oleh

Sekilas 9 Kerajaan di Pucuk Semarak Ombak Sangihe

Berdiri di puncak Lenganeng, Sangihe, saya mencoba membayangkan Monako, sebuah negeri monarki konstitusional yang terletak di Cote d’Azur, Eropa Barat, yang luas wilayahnya hanya 2,02 kilometer persegi.

Mengapa negara kota berdaulat yang berbatasan dengan Prancis di tiga sisi, dan satu sisi berbatasan dengan Laut Tengah ini disebut negara kedua terkecil di dunia? Karena luasnya tak lebih besar dari luas Kecamatan Tahuna Timur. Atau nyaris hanya kurang lebih gabungan dari dua kulurahan atau satu desa besar di kepulauan Sangihe. Lebih kecil lagi bila saya membayangkan Negara Kota Vatikan yang hanya berdiri di atas lahan sebesar 44 hektar.

Dan Antonio Pigaffeta, seorang jurutulis Magellan punya dokumen tentang itu. Tentang Sangihe. Sebuah kepulauan di belahan bumi tropis. Tempat anak-anak pesisir, anak-anak Salingkere, Para, Mahangetang, Kalama, Kahakitang hingga Enemawira di Tabukan yang berambut merah –sewarna rambut jagung tua– memandang ombak sebagai bunga sastra, tempat kisah dan sejarah mereka tersimpan dan diregenerasikan. Bahwa di Sangihe telah berpusat 2 kerajaan, ketika jurutulis Magellan itu mencatatnya di tahun 1421, yaitu kerajaan dari era Raja Gumansalangi dan Permaisuri Ondaasa pada Tahun 1350. Pada tahun 1400 Kerajaan Salurang Tampunganglawo itu terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian Utara bernama Sahabe (Lumango) dan bagian Selatan bernama Manuwo (Salurang).

Lalu pada abad ke 18, F. Valentijn berkunjung ke kepulauan seluas 736,98 kilometer persegi yang terletak di antara pulau Sulawesi dengan pulau Mindanao, Filipina ini. Penulis Eropa itu mencatat, kira-kira tahun 1670-an, selain Kerajaan Tagulandang dan Kerajaan Siau yang sudah ada sebelumnya di batas selatan (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro), di Sangihe muncul sembilan kerajaan, yaitu: Kerajaan Kendahe (1570-1893), Kerajaan Tahuna, Kerajaan Kolongan, Kerajaan Manganitu (1600-1949), Kerajaan Kauhis, Kerajaan Limau, Kerajaan Tabukan (1530- 1953), Kerajaan Sawang (Saban) dan Kerajaan Tamako.

Para “Kipung” dari masa lalu Lenganeng, tak merisaukan besaran wilayah kerajaan-kerajaan di kepulauan mereka. Bukan karena mereka hanya para pandai besi yang sejak masa lalu menjadi penempa perisai dan pedang pasukan tentara kerajaan. Tapi begitulah mereka mengisahkan sejarah pada dentingan besi dari setiap hujaman palu untuk membentuk pedang yang baru.

Di kota Tahuna pada 2008, beberapa anak muda bercakap dengan saya di rumah peninggalan era kerajaan yang terletak di kelurahan Sawang Bendar. Mereka tahu wilayah kerejaan yang dibangun nenek moyang mereka tidak seberapa luasnya. Apalagi bila dibandingkan dengan luas wilayah kerajaan-kerajan kontinental atau kerajaan maritim besar.

Namun sastrawan Sangihe Leonardo Axsel Galatang yang pernah berkunjung ke Monako pada 1994 berkata lain. Bila dibanding dengan kerajaan-kerajaan Eropa sezamannya yang kini masih bisa dilihat sisanya seperti Kerajaan Monako, kata sosok yang kini punggawa para seniman panggung Kota Bitung itu, wilayah kerajaan-kerajaan di Sangihe jelas jauh lebih besar.

Generasi kini barangkali lebih mungkin dan cepat membanding luasaan itu dengan berselancar di dalam mesin pencari di dunia daring tentang profil Kerajaan Liechtenstein (Listenstaina) yang terletak di tepi timur Sungai Rhein, di antara negara Austria dan Swiss yang luasnya hanya meliputi 160 Kilometer persegi, atau Kerajaan Andorra yang luas wilayahnya 468 km² terletak di Semenanjung Iberia, di pengunungan Pirenia yang berbatasan dengan Perancis dan Spanyol. Juga Republik San Marino yang memiliki luas sekitar 61 kilometer persegi dikelilingi oleh Italia.

Sejarawan Alex Ulaen dan Ivan Kaunang, adalah dua orang sarjana sekaligus akademikus yang percaya, kerajaan-kerajaan di kepulauan Sangihe ini hingga permulaan abad ke-20 tak saja berdiri di atas kawasan kepulauan Sangihe. Penelitian-penelitian akademis mereka yang telah dibukukan mencatat, kerajaan-kerajaan di Sangihe mencakup wilayah pulau-pulau Talaud. Pulau Karakelang misalnya, pernah terbagi menjadi bagian wilayah dari kerajaan Tabukan, kerajaan Manganitu, kerajaan Kendahe-Tahuna, kerajaan Siau dan kerajaan Tagulandang. Bahkan, ada kerajaan yang wilayahnya membentang hingga ke bagian-bagian negara Filipina.

Kerajaan Kendahe misalnya, disebut dalam beberapa situs di Mindanao sebagai Candahar, mempunyai wilayah di Mindanao. Kerajaan ini mula-mula merupakan bagian dari kerajaan Mindanau Tubis.

Dan data Valentijn mencatat, wilayah Kerajaan Kendahe setelah pisah dari Tubis meliputi Bahu, Talawid, Kendahe, Kolongan, Batuwukala dan pulau-pulau sekitarnya termasuk Kawio, Lipang, Miangas sampai sebagian Mindanau Selatan. Bagian yang di Mindanao yaitu Coelamang, Daboe (Davao), Ijong, Maleyo, Catil dan Leheyne.

Namun pada tahun 1900-an tersisa tiga kerajaan saja di Sangihe yaitu : Kerajaan Tabukan, Kerajaan Manganitu, Kerajaan Kendahe-Taruna. Kerajaan-kerajaan sebelumnya mengempis catat sejumlah sumber. Kerajaan Tamako menjadi bagian Kerajaan Siau di Kepulauan Siau. Sementara, Raja Kerajaan Limau ditumpas pasukan kiriman Gubernur Belanda di Maluku, Padtbrugge. Kerajaan ini hancur lebur. Kerajaan Sawang bergabung dengan Kerajaan Tahuna. Kerajaan Kauhis bergabung dengan Kerajaan Manganitu. Pada tahun 1898 Kerajaan Kendahe dan Kerajaan Taruna digabung menjadi satu.

Dan ke mana Kerajaan Kolongan yang terletak di kaki Gunung Awu itu menghilang? Mari membaca kembali berita tempo dulu di era Hindia-Belanda, kita akan dipertemukan dengan sejarah letusan Awu yang benar-benar mengguncang dunia, terutama lutusan pada malam 7 Juni 1892 yang mengakibatkan kehancuran besar di wilayah sekitarnya.

Misionaris D Brilman menulis dalam bukunya “Onze Zendingsvelden De Zending op de Sangi-en Talaud-eilanden”, letusan gunung Awu sangat mengerikan dan dramatis dengan korban jiwa sebanyak 2000 orang. Setelah gemuruh yang dasyat, dalam seketika waktu saja dari puncak hingga ke garis pantai berubah menjadi lautan api gas. “Lautan api itu membawa kematian dan pemusnahan total ke segala penjuru. Dari negeri Tabukan hingga Tahuna seluruh tanaman, hutan dan tanah ditutupi abu panas yang tebal, ” ungkap Brilman.

Letusan itu catatnya, selain memuntahkan lahar panas, juga menggelontorkan 45 juta meter kubik air dari dalam kawah yang telah mencapai titik didih. Sementara hujan abu amat lebal terlontar ke pulau-pulau sekitar di antaranya mencapai pulau Siau dan Tagulandang. Ribuan orang mati di desa-desa kaki gunung.

“Dan yang paling mengerikan adalah temuan di sebuah gereja di desa Bahu, nampak pemimpin jemaat yang berdiri memimpin ibadat dan anggota jemaat yang duduk di bangku-bangku telah terbakar dan saat disentuh langsung hancur menjadi abu,” begitu tulisnya.

Peristiwa letusan gunung Awu ketika itu diberitakan luas media massa di Hindia-Belanda dan bahkan juga media massa Belanda saat itu. Koran Java-Bode, pada bulan Juni 1892 menerima telegram dari Makassar tentang kabar duka dari kepulauan Sangihe, kepulauan di sebelah ujung utara Pulau Sulawesi yang saat itu masuk ke dalam residentie Menado.

Menurut sejarawan Adrianus Kojongian, Java-Bode mengulas kabar mengenai bencana alam letusan Gunung Awu yang disebutnya sebagai letusan yang dahsyat menghancurkan rumah-rumah penduduk dan juga lahan perkebunan kelapa yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat di sana. Kapal uap “Hecuba” milik perusahaan Inggris Ocean S.S. Company yang sedang berada di Menado saat itu pun segera disewa pihak terkait dan diberangkatkan ke lokasi bencana dengan membawa regu penolong.

Journal Padtbruge 1677 ikut mencatat rentetan Letusan besar gunung Awu lainnya, di antaranya, sudah terjadi pada sejak tahun 1641, 1677, 1711, 1812, 1856, 1892 dan 1966 yang menyebabkan lebih dari 8000 orang tewas. Ini sebabnya, kendati ada sumber yang menyebutkan Kerajaan Kolongan hilang ditinggalkan penduduk disebabkan oleh pertempuran dengan bangsa Portugis, persengketaan keluarga dalam kerajaan, namun lebih banyak disebabkan oleh penyingkiran penduduk akibat letusan gunung Awu.

Bangsa Barat pertama yang dikenal di daerah ini adalah bangsa Portugis dan Spanyol (abad ke- 16). Portugis masuk melalui kesultanan Ternate- Maluku, sedangkan Spanyol masuk melalui Filipina. Selanjutnya VOC- Belanda (abad ke- 17) melalui Ternate. Perkembangan kemudian Spanyol dan Portugis harus angkat kaki karena kekuasaan VOC- Belanda atas Ternate pada masa gubernur Jendral Padbrugge yang mengklaim Sangihe Talaud masuk dalam bagian kerajaan Ternate.

Dari catatan sumber-sumber Eropa tersebut penting digarisbawahi, pada waktu lalu konsep kekuasaan tidaklah total dipahami sebagai kekuasaan kewilayahan dalam pemahaman kini. Ketika itu, kekuasaan dominan terkait dengan kemampuan membentuk kekuatan bersenjata yang mobile demi merebut kendali atas perdagangan tenaga kerja budak dan monopoli atas produk-produk dagang.

Bentuk kekuasaan semacam ini sebut Evelyn Tan Cullamar dalam ‘’Migration Across Sulawesi Sea” dibangun atas relasi orang atau tokoh lain. Aliansi politiknya dibangun dominan dengan kawin-mawin di antara para elit pemimpin. Sementara Ivan Kaunang, mengutip system pengelolaan tata pemerintahan tradisional dari Schrieke, menyebut kerajaan-kerajaan di Sangihe digolongkan pada tipe kerajaan dengan segala keragamannya.

Data Situs Kesultanan dan Kerajaan di Indonesia mengungkap, hubungan keluar, dua kerajaan awal, Tabukan dan Kendahe di Sangihe Besar, kental mendapat pengaruh sistem kekuasaan di Sulu dan Mindanao (Filipina). Hal ini sejalan dengan keterangan sejarawan Alex Ulaen yang diutarakan kepada penulis pada 2019 di Manado. Ulaen mengatakan, sebelum disebut sebagai raja, pemimpin komunal di Nusa Utara mendapat gelar datu.

Dalam beberapa bukunya disebutkan, kedatuan merupakan awal dari sistem kepemimpinan komunal (proto pemerintahan). Sistem ini diduga sebagai pengaruh Islam yang tersebar dari Malaka (Melayu). Dia menjelaskan, di Sangihe, salah satu titik masuk Islam adalah dari Utara, yaitu Sulu dan Mindanao. Di Filipina, Syarif Kabungsuan atau Syarif Muhammad, sang pembawa Islam di Sulu dikenal sebagai pembentuk sistem kedatuan pertama di Maguindano Mindanao. Kata ‘datu’ merupakan kata Melayu lama.

Dan pada periode masuknya Portugis dan Spanyol permulaan abad ke 16, ungkap Ivan Kaunang dalam bukunya “Bulan Sabit di Nusa Utara”, system pemerintahan kedatuan berangsur-angsur berubah menjadi kerajaan dan raja sebagai kepala pemerintahannya. (*)

Penulis : Iverdixon Tinungki

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed