oleh

Komisi I Bicara Masalah BPJS dan Pengamanan Pilkada

Manado,Barta1.com — Wakil Ketua Komisi1 DPRD Provinsi Sulut, Wenny Lumentut (WL) angkat bicara, terkait pemutusan hubungan kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Gunung Maria (RSGM) Tomohon dan RS Cantika Tompaso Baru, di Minahasa Selatan (Minsel).

Legislatif menurut dia telah berbicara pada kedua manajemen rumah sakit untuk memahami duduk persoalan.

“Pemutusan BPJS terhadap RSGM Tomohon dan RS Cantika Tompaso Baru Minahasa Selatan itu tidak bersifat selamanya tetapi ada keberlanjutan. Ini hanya miskomunikasi saja,” kata Wenny Selasa (14/01/2020).

Pihak RS dan BPJS menurutnya perlu duduk bersama dan menceritakan solusi bersama agar tidak mengorbankan masyarakat.

Dia menegaskan DPRD akan terus berupaya memfasilitasi hingga persoalan ini bisa selesai dan masyarakat bisa kembali mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

“Saat ini saya diminta Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk menampung permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dan tugas ini tidak ada sangkut paut dengan kepentingan atau partai politik tetapi ini bentuk kerja sama antara pihak legislatif dan eksekutif untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Wenny.

Pada kesempatan itu Komisi 1 juga melakukan kunjungan ke Polda Sulut, sebagai upaya koordinasi persiapan pengamanan Pilkada serentak di Sulut. Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Andrei Angouw selaku koordinator Komisi bersama Ketua Komisi 1 Vonny Paat dan 9 anggota lainnya.

“Point penting yang kami bahas pada hari ini mengenai persiapan pengamanan Pilkada dan bentuk support dari pihak dewan ialah pendanaan,” Andrei.

Lanjut Andrei, dari pertemuan tadi ada beberapa masukan kebutuhan untuk pengamanan dan nanti akan dilihat dari APBD Perubahan.

Vonny Paat menjelaskan, walaupun berkembang masalah Kamtibmas di Sulut dan juga penyampaian tadi adanya bencana yang terjadi di Kabupaten Sangihe tetapi sudah direspon cepat oleh pihak Polda. Sedangkan menyangkut pendanaan untuk Pilkada, terungkap masih minim.

“Kebutuhan yang mereka ajukan kurang lebih 60 miliar tapi yang dianggarkan di tahun 2020 hanya 24 miliar rupiah. Jadi dana yang ada harus dimaksimalkan dan kita evaluasi lagi di penetapan APBD perubahan,” jelas dia

“Ini merupakan kebanggaan bagi Polda Sulut karena kita bisa melakukan rapat dengar pendapat yang sudah lama kita rencanakan, terutama berkaitan dengan kesiapan Polda Sulut menghadapi Pilkada,” tambah Kapolda Sulut Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto. (*)

Peliput: Meikel Pontolondo

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed