oleh

Menjaga Hutan Halmahera Dari Tambang

Jam menunjukan pukul 11 pagi saat Andre, Pemuda Desa Hilaitetor mendengarkan penjelasan Natser Thaib, Wakil Gubernur Maluku Utara, soal rencana investasi tambang nikel dan pengelolahan kayu di Wasilei, Halmahera Timur. Wajahnya serius dan sesekali tangannya terlihat mengambil secarik kertas dan mencatat ucapan yang disampaikan Nastser Thaib pada pertemuan itu.

Natser pagi itu Selasa 13 Oktober 2015, bertemu dengan dua belas orang perwakilan warga dari Desa Hilaitetor, Kakaraino dan Hatetabako, Kecamatan Wasile Utara, Halmahera Timur, untuk menyampaikan rencana investasi tambang nikel dan pengelolahan kayu di Wasilei. Natser ingin masyarakat tahu, investasi tersebut merupakan investasi besar yang dapat mendorong kemajuan ekonomi daerah, karena itu harus mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat.

Menurut Natser, rencana investasi tambang dan pengelolahan kayu di Wasilei dinilai akan pada penyerapan tenaga kerja lokal hingga 80 persen. Investasi itu juga akan memberian dana pembinaan untuk lembaga adat dan desa di wilayah konsesi, serta dana stimulan biaya pendidikan atau beasiswa untuk anak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

“Saya mendengarkan langsung apa yang dikatakan wakil gubernur soal rencana investasi didesa kami. Kata beliau investasi ini menguntungkan buat masyarakat disini (wasilei). Masyarakat yang hadir pada sosialisasi pun langsung setuju dan sekarang ini perusahaan sudah berjalan ,”kata Andre saat berbincang-bincang dengan databerita Kamis 20 Juni 2019.

Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Maluku Utara diketahui memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas 36.8 ribu hektar pada PT Mahakarya Agra Pesona untuk mengelola potensi kayu pada hutan adat. Pemerintah juga izin usaha pertambangan (IUP) PT Wana Kencana Mineral untuk mengelolah tambang nikel pada lahan seluas 24 ribu hektar di wilayah Wasilei, Halmahera Timur.

Dalam satu dekade terakhir, investasi tambang dan pengelolahan kayu di Kabupaten Halmahera Timur diketahui terus mengalami peningkatan segnifikan. Hingga Mei 2019, sedikitnya sudah tercatat ada 13 izin usaha pertambangan di Halmahera Timur yang terdaftar. Jumlah itu menurun dari lima tahun lalu yang mencapai 34 izin.

Data Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Repubik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2019, ada 2489 izin usaha pertambangan yang terdaftar dan masih beroperasi di Indonesia. Dari jumlah itu, 84 izin berada di Maluku Utara atau menurun dari sebelumnya yang mencapai 335 izin.

Puluhan izin usaha pertambangan di Maluku Utara itu mengarap tambang nikel pada lahan seluas 2 juta hektar dari luas daratan Maluku Utara 3,3 juta hektar atau 33.278 kilometer persegi. Di Halmahera Timur, luas wilayah hutan yang menjadi lokasi tambang mencapai 167,4 ribu hektar dari luas daratan 654 ribu hektar. Ada empat kecamatan seperti Maba, Maba Tengah, Buli, dan Wasilei yang wilayah hutannya mulai dibabat untuk aktivitas tambang nikel dan pembangunan smelter.

Menurut Andre, banyaknya perusahaan tambang di Halmahera Timur sesungguhnya membuat sebagian masyarakat khawatir akan dampak kerusakan hutan dan sumber kehidupan. Apalagi saat ini sudah ada biota sungai seperti belut, udang, dan ikan yang ditemukan mati di sungai. Masyarakat Hilaitetor bahkan ada yang telah mengaku mulai terkena penyakit gatal-gatal akibat mandi disungai yang yang lokasinya tak jauh dari penambangan .

Masyarakat Wasilei, pada Februari 2018 lalu, sebenarnya pernah menyampaikan aksi protes atas penolakan aktivitas tambang ataupun pengelolahan kayu di wilayah Wasilei dan Halmahhera Timur pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara . Namun beberapa kali aksi unjuk rasa menolak aktivitas tambang dan pengelolahan kayu, tak pernah satupun direspon pemerintah.

“Sepertinya mereka-pemerintah- tidak mau mendengar aspirasi kami. Buktinya sampai saat ini aktivitas tambang nikel dan pengelolahan kayu masih terus berjalan bahkan lebih massif,”ujar Andre.

Aktivitas pertambangan di Halmahera Timur, Maluku Utara sebelumnya sempat berhenti saat pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudoyono memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang larangan mengekspor bahan tambang mentah. Kala itu semua perusahaan tambang yang ingin tetap beroperasi diwajibkan membangun smelter terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penambangan. Dan untuk membangun smelter, perusahaan tambang diwajibkan memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian (IUP-OPKPP) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.

Di Halmahera Timur sendiri, smelter yang dibangun merupakan proyek milik PT Aneka Tambang-salah satu Badan Usaha Milik Negara Indonesia. Pabrik ini dibangun dengan nilai proyek mencapai US$ 1,6 miliar, termasuk US$ 600 juta untuk pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 275MW yang akan dikembangkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Saat ini PT Aneka Tambang sendiri mengandeng PT Wijaya Karya dan Kawasaki Heavy Industries untuk pembangunan konstruksi pabriknya. Dan guna membantu pendanaan proyek smelter, PT Aneka Tambang mengandeng konsorsium financial arranger yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Mandiri Sekuritas, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Ltd. dan Standard Chartered Bank. Konsorsium ini akan memberikan dukungan pendanaan hingga US$1 miliar.

Dalam laporan tahunan PT Aneka Tambang, proyek smelter di Halmahera Timur merupakan proyek strategis PT Aneka Tambang yang bertujuan meningkatkan nilai tambah cadangan nikel ANTAM melalui kegiatan pengolahan bijih nikel menjadi feronikel. Dan smelter di Halmahera Timur nantinya akan memiliki kapasitas produksi 27.000 ton nikel.

Penelusuran terhadap dukumen perizinan yang dikeluarkan Pemerintah, pengunaan kawasan hutan untuk kepentingan usaha pertambangan dan pengelolaha kayu di Maluku Utara mulai marak sejak tahun 1999 . Kala itu izin usaha pertambangan di Maluku Utara pertama kali dimiliki PT Aneka Tambang sesuai izin pertambangan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum tanggal 10 September 2000. Izin tersebut memberikan hak penuh pada PT Aneka Tambang mengelolah kawasan hutan dan mengeksloitasi nikel di wilayah Halmahera Timur hingga jangka waktu 21 tahun.

Empat tahun setelah pemekaran Maluku Utara menjadi Provinsi Baru, tepatnya 09 Desember 2003, Thaib Armaiyn, Gubernur Maluku Utara periode 2003, memberikan rekomendasi memperkuat dan menambah hak pengelolahan tambang milik PT Aneka Tambang. Perusahaan ini diberikan kewenangan mengelolah tambang nikel hingga kawasan hutan lindung dan dua Pulau kecil di Halmahera Timur. Rekomendasi Thaib ini setahun kemudian dikuatkan dengan Keputusan Presiden Megawati Nomor 41 tahun 2004 tentang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan.

Tak lama setelah itu, Thaib Armayin menunjuk Natser Thaib- kala itu menjabat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara- sebagai pejabat Bupati Halmahera Timur periode 2003. Pada masa itu pejabat bupati ditunjuk oleh Gubernur hingga kemudian bupati dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2005.

Dimasa Kepemimpinan Natser sebagai pejabat bupati Halmahera Timur, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mulai mengeluarkan 4 izin diluar wilayah milik PT Aneka Tambang.

Natser bahkan diketahui mengeluarkan surat rekomendasi pengunaan kawasan hutan produksi terbatas untuk kegiatan pertambangan kepada Menteri Kehutanan. Surat itu memberikan keleluasaan pada PT Aneka Tambang melakukan ekspoitasi tambang nikel di wilayah Tanjung Buli dan Maba termasuk hutan produksi di dua pulau kecil Pulau Pakal dan Gee. Kementerian kehutaanan Republik Indonesia lalu menyetujuinya dan memberikan rekomendasi PT Aneka Tambang untuk mengelolah hutan pada wilayah sesuai dengan surat rekomendasi tersebut. Natser sendiri pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2014-2019 berpasangan dengan Abdul Gani Kasuba.

Saat ditemui beberapa waktu lalu, Natser Thaib membantah ikut mengobral izin usaha pertambangan selama menjadi pejabat Bupati Halmahera Timur. Natser mengatakan, semua izin tambang yang dikeluarkan pada periodenya dilakukan sesuai dengan aturan berlaku dan sudah dengan kajian yang matang. Tidak ada izin keluar tampa ada kajian teknis.

“Setahu saya selama ini tidak ada masalah. Tapi mengenai jumlahnya saya sudah lupa, karena itu sudah lama sekali,”kata Natser saat ditemui usai acara diskusi bersama nelayan di Pelabuhan Bastiong, Kota Ternate beberapa waktu lalu

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pernah mencatat ada ratusan izin usaha pertambangan di Maluku Utara yang bermasalah termasuk izin tambang di pulau-pulau kecil di Halmahera Timur. Rata-rata izin pertambangan yang bermasalah adalah tumbang tindih dengan izin tambang lainnya. Pada 2014, ada 108 izin usaha tambang di Maluku Utara yang dikelompokkan bermasalah dan membuat royalti hasil tambang di Maluku Utara sebesar Rp 98 miliar tidak dibayarkan pada negara.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, bahkan memprediksi 80 persen izin usaha pertambangan di Maluku Utara diduga bodong. Proses pengeluarannya banyak ditenggarai dilakukan Pemerintah Daerah dengan praktek-praktek yang tidak benar

Andre mengungkapkan, hampir semua izin pertambangan dan pengelolahan kayu di Halmahera Timur tidak pernah melibatkan masyarakat untuk membahas aspek kelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial. Padahal yang mengalami dampak dari kerusakan lingkungan dan konflik social adalah masyarakat sekitar konsensi.

“Jadi kami heran kenapa tidak pernah ditanya soal rencana investasi apapun yang akan masuk di wilayah ini. Semuanya dikeluarkan tampa sepengetahuan masyarakat disini,”ujar Andre.

Andre tak sendiri, Ulie aktivis perempuan adat Wasilei dan Norbel Mendome, pemuda Hilaitetor pun ikut menghimpun diri menolak aktivitas tambang nikel dan pengelolahan kayu yang beroperasi Halmahera Timur. Ulie berpendapat, hutan Halmahera merupakan sumber kehidupan masyarakat Pulau Halmahera yang seharusnya tidak dirusak meski atas nama investasi. Pemerintah Daerah harus berani membuat kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.

“Kerusakan hutan Halmahera hanya akan menganggu keseimbangan social. Karena itu sudah sepatutnya pemerintah mengevaluasi semua izin yang mengancam merusak lingkungan di Halmahera Timur,”kata Ulie Juni 2019 di Kantor Aliansi Masyarakat Adat Maluku Utara.

Untuk melindungi hutan di wilayah pulau Halmahera dari ancaman tambang, banyak masyarakat yang mulai belajar berhimpun dan membekali diri dengan pengetahuian tentang perizinan dan hukum. Tak sedikit pula yang mulai belajar bagaimana terlibat dalam kegiatan advokasi dan litigasi.

Menurut Ulie, ada beberapa alasan mengapa masyarakat adat di Halmahera banyak yang mulai belajar soal advokasi dan litigasi serta aturan soal perizinan di Indonesia. Pertama, masyarakat adat di Halmahera umumnya mulai sadar gerakan melawan perusahaan tambang adalah gerakan relasi terhadap kekuasan dan aparat keamanan. Karena itu dibutuhkan tenaga dan langkah cerdas dan terukur.

Kedua,masyarakat adat mulai pahami soal adanya resiko hukum jika melakukan perlawanan terhadap aktivitas tambang untuk melindungi hutan. Apalagi pada Desember 2018 lalu, pasca melakukan aksi unjuk rasa menolak investasi tambang nikel dan pengelolahan kayu di Wasilei, empat orang masyarakat Hileitetor dilaporkan pihak perusahan ke polisi dengan tuduhan melakukan penebangan kayu di lokasi perusahaan.

Polisi lalu menindaklanjutinya dengan memanggil 4 orang masyarakat Halitetor tersebut. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka, karena dianggap melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit lima ratus juta rupiah dan paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah. Saat ini kasus ini masih bergulir di Kepolisian Resort Halmahera Timur.

“Itulah kenapa banyak yang mulai berhimpun, terutama anak-anak muda. Kami sadar butuh pendampingan dari berbagai pihak terutama pada kelompok yang peduli terhadap masyarakat adat dan lingkungan,”ujar Ulie.

Sementara bagi Norbel Mendome, menghimpun diri dan belajar soal advokasi dan litigasi merupakan cara untuk melepas diri dari praktek pembodohan yang kerap dilakukan perusahaan. Cara itu juga merupakan langkah menjaga hutan dengan cara yang benar.

“Kalau tidak berbuat seperti itu, generasi mendatang bisa miskin karena tanah dan hutan sudah jadi kuasa perusahaan,”kata Norbel.

Muhdin H. Ma’bub, Bupati Halmahera Timur membantah semua aktivitas tambang di wilayahnya dilakukan tampa memperhatikan aspek lingkungan. Semua izin usaha pertambangan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dilakukan dengan memperhatikan prinsib kehati-hatian dengan memperhatikan aspek kesimbangan ekologi dan sosial. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bahkan belum pernah menerima pengaduan atau laporan hukum terkait persoalan lingkungan akibat aktivitas tambang yang dilakukan asal-asalan.

“Semua aktivitas tambang nikel di Halmahera Timur dilakukan setelah ada analisis dampak lingkungan. Tidak ada yang melakukan secara illegal. Kami Sampai saat ini bahkan belum menerima laporan hukum soal kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak sesuai prosedur,”kata Muhdin.

Meski demikian, Muhdin H. Ma’bub enggan mengomtari persoalan tambang yang ada di daerahnya. Ia hanya mengatakan semua proses izin tambang di Halmahera Timur dilakukan dengan benar dan dikeluarkan sesuai dengan rekomendasi Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku Utara. Sebelum izin tambang dikeluarkan, Pemerintah Halmahera Timur terlebih dahulu menerima hasil kajian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Semua sudah sesuai aturan. Tidak ada masalah, hutannya pun masih terjaga”kata Muhdin yang ditemui akhir Juni 2019

Sementara Abdul Gani Kasuba, Gubernur Maluku Utara mengungkapkan, investasi tambang di Maluku Utara merupakan investasi yang dapat mendorong percepatan pembangunan di Maluku Utara. Pemerintah pada dasarnya akan menjamin rasa aman dalam berinvestasi.

“Kita akan berikan kemudaham untuk berinvestasi di Maluku Utara. Kami tidak akan menyulitkan investasi apapun untuk masuk disini. Apalagi jika tujuannya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, tentu akan kami jamin keamanannya,”kata Abdul Gani Kasuba saat ditemui 12 Juli 2019

Menurut Gani, semua izin yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara umumnya telah melalui tahap pengkajian yang matang dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi belum pernah menerima laporan investasi yang mengancam eksistensi komuntas masyarakat adat.

“Selama ini tidak ada masalah. Semua investasi di Maluku Utara rata rata dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Kami tidak akan menerima investasi kalau hanya mensengsarakan,”ujar Abdul Gani sembari menambahkan jika ia sedang terburu-buru menuju bandara.

Masyarakat Adat Kerap Dilupakan

Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Maluku Utara mengatakan, ada tiga persoalan besar yang kerap dihadapi masyarakat adat di Maluku Utara dalam menghadapi perusahan tambang. Pertama, posisi atau nilai tawar masyarakat adat Halmahera yang lemah. Banyak perusahaan tambang di Maluku Utara menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu masalah yang harus disingkirkan. Tak sedikit pula menjadikannya sebagai ancaman investasi dan perlu langkah penanganan secara serius.

Salah satu contoh lemahnya posisi masyarakat adat di Maluku Utara adalah saat pembahasan dokumen analisis dampak lingkungan milik perusahaan tambang di Halmahera Timur. Saat pembahasan masyarakat nyaris tidak pernah dilibatkan dan perusahaan kerap berjanji pada isu-isu kesejahteraan dan pendidikan seperti pemberikan beasiswa kepada anak- anak desa, pembangun sarana prasarana desa namun tak pernah direalisasi.

“Padahal terkait dengan itu, Konstitusi Indonesia, telah memberikan jaminan secara tegas pengakuan keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya. Akibatnya, tak sedikit praktek kriminalisasi terhadap masyarakat atau tokoh adat terjadi saat melakukan perlawanan terhadap perusahaan tambang,” ujar Munadi.

Kedua, negara atau pemerintah daerah tidak menempatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan pengelolahan tambang nikel. Pemerintah kerap menjadikan masyarakat adat sebagai kelompok yang tidak penting lantaran dianggap tak terdidik dan memiliki tingkat pendidikan rendah.

“Karenanya, langkah mencerdaskan masyarakat adat menjadi salah satu cara melindungi mereka dari investasi yang membodohi,”kata Munadi saat berbincang-bincang pada 29 Juni 2019.

Dalam empat tahun terakhir, AMAN Maluku Utara sedikitnya mencatat 8 komunitas adat di Pulau Halmahera yang mulai mengorganisir diri sendiri dalam melakukan perlawanan terhadap investasi tambang nikel. Mereka rata-rata melakukan perlawanan dengan menyampaikan aksi protes unjuk rasa di kantor Pemerintah Daerah dan Perusahaan Tambang. Ada pula yang sudah melakukan pemetaan wilayah adat di Pulau Halmahera dan menyampaikannya pada Pemerintah Daerah.

Ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat adat terhadap hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam. Mayoritas masyarakat adat di Maluku Utara yang tidak mengtahui apa saja hak mereka dalam mengelolah sumber daya alam seperti hutan dan tambang. Di internal mereka sendiri pun tidak terbangun solidaritas yang kuat untuk sama-sama menghadapi masalah. Kesadaran akan hak-hak pun belum terbangun secara merata.

“Padahal pada Pasal 18 ayat 2 sangat jelas mengenai pengakuan masyarakat adat dan hak tradisionalnya dalam konteks pembentukan pemerintahan daerah,”ujar Munadi.

Hendra Kasim, Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara mengungkapkan, sejak ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2015, pengakuan masyarakat adat melalui produk hukum daerah sebenarnya semakin kuat.

Pada putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya pengakuan hutan adat yaitu hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan semua hutan di Indonesia berstatuskan hutan Negara. Selain itu putusan itu juga memberikan khusus dalam penguasaan hutan oleh masyarakat adat. Artinya penguasaan hutan oleh negara tetap harus memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Mahkahman juga membedakan hutan negara dan hutan adat, dimana hutan yang dikuasai Negara didalamnya tidak termasuk hutan adat. Dengan kata lain hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

“Dengan kata lain dalam prespektif konstitusi masalah sumber daya alam, sudah ada pengakuan kostitusioanal terhadap pengusaaan hutan oleh masyarakat adat. Inilah mengapa masyarakat adat penting untuk dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan wilayahnya,”kata Hendra.

Dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 35 tahun 2015 ada 3 kategori hutan yang disebutkan dalam putusan yaitu hutan negara merupak an hutan yang kuasai oleh negara. Hutan subjektif individu atau badan hukum yang dikuasai oleh individu atau perorangan serta badan hukum, dan ketiga hutan adat yang jelas di kuasasi oleh masyarakat adat. Karena itu jika merujuk pada dasar hukum tersebut, maka setiap rencana pengelolahan hutan yang dilakukan dalam hutan adat haruslah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat adat setempat.

“Dengan kata lain pada prespektif konstitusional ini, masyarakat adat memiliki legitimasi atau posisi hukum yang cukup kuat. Apalagi menyangkut investasi di wilayahnya,”ungkap Hendra . (***)

Penulis: Budi Nurgianto
Editor: Agustinus Hari

Liputan ini didukung program Internews dan Earth Journalism Network Asia-Pasific 2019

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed