Oleh: Iverdixon Tinungki
Menjelang akhir Juli 2026, ada dua kali saya bertemu Dr. Santrawan T. Paparang, SH, MH, M.Kn. Pertama dalam diskusi terbatas di Tuna House Manado bersama tokoh-tokoh Nusa Utara. Kedua, bertemu dalam bicang terkait Masa Depan Nusa Utara bertempat di Teras Tikala Manado.
Sebagai putra Nusa Utara dari trah raja-raja Sangihe, sekaligus salah seorang Lawyer ternama Indonesia, Sastrawan sangat menaru perhatian tak saja pada masalah-masalah hukum dan keadilan, namun juga terkait isu-isu Nusa Utara serta masa depan negeri perbatasan itu.
Namun baiklah catatan ini saya mulai dari tempat lain. Tempat di mana langkah kakinya tegap menyusuri riuk persaingan yang ganas di kawasan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Di metropolis yang sering kali mengukur nilai keadilan dengan tebalnya dompet, Dr. Santrawan Totone Paparang, S.H., M.H., M.Kn., berdiri sebagai pemandangan yang tak biasa.
Pria bertubuh atletis kelahiran Bitung, 13 Juni 1970 ini, memegang prinsip yang teguh: keahlian adalah alat pelayanan, bukan sekadar mesin pencetak profit.
Dua dekade lalu, sebuah persimpangan membentang di hadapannya. Sebuah tawaran terhormat untuk menjadi hakim hinggap di mejanya. Potensinya di bidang hukum diakui mumpuni. Namun, Santrawan memilih jalur yang lebih terjal: menjadi advokat, berada langsung di garis depan bertarung bagi mereka yang mencari keadilan.
“Saya menangani perkara-perkara yang menjerat ‘kaum papa’ bukan untuk mengejar profit atau keuntungan, tapi sebaliknya—merupakan bentuk kepedulian, keikhlasan, dan kerelaan,” ucap alumni Fakultas Hukum UNSRAT angkatan 1989 tersebut.
Dari meja sidang megah di Jakarta hingga tanah berlumpur di Desa Kalasey II, Minahasa, jejak Santrawan merentang lebar.
Ia membela para petani yang mempertahankan hak tanahnya dari tindakan semena-mena, hingga mendampingi guru-guru sekolah yang menjadi korban pemerasan oknum birokrasi di Manado.
Bagi penganut faham bahwa “kehidupan telah ditulis oleh jari-jari Tuhan” ini, hukum kasih harus berwujud aksi nyata.
“Jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi ucapan. Jagalah ucapanmu, karena akan menjadi tindakan. Dan jagalah sikapmu, karena sikap akan menentukan keberhasilanmu,” tutur Santrawan mengutip falsafah hidupnya.
Bagi pendiri firma Paparang-Batubara & Partners ini, membela orang kecil yang tak berdaya bukanlah ajang pencarian panggung atau komoditas politik. Ini adalah pemenuhan janji nurani seorang putra daerah Nusa Utara yang enggan melihat hukum tumpul ke atas dan tajam menghujam ke bawah.
000
Dan hari itu. Aroma kopi hangat menguar di Teras Tikala, Manado, menyatu dengan hembusan angin sore menjelang akhir Juli 2026 saat saya bertemu dengannya dalam diskusi terkait Nusa Utara.
Sebelumnya, diskusi serupa sempat bergelora di Tuna House. Di sana, Dr. Santrawan T. Paparang berkumpul bersama para tokoh Nusa Utara.
Sastrawan—yang kental hidup dalam tradisi dan budaya Sangihe di tubuhnya—menatap jauh ke hamparan laut perbatasan yang menyimpan kepiluan mendalam.
Ada amarah yang halus, namun tajam, melingkupi pembicaraan kami. Sangihe, Talaud, dan Sitaro—tiga wilayah kepulauan garda terdepan Republik—seperti dilupakan.
Setiap memasuki era Pemilu, sekitar 400 ribu jiwa warga Nusa Utara yang memiliki hak pilih di Sulawesi Utara justru tak memiliki satu pun keterwakilan putra daerah di kursi DPR RI dan DPD Senayan.
“Di sebuah daerah bahkan negara, segala sesuatu bergantung pada keputusan politik,” pukas Santrawan dengan nada bicara bergelombang.
“Kita tak mungkin berharap harga pangan terjangkau untuk rakyat bila kita berada di luar ruang pengambilan keputusan. Di ruang-ruang politik itulah gaji buruh, hak sipil, dan hajat hidup rakyat diputuskan.”
Kerisauan Santrawan bak gema dari masa lalu. Ia mengingatkan kita pada ratapan J.E. Tatengkeng, negarawan dan pemikir era pasca-kemerdekaan sekaligus Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT).
Tatengkeng pernah menggambarkan warga Nusa Utara tak ubahnya “penumpang kelas tiga” di atas kapal besar bernama Indonesia.
Fakta di lapangan kian mempertegas kerisauan itu: Angka Kemiskinan: Data BPS menunjukkan seperlima penduduk kepulauan hidup sangat memprihatinkan dengan pendapatan di bawah Rp156.550 per kapita per bulan.
Mahalnya Sembako: Beras menjadi barang mahal, membuat pendapatan harian habis hanya untuk mengganjal perut sehari. Ketimpangan APBD: Dari APBD Sulut 2018 –sebagai contoh– sebesar Rp3,1 Triliun yang dikucurkan Pusat karena status Sulut sebagai provinsi kepulauan, Kabupaten Talaud hanya menerima kecipratan “remah-remah” sebesar Rp60 Miliar—yang bahkan sebagian besarnya tersedot untuk gaji PNS/guru.
“Kalau seperti ini, Provinsi hanya menggunakan sebelah mata dalam melihat urgensi persoalan pembangunan kawasan kepulauan dan daerah perbatasan.”
Menanggapi persoalan-persoalan krusial itu, Santrawan mengajak seluruh warga Nusa Utara untuk bisa bersatu dalam memperjuangkan nasib daerah tercinta.
Karena di balik riak gelombang laut perbatasan, 400 ribu warga Nusa Utara kini tak lagi sekadar merindukan janji.
“Mereka merindukan matahari terbit yang menyinari tawa anak-anak kepulauan dalam sebuah ruang hidup yang adil, hangat, dan mencukupi,” sitir Santrawan.
Dan ini, kata dia harus jadi focus utama seluruh organisasi berlabel Nusa Utara ke depan kalau kita sama-sama ingin maju.
“Nusa Utara harus punya keterwakilan di DPR RI dan DPD,” kata doktor hukum yang kini memimpin LBH GEKIRA Gerindra periode 2025–2030 ini. (*)
Discussion about this post