindaklanjuti pelatihan yang diikuti.
“Usai ikut Pra Kerja langsung dilepas saya yakin tidak akan berhasil, tapi kalau ada pendampingan. ada pembekalan dan terus diamati pasti bisa efektif,” katanya, merujuk tugas pemerintah daerah pada sasaran program.
Pemerintah daerah perlu menjembatani peserta Kartu Pra Kerja yang telah mengantongi sertifikat pelatihan dengan lapangan kerja atau dunia usaha. Ibaratnya kata dia, membukakan pintu pada pasar pekerja yang telah menerima pelatihan. Selain itu bagi yang mendalami pelatihan di sektor non formal, semisal pengembangan usaha kuliner, perlu dihubungkan dengan akses permodalan hingga lokasi usaha.
Romel sendiri menyebut, tak kurang 3.000 anggota KSBSI Sulut kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Mereka terbanyak adalah pekerja di bidang pariwisata, industri dan ritel. Banyak juga yang tak terakomodir dalam lintas gelombang Kartu Pra Kerja. Salah satu alasannya, lanjut dia, karena sulit mengakses pendaftaran program itu serta tak paham pada pendaftaran.
“Belum lagi untuk mendaftar kan perlu pulsa data, juga untuk menyimak video tutorialnya butuh dana juga kan, ini yang menurut mereka sulit.”
Persoalan yang dia sampaikan relatif linear dengan hasil survei yang dilakukan Barta1 pada konstituen Kartu Pra Kerja yang tersebar di Sulut. Sedikitnya 15 warga telah mengisi kuisioner sepanjang Juni 2021, tersebar di Manado, Minahasa hingga kawasan kepulauan. 66 persen memberitahu dirinya sebagai penerima Kartu Pra Kerja bersertifikat, dengan pilihan pelatihan beraneka ragam. Mereka antara lain mengikuti pelatihan kuliner, desain grafis dan pengembangan teknologi informasi, usaha online, pengembangan diri hingga public speaking.
Kendati 40 persen responden menyatakan telah memanfaatkan program ini, tetapi hanya 40 persen yang menyebut masih melanjutkan usahanya hingga sekarang. Pun begitu, seluruhnya menerima pendapatan di bawah Rp 5.000.000 per bulan. Kondisi begitu setidaknya bisa didefinsikan responden penerima kartu pra kerja bergerak di usaha mikro, kecil dan menengah. Kalaupun bekerja pada sektor formal, mereka adalah pekerja di posisi dasar.
Menjawab pertanyaan mengapa tidak memanfaatkan Kartu Pra Kerja, alasannya cukup beragam. Salah satu responden yang bekerja sebagai free-lancer mengaku 1 sertifikat tak bisa menunjang bidang yang dia tekuni. Alasan lainnnya dari keterbatasan modal, kelengkapan kerja hingga lock down saat pandemi.
Selanjutnya, 80 persen responden menyatakan membutuhkan 2 hal yang ditawarkan Kartu Pra Kerja: pelatihan dan bantuan tunai. Mereka berharap program ini dilanjutkan, terutama karena sangat membantu di masa pandemi Covid-19.
Di sisi lain, Romel Sondakh menyampaikan banyak anggota KSBSI Sulut yang bekerja di sektor konstruksi tak bisa memaksimalkan program ini. Malangnya, pada 2021 ini sudah tak ada lagi bantuan yang dikucurkan untuk buruh baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga bila untuk mendaftar program ini masih butuh biaya, semisal pembelian pulsa data, maka perlu ada cara lain atau kemudahan yang ditawarkan pemerintah untuk sasaran terutama buruh pekerja.
KSBSI sempat mengobservasi anggota yang menerima program. Menurut Romel, ada yang berhasil, tapi ada pula yang belum beruntung. Dia menyadari program ini sejatinya sangat positif, membantu peningkatan skill pekerja, membantu mendapat pekerjaan. Namun faktanya ada saja penerima yang hanya memanfaatkan bantuan dananya saja.
“Kendala lain yang belum berhasil itu ya karena butuh modal, siapa yang akan fasilitasi modal? modal awal ternyata tidak cukup dan harus ditanggulangi buruh itu sendiri sehingga usai ikut pelatihan banyak yang tidak sukses,” jelas dia.
Lantas apakah bantuan tunai yang jadi bagian kartu pra kerja efektif di masa pandemi? Romel menyebut belajar dari masa lalu bantuan tunai memang dibutuhkan. Tetapi menjadi tidak efektif karena bantuan tunai disalahgunakan. Karena itu harus penerima program butuh dikawal oleh pemerintah, bahkan bila perlu ikut melibatkan jajaran terbawah di desa atau kelurahan. Bisa jadi ada sasaran pra kerja ingin membuka kios makan.
Untuk itu kendalanya bisa beragam, mulai dari space rumahnya tidak memadai sementara sewa lokasi lumayan mahal. Kalau ini tak ada solusi, bisa saja dana yang diterima lewat program Pra Kerja habis digunakan untuk biaya hidup.
“Misalnya tempat usaha bisa difasilitasi oleh pemerintah desa, ini sudah jadi faktor pendorong agar mereka bisa berhasil sambil hitung-hitung juga pemerintah desa ikut memberdayakan masyarakatnya,” tutur Romel.
Bahkan bukan tak mungkin, alih-alih memanfaatkan hasil pelatihan, penerima pra kerja justru memilih pulang kampung untuk bertani, atau bahkan ke laut menjadi nelayan. Bahkan bukan tidak mungkin pula, ada yang memilih bekerja di sektor pertambangan tradisional. Apalagi menurut Ketua DPW Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Wilayah Sulut, Julius James Tuuk, saat ini ada 100.000 penambang emas aktif di daerah ini. Lebih dari 359 ribu jiwa rakyat Sulut bergantung pada pertambangan tradisional.
“Saat pandemi, jumlah penambang itu melonjak,” klaim Tuuk.
Bantuan yang dikucur pemerintah, termasuk yang bisa diakses lewat Kartu Pra Kerja, juga dimanfaatkan pekerja tambang. Tapi berapa lama hingga bantuan tunainya itu habis terpakai? Menurut Tuuk penambang rakyat tak butuh bantuan tunai. Justru mereka butuh regulasi untuk bekerja.
“Supaya bisa leluasa mencukupi kebutuhan,” sebut dia. (*)
Peliput:
Meikel Pontolondo, Randy Dilo, Agustinus Hari, Ady Putong (editor)
Discussion about this post