oleh

Salam dan Keluhan Warga Perbatasan Sulut Buat Menteri Kabinet Jokowi-Amin

Talaud, Barta1.com – Warga perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengirimkan salam dan keluhan kepada Menteri kabinet kerja Jokowi-Amin yang baru dilantik, Rabu (23/10/2019) kemarin.

Keluhan yang disampaikan warga di tapal batas NKRI-Filipina merupakan masalah sosial yang sampai saat ini masih melanda kabupaten paling utara yakni Kabupaten Kepulauan Talaud bahkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang belum dikelola secara maksimal.

Tirsa Sarendeng, salah seorang warga menguraikan beberapa persoalan yang masih melanda Kabupaten Kepulauan Talaud berupa masalah kesehatan. “Sentuhan pembangunan terlebih semangat kebangsaan dengan memberi ruang dan perhatian terhadap kemaslahatan masyarakat Talaud terutama bidang kesehatan hendaknya menjadi prioritas. Terutama tenaga ahli dan fasilitas kesehatan yang boleh dikatakan minim. Kiranya dapat diperhatikan dan ditindak lanjuti, sehingga rakyat sejahtera bukan sekedar wacana bagi masyarakat Talaud yang boleh dikatakan 30 persen tidak mampu, benar-benar terjamin,” kata Sarendeng.

Lalu Program BPJS sudah baik namun tidak dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan. “Ini bagaikan api jauh dari panggang buat orang kecil seperti kami di Talaud,” tambah Sarendeng.

Terpisah, Soter Totopandey warga Desa Mangaran, Pulau Kabaruan, berharap pihak Kementerian terkait bisa memantau jalannya program-program yang ditujukan kepada masyarakat yang ada di perbatasan sehingga betul-betul tepat sasaran.

“Bapak/ibu Menteri yang baru dilantik kiranya bisa memantau daerah kami agar pemanfaatan dana desa, UMKM yang betul-betul dirasakan rakyat. Nelayan yang masih tradisional, birokrasi yang profesional bisa kami rasakan,” ujar Totopandey.

Sementara itu, Jho Pareda mengemukakan persoalan listrik yang kerap kali padam dan harga kopra yang tak kunjung stabil. “Masalah krisis listrik di daerah perbatasan dan harga komoditi petani (kopra) semoga bisa normal agar mampu mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di daerah perbatasan yang merupakan beranda NKRI,” kata Pareda.

Harapan lainnya terkait dengan pemanfaatan SDA yang sampai hari ini belum dikelola secara maksimal diutarakan sejumlah pemuda, karena Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki potensi yang sangat besar.

Melky Halean berharap pengelolaan potensi besar dalam sektor perikanan yang dimiliki Kabupaten Talaud bisa dimaksimalkan. “Melihat peluang yang sangat relavan yaitu di sektor perikanan harapan kami khusus buat Kementerian Perikanan yang baru, semoga hasil perikan bisa dikelola langsung masyarakat dengan adanya bantuan alat tangkap, kesediaan pabrik es, dan selanjutnya pemerintah menghadirkan perusahaan pengelolaan hasil tangkap bagi nelayan sehingga bisa memanfaatkan hasil perikanan secara langsung melalui ekspor ke negara tetangga bahkan sampai pada pasar ASEAN yang bisa mendorong perekonomian masyarakat dan daerah,” tutur Halean.

Mereka mendesak kepemimpinan Jokowi-Amin memprioritaskan pembangunan di daerah perbatasan. “Semoga diperiode kedua Pak Jokowi, akan membawa perubahan besar bagi Indonesia, terutama pembangunan di daerah-daerah perbatasan atau terdepan Indonesia. Kepulauan Talaud yang perbatasan langsung dengan Filipina misalnya, paling tidak pembangunannya harus setara dengan Natuna yang perbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Saya kira pembangunan periode pertama Jokowi masih jauh dari harapan masyarakat perbatasan, seperti kepulauan Talaud,” ungkapnya.

Peliput: Evan Taarae

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

1 comment

  1. Kl boleh berita2nya lebih berani dlm fakta real yaaaa 😊🙏💪🇮🇩❤️❤️🇮🇩Semua demi Indonesia Maju!!! Perbanyak mengangkat berita ttg perbatasan NKRI seperti Kab kep Talaud.

News Feed