Manado, Barta1.com – Wabah virus Corona (Covid-19) tak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mencanangkan beberapa program bantuan meringankan beban masyarakat di tengah pandemi ini.
Saat ini Pemerintah Kota Manado, tengah melakukan verifikasi data di tingkat lingkungan dengan mengumumkan secara luas kepada masyarakat lewat pengeras suara/toa oleh Kepala Lingkungan (Pala).
Hal ini dimaksud agar bantuan social safety net berupa paket sembako yang sumber dari APBD Kota Manado, selama masa covid-19 ini tidak ada yang ganda dan betul-betul diterima masyarakat yang terdampak karena wabah pandemi Corona ini.
Seperti masyarakat dengan usaha harian, pekerja dengan upah harian, pekerja di rumahkan, atau pemutusan hubungan kerja agar tetap memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Pasalnya menurut, Wali Kota Manado Vicky Lumentut, data tersebut akan dimasukkan ke Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintah Pusat sebagai data resmi bagi penerima bantuan sosial selama Covid-19.
Lumentut pun mengatakan, ada beberapa paket bantuan untuk membantu masyarakat di Kota Manado, baik sumber dananya dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Manado.
Sehingga sekali lagi data yang dilakukan saat ini sangat penting agar semua paket bantuan disalurkan tepat sasaran. “Untuk memudahkan, mari kita bagi kelompok bantuan tersebut ke dalam dua jenis lagi. Yaitu mereka yang memang layak dibantu karena terdampak Corona dan masyarakat miskin yang memang sudah menjadi tanggungan untuk dibantu.
“Secara umum ada beberapa paket bantuan dari pemerintah yakni, PKH, kartu sembako, bansos presiden, kartu pra kerja, dana desa, bansos kemensos, bansos provinsi, bansos kota, dan bantuan kemanusian,” ujarnya
Bantuan yang akan diterima masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. “PKH dan kartu sembako hanya diperuntukan untuk warga miskin lama dan bukan akibat Corona. “Kedua kelompok tersebut sebelumnya memang sudah menjadi tanggungan dari pemerintah pusat. Meskipun setelah ada wabah Corona, mereka tetap masuk dalam kelompok yang mendapatkan PKH dan Kartu Sembako,” ujar Lumentut lagi.
Bantuan PKH dan kartu sembako tersebut terus berjalan dan diberikan setiap bulannya. “Oleh karena itu, mereka tidak mendapatkan bantuan dari paket lainnya terkait Corona,” katanya.
Sedangkan bantuan lainnya memang diperuntukkan untuk masyarakat terdampak Corona. Seperti Bantuan Sosial Presiden, Kartu Pra Kerja yang ditujukan untuk pengangguran atau pekerja yang menjadi korban PHK.
Lalu Bantuan Kementerian Sosial. Bantuan tersebut diberikan untuk umum atau pekerja umum. Seperti misalnya, pedagang kaki lima, sopir angkot, seni dan lain sebagainya yang pekerjaannya terganggu akibat Virus Corona. “Kategorinya ada Bansos Provinsi, Bansos Kota/Kabupaten, Bantuan Kemanusian berupa makanan siap saji (dapur umum) diperuntukkan untuk mereka yang memang tidak terdaftar di bantuan-bantuan sebelumnya. “Hal tersebut terjadi lantaran mereka tidak mempunyai identitas diri, seperti KTP ataupun KK,” katanya.
Selain itu Wali Kota, menegaskan agar perlu diketahui publik tentang kondisi APBD Manado 2020, karena imbas Covid-19 terjadi pemotongan dana transfer dan pemerintah pusat ke daerah termasuk Kota Manado. “Berkurang Rp 90.732.487.000 dan proyeksi PAD Kota Manado karena dampak wabah pandemi ini berkurang juga sebesar Rp 127 miliar,” ujar Lumentut.
Maka sesuai arahan pemerintah pusat yang dibantu oleh program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) tidak termasuk ASN, THL yang dibantu Pemkot Manado diluar Lansia. Karena Lansia dapat bantuan khusus dari Pemerintah Kota Manado yakni dana Lansia.
“Mari kita bergotong-royong, bahwa masalah Covid-19 adalah masalah bersama. Pemerintah telah menyiapkan beberapa paket bantuan, lewat data memastikan siapa mendapat apa tanpa duplikasi. Saling membantu dengan sesama kita, apapun itu, dengan semangat kebersamaan dan kekompakan dan atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa kita pasti menang melawan Covid-19 ini,” ucapnya. (*)
Peliput : Albert P Nalang
Discussion about this post