Bitung, Barta1.com – Persoalan pembebasan lahan jalan Tol Manado-Bitung masih belum mulus. Kendati, pembangunan jalan tol masih terus dikebut, proses penyelesaian masalah kini difasilitasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Adalah Marhany VP Pua, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulut yang telah berjuang agar penyelesaian pembebasan lahan jalan Tol Manado-Bitung ini bisa tuntas dengan cepat.
“Sejauh ini telah ada titik terang terkait nilai ganti rugi pembebasan lahan. Ada yang masih kabur tapi bisa diatasi,” ujar Marhany VP Pua usai menggelar Rapat Kerja Percepatan Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung di Kantor Walikota Bitung, Kamis (21/3/2019).
Sekarang kata mantan Direktur Politeknik Manado ini, tinggal bagaimana tim menegosiasikan dengan masyarakat yang terdampak pembebasan lahan, sehingga diharapkan hak-hak publik tidak terabaikan.
“Sejak beberapa waktu lalu saya terpanggil menuntaskan keluhan masyarakat soal ganti rugi jalan tol. Saya merespon dengan menggelar pertemuan dengan berbagai pihak terkait dalam pembebasan lahan untuk jalan tol. Termasuk Pemkot Bitung yang disambut baik Pak Walikota,” katanya.
Tim yang datang melakukan pertemuan ini adalah Badan Akuntabilitas Publik atau BAP DPD RI. Ini merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bertugas merespon keluhan masyarakat di daerah yang memiliki dampak publik yang cukup besar, salah satunya ganti rugi lahan jalan tol Manado-Bitung. “Semoga semua masalah ini bisa tuntas,” ujar Marhany.
Wakil Ketua BAP DPD RI, Mamberob Yosephus Rumakiek mengatakan, kedatangan Tim BAP DPD RI adalah bagian dari respon terhadap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat Kota Bitung.
“Ada aspirasi yang disampaikan warga lewat Pak Marhany Pua, wakil mereka di DPD. Itu yang kami respon. Kami berharap aspirasi mereka nantinya bisa diakomodir,” ujar Senator Dapil Papua Barat ini.
Tim BAP DPD RI yang mengunjungi Sulut adalah, Mamberob Yosephus Rumakiek, Marhany VP Pua, Iskandar Muda Baharudin Lopa, Charles Simaremare, Abdurrahman Abubkar Bachmid, Badikenita BR Sitepu dan HA Hudami Rani. Sedangkan pemerintah daerah dihadiri Walikota Bitung Max Lomban, panitia pembebasan lahan, kepala SKPD, para camat dan lurah.
Peliput : Agustinus Hari
Discussion about this post