Manado, Barta1.com – Sejumlah rekomendasi atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2020, dikritisi anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan dan Stella Marlina Runtuwene, Selasa (11/5/2021).
“Hampir semua narasi secara tertulis yang diberikan pansus LKPJ menyentuh wilayah kewenangan Pemprov Sulut terkait dengan pengelolaan SMA dan SMK. Tetapi, ada satu yang dilupakan yaitu pengelolaan sekolah luar biasa atau SLB. Paling banyak laporan terkait peningkatan mutu dan pendidikan bagi sekolah SMA dan SMK, padahal ada banyak SLB di Sulut khususnya SLB Finjili yang ada di Pulau Lembeh yang sampai hari ini belum mendapatkan perhatian terkait pembangunan infrastruktur, dan juga SDM peserta didik dan pendidik,” tegas Pangemanan pada rapat internal DPRD Sulut.
Kata dia ini menjadi catatan bersama. “Di sana pak ketua, Kepala SLB Finjili mendapatkan penghargaan sebagai kepsek penggerak nasional, dan ini tidak diberikan apresiasi oleh Pemprov Sulut dalam bentuk perhatian secara fisik baik infrastruktur sekolah, maupun bantuan peningkatan kepada kepsek dan pendidik yang ada. Karena ini pansus LKPJ yang bisa merekomendasikan kepada pemerintah provinsi Sulut,” tuturnya.
Lalu pendidikan inklusi. Ada banyak SMA dan SMK hari ini sudah ditetapkan oleh Dikda Sulut, melalui amanat konstitusi. Tetapi, sejauh ini masih banyak tenaga pendidik yang abai dan tidak ramah terhadap penyandang disabilitas, sekolah-sekolah yang ditetapkan inklusi tidak mengakomodir para penyandang disabilitas, sehingga semuanya menumpuk di SLB.
“Dan pertanyaannya dimana peran pemerintah dalam menyiapkan para pendidik untuk melatih penyandang disabilitas yang ada di Sulut. Oleh karena itu, rekomendasi tambahan bagi pansus, bagian dari kelengkapan, dimana perlu didorong bagi pendidik untuk melatih disabilitas yang ada di Sulut ini,” ujarnya.
Selain pendidikan, permasalahan lain yakni rehabilitasi pembangunan di Desa Munte, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Di sana aktivitas pekerjaan pembangunan pelabuhan Likupang yang sudah selesai sampai sejauh ini tidak ada dokumen amdal, tidak memiliki ijin lingkungan.
“Saya tahu ini pembangunan vertikal dari Pemerintah Pusat dan didorong dengan anggaran Pemprov Sulut, hingga saat ini tidak diberikan perhatian, padahal masalah ini sudah menjadi aduan publik dan sudah heboh dimana-mana. Sejauh ini pembangunan senilai Rp26 miliar lebih ini, tidak memiliki dokumen amdal dan ijin lingkungan,” ucapnya.
Terkait dengan penebangan mangrove di lokasi rehabilitasi pelabuhan penyebarangan Likupang, sejauh ini belum ada tindaklanjut Pemprov Sulut. Kemudian, terkait data administrasi soal pembayaran upah gaji tenaga kerja lokal. Dimana ada banyak perusahaan yang tidak patuh dengan SK Gubernur Sulut tahun 2020, terkait dengan penetapan UMP Rp 3 juta sekian. Jadi pertanyaan bagaimana pengawasan Disnakertrans Sulut terkait penetapan SK Gubernur Sulut, untuk membayar UMP para tenaga kerja lokal.
“Lalu masalah pemberdayaan perempuan dan anak yang menjadi isu yang sangat penting. Saya sudah membuka buku APBD kita, bahkan sebelum periode kita saat ini. Saya berharap agar dinas terkait dialokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini persoalan yang belum dipecahkan, karena apa? Setiap tahun anggaran dialokasikan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak itu hanya Rp 50 juta. Dimana setiap tahun kita copi paste anggaran ini. Padahal asumsi kita tidak menginginkan kasus perempuan dan anak itu terjadi, tetapi setiap tahunnya kasusnya meningkat, dan penanganan kasus ini terkesan politik anggaran tidak berpihak. Oleh karena itu, harus dihitung jika kasus hari ini 20, anggaran yang disiapkan harus lebih, kita tidak ingin ada kasus, tetapi anggaranya harus berpihak kepada perempuan dan anak,” jelas Ketua DPW PSI Sulut ini.
Juga data kesejahteraan sosial (DKS) belum tuntas sehingga perlu mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota melalui desa dan kelurahan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakan dan mengalokasikan anggaran khusus untuk musrembang des. “Perlu adanya verifikasi dan validasi data DKS.
Berikutnya terkait urusan kebudayaan, ini menjadi hal penting, mengingat di Provinsi Sulut belum menyusun yang namanya pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yaitu PPPKD, PPPKD ini adalah hal yang paling penting dalam upaya untuk mendorong kemajuan kebudayaan sesuai dengan amanat konstitusi. Baru 2 kabupaten/kota yang melaksanakan ini, padahal ada konsekuensi politik anggaran didalamnya, siapa yang menyusun PPPKD ada bantuan stimulus dari pemerintah pusat sekitar 30 Miliar, sehingga tidak menyedot anggaran APBD Sulut, ini sangat penting tetapi abay. Untuk itu, perlu dorongan ke kebijakan pemerintah provinsi Sulut, untuk mendorong Kabupaten/Kota yang ada. Sekali lagi, ini perlu didorong dalam bentuk kebijakan.
Ditempat yang berbeda, SMR menyatakan kekecewaannya kepada pansus LKPJ Gubernur Tahun 2020, yang tidak mendatangi pembangunan Anjungan Sulut di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. “Saya kecewa, karena Pansus tidak berkunjung ke pembangunan Anjungan Sulut di TMII. Walaupun sudah dimuat di catatan rekomendasi pansus, namun lebih afdol jika kita melihat langsung kondisi yang ada,” ungkapnya.
Lanjutnya, perlu diketahui pembangunan Anjungan Sulut ini, dikarenakan Pemprov tetap membangunkan Anjungan ini di tengah refocusing anggaran karena Covid-19. Tanggapan MJP dan SMR ditanggapi oleh ketua pansus LKPJ Gubernur Sulut tahun 2020, Rocky Wowor. “Semua poin-poin yang disampaikan oleh rekan-rekan dewan yang terhormat sudah kami catat, dan tetapi yang dibahas sekali-lagi adalah LKPJ tahun 2020, apa yang menjadi masukan bisa menjadi rekomendasi di tahun Ini,” jawabnya. “Sedangkan, soal Anjungan Sulut di TMII Jakarta, LKPJ hanya membahas sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP 18 tahun 2019. Jadi kami hanya bahas tahun anggaran 2020,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.
Lanjutnya, tahun 2020 tidak ada penghangatan sama sekali untuk Anjungan Sulut di TMII Jakarta diakibatkan dua kali gagal tender. Kegagalan tender diakibatkan di Jakarta sedang terjadi lock down sehingga tidak ada pekerjaan di tahun 2020 ini.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post