oleh

Argumen Hillary dan Olly Soal Pelantikan Bupati Talaud

-Berita, Polmas-12.884 views

Manado, Barta1.com — Banyak motif yang diduga memicu penundaan pemimpin Talaud terpilih dilantik hari ini, Senin 22 Juli 2019. Salah satu yang beredar luas adalah muatan politis soal upaya menjegal Elly Engelbert Lasut untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Utara di Pilgub 2020.

“Yang masyarakat (Talaud) khawatirkan adalah desas-desus yang terlalu politis, jangan sampai ada hubungannya dengan Pilkada 2020,” kata Hillary Brigita Lasut, putri semata wayang Elly Lasut di sela demo di Kantor Gubernur Sulut siang tadi.

Baca Juga: Pendukung Elly Lasut-Mochtar Parapaga Berdemo, Ini Tuntutannya

Padahal menurut Hillary, alasan seperti itu sepatutnya tidak menjadi kekhawatiran pihak lain karena Elly akan fokus untuk membangun Talaud.

“Saya juga tidak mau nama gubernur Sulawesi Utara ini namanya tercoreng, karena sepertinya, seakan-akan, ada tindakan politis yang dilakukan untuk menghambat Elly Lasut untuk dilantik,” ujarnya pada wartawan.

Ratusan pendukung Elly berdemo siang tadi di Kantor Badan Kesbangpol Sulawesi Utara, selanjutnya Kantor Gubernur. Mereka mempertanyakan soal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri menyangkut Pelantikan Elly Lasut-Moktar Parapaga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Talaud, hasil Pilkada 2018 lalu. Pelantikan harusnya dilakukan hari ini.

Baca Juga: Elly Lasut Sebagai Zoon Politicon

Menurut Hillary, beredar informasi di tengah masyarakat bahwa SK Mendagri sudah tiba di Kantor Gubernur. Hanya saja bukannya pelantikan yang terjadi malah kepemimpinan di Talaud dilaksanakan oleh pelaksana harian, dalam hal ini Sekretaris Daerah Adolf Binilang.

Penundaan juga beralasan terjadinya aksi demo yang dilakukan 17 orang di Jakarta, meminta Elly-Moktar jangan dulu dilantik karena ada fakta baru menyangkut statusnya. Hillary menyesalkan hal itu, karena demo segelintir orang bisa mengorbankan kepentingan yang lebih besar.

Baca Juga: Saya Tidak Percaya Karir Politik Elly Akan Berhenti Sebagai Bupati

“Bayangkan apabila Pilkada, keputusan KPU, Mahkamah Konstitusi bisa dianulir hanya dengan demo 17 orang,” cetusnya.

Di tempat lain, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyatakan memang belum menerima SK pelantikan Bupati-Wakil Bupati Talaud. Dia menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mempercepat pelantikan

“Sekali lagi saya tegaskan soal kapan pelantikkan Bupati dan Wakil Bupati Talaud itu mutlak kewenangan Menteri Dalam Negeri,” tegas Olly yang menghadiri peringatan Hari Bakti Adhayaksa di Lapangan Sparta Tikala.

Begitu pun apakah penundaan pelantikan karena berlatar politik, sehingga diduga memperlambat atau menghalangi pelantikan, Olly langsung membantahnya dengan tegas. Pemprov Sulut lanjut dia mendukung penuh proses demokrasi di Talaud sejak awal hingga akhir.

“Saya tidak pernah berniat apalagi melakukan upaya menunda-nunda atau menghalangi pelantikkan tersebut,” ujar Olly.

Periode Memimpin
Pengamat politik dan pemerintahan Ferry Liando berpendapat, saat diloloskan sebagai calon bupati di Pilkada Talaud tahun lalu KPU artinya punya pegangan yang dijadikan dasar hingga Elly Lasut dianggap belum menjabat 2 periode. Ini salah satu syarat bagi mantan kepala daerah untuk maju lagi dalam proses pencalonan.

“Walaupun demikian pada saat proses penetapan calon waktu lalu masih sempat memperdebatkan status periodisasinya. Memang Di satu sisi ada yang mempersepsikan bisa disebut telah menjabat dua periode, namun di sisi lain ada pihak yg memahami belum cukup dua periode. PKPU nomor 3 tahun 2017 kan mengatur syarat calon belum 2 periode,” jelas akademisi di Universitas Sam Ratulangi Manado ini.

Baca Juga: Elly, Hillary dan Pilgub 2020

Dia melanjutkan, pihak yang menyebut Elly telah menjabat dua periode berpandangan pertama ketika diberhentikan sementara pada 27 Agustus 2010, Elly tidak digantikan oleh pejabat devinitif hingga 2014. Justru Constantine Ganggali, wakil bupati yang menjadi penggantinya saat itu, hanya berstatus pelaksana tugas. Ferry membandingkan kasus itu dengan masalah yang sama di Kota Tomohon.

“Padahal di Tomohon waktu itu pak Jimmy Eman langsung dilantik sebagai pejabat devinitif menggantikan pak Epe (Jefferson Rumajar),tidak diangkatnya pejabat definitif secara otomatis pejabat yang hanya diberhentikan sementara bisa diinterpretasi masih terhitung atau berjalannya masa periodisasinya,” jelas Ferry lagi.

Kedua, di SK nomor 131.71-626 tahun 2010 hanya disebut pemberhentian sementara, bukan diberhentikan secara permanen. Ketiga, di SK Mendagri nomor 131.71-3200 Tahun 2014 ada kalimat yg menuliskan “Sdr Elly Lasut diberhentikan dari jabatannya sebagai bupati Kepulauan Talaud masa jabatan 2009-201” atau periode ke-2.

“Keempat, SK 131.71-3241 menyebutkan ternyata surat Gubernur tentang usul pemberhentian nanti dikirim ke Mendagri pada 11 Juni 2014. Artinya Elly terhitung menjabat hingga 2014. Namun demikian keluar lagi SK Mendagri nomor 131 tahun 2017 yang dengan membatalkan SK terdahulu yang menyebutkan bahwa pemberhentian Elly sebagai bupati terhitung sejak 10 Agustus 2011,” sebutnya.

Kata Ferry, bila merujuk SK terbaru berarti Elly Lasut betul belum terhitung 2 periode sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Jika SK Mendagri 131 telah secara sah mengklarifikasi status periodisasi Elly, maka wajib bagi KPU utk meloloskannya.

“Dia masih punya hak politik sebagai calon namun ini menjadi koreksi bagi Mendagri dalam mengeluarkan keputusan. Apalagi saat itu surat keluar pada saat momentum Pilkada, sehingga pihak yangg dianggap dimintai pertanggungjawaban adalah Mendagri,” kata Ferry. (*)

Peliput: Agust Hari, Meikel Pontolondo
Editor: Ady Putong

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed