oleh

Jelang Pilgub Sulut, ASN Dilarang Terlibat Politik Praktis

Talaud, Barta1.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Talaud diminta untuk mematuhi rambu-rambu tentang kode etik dan netralitas ASN, diantaranya tidak melibatkan diri dalam politik praktis pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara 2020.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Talaud, Djanus Amiman SIP.

“Menyangkut netralitas ASN, intinya pegawai negeri sipil itu dilarang terlibat dalam politik praktis. ASN itu tidak boleh mendukung pasangan calon secara terbuka dipublik dan mengajak seseorang untuk mendukung pasangan calon, maka disana ada rambu-rambu larangan. Rambu-rambu itu sudah disampaikan ada surat edaran dari Kemenpan dan Kemendagri,” kata Amiman, Rabu ( 22/01/2020).

Mengingat saat ini sudah memasuki tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2020, ASN yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud lebih memperhatikan larangan-larangan bagi seorang ASN agar tidak mendapatkan sanksi.

“Yang jelas ASN itu dilarang terlibat dalam politik praktis. Sehingga didorong kepada teman-teman ASN, jangan melanggar rambu-rambu tentang kode etik dan netralitas ASN. Apalagi saat ini sudah masuk dalam tahapan pemilihan kepala daerah,” ungkap Amiman.

Ia menambahkan, hal ini perlu diperhatikan agar tidak ada lagi ASN yang dijatuhi sanksi. Pasalnya, beberapa oknum ASN di Kabupaten Kepulauan Talaud dijatuhi hukuman disiplin sedang karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa penundaan penaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat lebih rendah satu tingkat selama satu tahun pada saat pelaksanaan Pemlihan Umum (Pemilu) 2019.

“ASN tidak boleh masuk dalam tatanan politik praktis karena kegiatan tersebut menyalahi aturan. Hal ini perlu saya sampaikan dari jauh-jauh hari agar supaya rekan-rekan ASN bisa menyadari hal tersebut,” ucap Amiman.

“Apabila kedapatan ada ASN yang melakukan pelanggaran, maka kami akan memberikan sangsi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi ASN,” tegas Amiman.

Peliput: Evan Taarae

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed