oleh

2 Tersangka Lampu Hias Talaud Dituntut 10 dan 8 Tahun Penjara

Talaud, Barta1.com – Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan lampu hias Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud tahun anggaran 2014 yang merugikan negara hingga Rp 1.124.753.482, pada Rabu (13/5/2020) berjalan alot.

Melalui video conference, sidang dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kepulauan Talaud, kedua tersangka yakni YS alias Yos dan RL alias Rik selaku pemenang tender atas nama CV Mega Cipta nampak pasrah saat dituntut sepuluh 10 tahun penjara dan 8 tahun penjara.

Kasie Pidsus Kejari Kepulauan Talaud, M Amin SH mengatakan, sidang kali ini merupakan sidang dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Kepualauan Talaud dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan lampu hias jalan kota Melonguane.

Selain itu, dalam sidang yang dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Reli Behuku dan dua anggota Majelis Hakim Toni Edy Dharma Putra dari Pengadilan Negeri Manado ini, Kasi Pidsus mengungkapkan, untuk SY alias Yos selaku freelance CV Mega Cipta dituntut hukuman penjara 10 tahun. Sedangkan RL alias Rik selaku Direktur CV Mega Cipta dituntut 8 tahun penjara.

“Sebagaimana dalam dakwaan primair, YS alias Yos selaku freelance CV Mega Cipta dituntut hukuman penjara 10 tahun sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP,” ungkap Kasipidsus.

Sedangkan untuk RL alias Rik selaku Direktur CV Mega Cipta dituntut 8 tahun penjara karena terbukti secara sah telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur. Sebagaimana dalam dakwaan primair, diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” jelasnya.

Peliput : Evan Taarae

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed