oleh

Jejak Pemerintahan Datung Banua Terakhir di Kampung Deahe

Oleh : Jolly Horonis

Sistem pemerintahan raja dianggap telah berakhir sejak kerajaan Siau menyatakan menyatu dengan pemerintahan Negara Indonesia. Simpulan tim Bawatanusa dalam penelusuran JEJAK LELUHUR, kerajaan siau berakhir pada 1950.

Namun catatan sejarah dan ingatan kolektif masyarakat siau mencatat bahwa raja terakhir kerajaan Siau memimpin hingga tahun 1956. Adalah Charlis David alias Pulaka, beliau diangkat sebagai presiden pengganti raja untuk mengisi kekosongan pemerintahan kerajaan kala Raja PF Parengkuan diberhentikan.

Kala itu, kerajaan Siau juga mengalami masa transisi antara sistem pemerintahan raja dan sistem pemerintahan Negara bangsa. Hingga pada tahun 1996 oleh pemerintah, Raja Charlis David diangkat menjadi wedana. Wedana merupakan pembantu pimpinan wilayah daerah tingkat II (kabupaten), membawahi beberapa camat. Saat ini mungkin setara dengan Bupati.

Perubahan sistem pemerintahan di tubuh kerajaan Siau tentunya berdampak pada sistem pemerintahan wilayah setempat di lingkup wilayah kerajaan. Di perkampungan, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang “DATUNG BANUA” ternyata tidak dengan serta merta berubah di awal tahun 1950-an tersebut. Jejak peninggalan sistem pemerintahan Datung Banua ini masih bisa ditemukan di Kampung Deahe, Kecamatan Siau Timur.

Datung Banua adalah pemimpin sebuah sistem pemerintahan kecil di wilayah perkampungan di daratan Siau. Dalam tutur masyarakat sehari-hari Datung Banua sering terlafal menjadi datumbanua atau ratumbanua. Orang setempat akan menyebutnya ‘timade Datung tampa’ atau ‘ i timade ratu’.

Datung banua ini terpilih dengan sendirinya oleh masyarakat setempat karena dinilai memliki jiwa kepemimpinan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan masyarakat secara kolektif. Terlebih lagi penilaian pada tingkatan matatelangu tampa (tokoh masyarakat) dan matatimade (tua tua adat).

Rekam ingatan tentang kepemimpinan Datung Banua masih bisa ditemukan di kampung Deahe kecamatan Siau Timur. Di Deahe kita akan muda mendapatkan informasi terkait Datung Tampa terakhir yang pemerintahanya berkahir hingga awal 1970-an.

Datung Banua yang paling melekat pada ingatan kolektif masyarakat setempat adalah Daud Salindeho (1897-1973). Sebelum kepemimpinan Daud Salindeho, masyarakat sudah tidak mengingat lagi siapa Datung Tampa sebelumnya. Tersimpan pada ingatan masyarakat hanyalah Deahe jauh sebelumnya pernah hidup seorang yang menjadi pengayom, seorang pemberani (bahaning tampa) yakni Makarugi.

Awal Daud Salindeho (i opo Ratu) menjadi Datung Banua tidak diketahui oleh masyarakat setempat. Beberapa orang ditemui untuk dimintai keterangan terkait informasi tersebut, mereka hanya mengatakan bahwa seingat mereka Daud Salindeho sudah sebagai Datung Tampa (Datung Banua).

Demikian juga tutur Katrina Salindeho membenarkan ingatan masyarakat di Deahe tersebut. Sebagai cucu dari i opo ratu, perempuan kelahiran 1950 ini banyak menuturkan kisah kakeknya ini ketika dipercaya sebagai Datung Banua.

Sambil mengenang kisahnya di masa kanak-kanak ia menceritakan sosok Daud Salindeho yang sangat ia kagumi itu. I opo ratu adalah seseorang yang disiplin dan tegas. Mungkin karena alasan ini sehingga masyarakat mempercayakan kepadanya untuk menjadi Datung Tampa meski ia berjalan agak pincang, tuturnya dengan antusias.

Meski opo Ratu memiliki kekurangan pada fisiknya namun masyarakat di Kampung Deahe sangat segan, hormat dan takut padanya, lanjutnya. Aturan-aturan yang ditetapkan di Kampung Deahe ditegakkannya tanpa pandang bulu. Ia tak segan menghukum masyarakat setempat jika melanggar aturan-aturan yang ada. Tidak boleh memaki meskipun dalam situasi kelakar seperti yang banyak terjadi saat ini, tidak boleh membicarakan keburukan orang lain (karlota), tidak boleh masuk sembarangan di kebun pala milik orang lain, dan banyak larangan lain yang diterapkan i opo Ratu saat itu.

Orang yang kedapatan mencuri pala atau kelapa milik warga lain akan dicambuk kemudian berkeliling kampung memberitahukan dirinya sebagai pencuri. Orang yang berzinah akan dimasukan kedalam kurungan kecil seperti sel dengan tangan dan kaki dipasung. Tempat pasung ini masyarakat setempat menyebutnya “Mantung”.

Terkait masyarakat yang pernah mendapat hukuman dari opo ratu tersebut di atas masih bisa ditemui di deahe saat ini. Mereka merasakan bagaimana penerapan kedisiplinan dalam bermasyarakat saat itu.

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Daud Salindeho sebagai Datung Banua dibantu oleh Isak Salindeho sebagai seorang juru tulis dan Yohanis Sasindua sebagai pembantu Ratu. Pembantu Ratu di sini bertindak semacam hakim atau orang yang memutuskan perkara yang menyangkut hukum.

Di masa tuanya, sekitar akhir 1960-an atau awal 1970-an jabatan Datung Banua ini digantikan oleh Colombus Hengkeng. Jejak kepemimpinan Colombus Hengkeng berakhir kisaran tahun 1973, tahun di mana opo ratu Daud Salindeho mengakhiri masa hidupnya.

Pada tahun 1973 Bernard Nalang menjabat sebagai Hukum Mayore di Deahe. Sistem pemerintahan sudah mulai beralih menyesuaikan sistem negara bangsa yang seharusnya mulai 1956 ketika Siau dipimpin seorang wedana. Saat menjalankan tugasnya sebagai Hukum Mayore, Bernard Nalang sering bolak balik Manado sehingga mengakibatkan pemerintahan di desa tidak berjalan dengan baik dan mengalami kekosongan kepemimpinan.

Pada tahun 1977 untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Deahe, Edison Balaati diberikan kewenangan untuk menjadi Hukum Mayore saat itu. Pemerintahan di Deahe semakin modern menyesuaikan diri dengan pemerintahan dari pusat. Edison Balaati menjabat kepala dusun (dusun Deahe) pada saat Deahe masuk wilayah pemerintahan Desa Lia.

Peraturan-peraturan pada masa pemerintahan Datung Banua secara perlahan mulai menyesuaikan dengan pemerintahan yang baru. Perlahan hukum yang diterapkan pada saat pemerintahan Datung Banua mulai menghilang.

Desa Deahe diresmikan di Sawang Bandil pada 17 Februari 1996, Edison Balaati menjabat sebagai Kepala Desa hingga pada pemilihan kepala desa pertama dilaksanakan 22 januari 2000. Edison Balaati unggul ketika itu dan menjadi kepala desa pertama desa Deahe secara definitif dan dilantik pada 7 maret 2000 di Ulu Siau.

Tujuh tahun menjabat sebagai kepala desa Edison Balaati mengakhiri jabatannya dan digantingkan putrinya Ratna Sari Devi Balaati yang juga unggul dalam pemilihan kepala desa dan dilantik pada 13 Agustus 2007 di Lantang. Catatan panjang ini berdasarkan pada tuturan dan catatan ibu Katrina Salindeho (oma Ginggong).

Pemerintahan desa Deahe sudah modern saat ini, progres pembangunan fisik berjalan pesat. Kenangan Opo Ratu (pemerintahan Datung Banua) dari sekian generasi mulai menghilang. Kerinduan pada suasana tanpa orang ‘musampuhe (bicara keburukan orang lain), tanpa orang yang berani mengeluarkan kata makian, juga suasana dimana sopan santun dan malahungge sangat tinggi dirasakan, momok mengerikan tentang mantung, kini tinggal kenangan. (*)

Penulis, merupakan pegiat sejarah budaya asal Sitaro, alumni Universitas Negeri Manado

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed