Manado, Barta1.com — Saat kebanyakan parpol mengumbar pasangan kandidatnya di Pilwako Manado 2020, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP malah tetap silent. Hanya mengemuka nama Bendahara DPD PDIP Sulut Andrei Angouw yang disiapkan sebagai calon Walikota. Lantas siapa calon wakil walikotanya?
Baca juga: Mengungkap Figur yang Diincar PDIP jadi Pasangan Andrei Angouw
“Untuk calon walikotanya kemungkinan besar akan jatuh ke Andrei Angouw yang sekarang sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan bendahara DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara,” kata Wakil Ketua DPD PDIP Lucky Senduk, Sabtu (01/08/2020)
Terlepas siapa nantinya yang akan terpilih menjadi kepala daerah nantinya, lanjut Lucky, banyak masyarakat mengharapkan pemimpin yang terpilih memiliki komitmen untuk membangun dan membawa perkembangan Kota Manado lebih signifikan. Apalagi menurutnya ada banyak masalah perkotaan yang harus diatasi pemimpin berikutnya, seperti kemacetan, banjir dan sampah. Figur seperti Andrei Angouw dinilai bisa menuntaskan masalah-masalah sosial tersebut.
Baca juga: Pdt Lucky Sebut Politik Tidak Tabu Untuk Rohaniawan
“Dari semua calon kepala daerah di Kota Manado, saya melihat figur Rismawati (Walikota Surabaya) itu hanya ada pada Andrei Angouw. Karena selama menjadi anggota dewan ataupun ketua DPRD memiliki track record yang baik karena selalu merakyat bersih,tegas dan memiliki komitmen,” jelas Lucky.
Terpisah, Andrei yang dihubungi Barta1 seusai pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang Khusus (Musancabsus) DPC PDIP Manado, belum terbuka menjawab siapa bakal pendampingnya, bila memang dipercayakan partai untuk maju di suksesi Manado 9 Desember 2020. Apakah ada peluang yang diambil merupakan representasi Muslim atau Nusa Utara, atau dari denominasi GMIM?
Baca juga: Video: Menakar Kekuatan ODSK di Pilkada 2020
“Semua keputusan ada di tangan pimpinan partai,” jawabnya, singkat.
Namun berbeda saat ditanya tentang program yang akan digunakan membangun Manado, politisi ini dengan gamblang menyatakan prioritasnya adalah kesejahteraan, sehingga harga kebutuhan pokok harus terjangkau. Artinya, pemerintah harus fokus bagimana pendapatan masyarakat bisa meningkat dan pengeluaran turun atau paling tidak tak meningkat.
Baca juga: Tiga Politisi Perempuan Milenial Sulut pada Rasa dan Aksara
“Misalnya seperti para pedagang di pasar tradisional jika retribusinya sudah ada terus ditambah-tambah lagi, tentunya ikan dan sayur- mayur akan lebih mahal lagi. Jika kita bisa mengefisiensi hal-hal tersebut, masyarakat bisa mendapat sembako murah,” katanya. (*)
Peliput: Albert P Nalang
Discussion about this post