oleh

Pariwisata Sulut: Banyak Pemda yang Tidak Siap!

Catatan: Alfeyn Gilingan

Judul di atas bukan bermaksud menuding atau menyudutkan Pemda (Pemerintah Daerah) di Sulawesi Utara (Sulut). Sebab nyatanya, selang empat tahun berjalan pariwisata Sulut melaju hebat, lebih khusus soal pesatnya pertumbuhan kunjungan turis manca negara. Terhadap fakta capaian itu, Kementerian Pariwisata RI menobatkan pariwisata Sulut sebagai The Rising Star Destination of the Year 2019.

Lalu apa maksud judul tersebut di atas? Katakanlah ini sebuah catatan sederhana, semacam konklusi terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo, ketika pada Kamis (4/7) melihat dari dekat rencana pengembangan kawasan pariwisata di KEK Tanjung Pulisan, Likupang, Minahasa Utara.

Jumat (5/7) masih pagi, Presiden Joko Widodo sudah di atas kapal, sekitar dua puluh menit kemudian tiba di Pulau Bunaken dan menikmati keindahan bawah laut, dan siang hingga sore ketika berkunjung ke Bitung sempat mengabadikan perairan Selat Lembeh yang memiliki padu-padan pantai dan tebing terjal yang eksotis.

Sesungguhnya potensi pariwisata Sulawesi Utara sangat unggul. Tetapi dari dulu Pemda tidak (pernah) siap mengembangkan aneka ragam potensi yang ada. Goodwill untuk menata entitas pendukungnya pun sangat ragu-ragu. Suam-suam kuku, banyak program yang hanya menghabiskan anggaran.

Apalagi pemerintah daerah kabupaten/kota, rata-rata terbilang mandul kreasi hanya karena alasan minim anggaran. Padahal, masyarakat telah memperlihatkan peran yang lebih progresif. Bahkan ada masyarakat yang membangun sendiri lokasi wisata, sebagai misal diantaranya pemilik Citraland membangun patung Yesus Memberkati, pengusaha Wenny Lumentut membuka lahan pribadinya menjadi arena wisata olahraga paralayang.

Nanti dalam rentang waktu empat tahun berjalan, Gubernur Olly Dondokambey (OD) membuat gebrakan. Berhasil walau banyak ganjalan. Setiap minggu Sulut dikunjungi ribuan turis. Tahun 2018 sebanyak 127 ribu turis manca negara (paling banyak dari negeri Panda walau mengalami penurunan lama tinggal) dan 1,8 juta turis nusantara.

Hingga Juni 2019, turis asal Cina paling dominan, kemudian diikuti Jerman, Amarika Serikat, Singapura, Inggris, Australia, Perancis, Belanda, Malaysia, dan Hongkong. Data BPS Sulut (2019) menyebutkan, Sulut sudah menerima 22.266 turis pada Januari dan Pebruari. Turis yang masuk melalui bandara Sam Ratulangi per Maret 2019 sebanyak 10.761, sedangkan Februari sebanyak 11.302 orang.

Angka yang fantastis walau kontras ketika disanding dengan perhitungan tingkat hunian hotel bintang lima dan waktu tinggal turis di Sulut. Tetapi diprediksi bahwa kuantitas turis manca Negara akan mengalami peningkatan signifikan seiring dengan realisasi sejumlah rute penerbangan langsung ke Manado pada tahun ini.

Jika sudah ada presidiksi sebegini, mestinya Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan maupun lembaga lain bentukan atau yang disupport dana oleh pemerintah harus lebih kreatif. Segala kelemahan diatasi, semua kekurangan diperbaiki secara bertahap, evaluasi dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Satu dua kabupaten/kota yang mulai mengemas kegiatan sebagai upaya mendukung gebrakan Gubernur OD wajib didampingi untuk diarahkan. Dasarnya diletakkan secara kuat dengan baik dan benar, merupakan sinergi program provinsi dan kabupaten. Sehingga kegiatan besar itu tidak hanya digelar sebagai arena kegembiraan bagi pejabat dan rakyat serta menghabiskan anggaran besar melainkan berdampak liniear, bermanfaat jangka panjang sebagai pendukung pertumbuhan devisa, penciptaan kantong baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Jika saat ini pariwisata Sulawesi Utara menggeliat di tangan Gubernur OD, itu memang fakta yang tidak dapat dibantah. Gubernur OD telah melakukan langkah hebat dan cepat dalam waktu singkat. Pada kepemimpinan Gubernur OD, secara publikatif dapat disimak bahwa kuantitas turis manca negara naik cepat dan berkali lipat dengan dibukanya jalur penerbangan langsung dari sejumlah kota besar di Asia ke Manado, bandara Sam Ratulangi. Dibukanya jalur penerbangan langsung itu, juga tidak lepas dari pertumbuhan peran segelintir pihak swasta, khususnya dalam hal penyiapan dan pengelolaan sarana pendukung.

Tetapi sayang sekali, langkah kerja hebat Gubernur OD itu masih terganjal dengan banyak hal klasik. Hal-hal yang mengganjal langkah kerja hebat itu, antara lain: (1) Langkah yang sama belum diimbangi dengan serius oleh para Bupati/Walikota dan legislatif; dan (2) Giat Gubernur OD belum sepenuhnya dipahami dengan baik dan diaktualisasikan lebih kreatif oleh Dinas Pariwisata Sulut dan satuan kerja yang memiliki ikatan kapasitas untuk mengembangkan sektor pariwisata; (3) Satuan kerja pemerintah di kabupaten/kota yang juga punya ikatan kapasitas mengembangkan sektor parwisata belum termotivasi untuk bekerja lebih keras dengan sejumlah alasan klasik dan bertahan pada egosentrisme sektoral; (4) ruang peran masyarakat lokal masih sangat sempit padahal masyarakat memiliki niat besar untuk mendukung program pemerintah (karena sejauh ini dapat dibuktikan, bahwa ada masyarakt yang menjadikan lahan pribadi sebagai lokasi objek wisata); dan (5) potensi kalangan profesionalisme tidak dimanfaatkan merata sebagai kekuatan eksplorer pendukung bagi realisasi pengembangan (objek) pariwisata; dan (6) rata-rata pelaku usaha pendukung pariwisata belum dimotivasi untuk wajib menjalankan standar baku etos pengembangan sektor pariwisata.

Gebrakan pariwisata Gubernur OD semakin mengukuhkan paket dan rute lama pelesiran turis ketika datang di Sulut. Maka jangan heran, sejak dulu hingga rentang waktu empat tahun terakhir, rute pelesiran turis domestik maupun manca Negara di Sulut hanya pada alur: Manado-Tomohon-Minahasa. Bolaang Mongondow yang masih tersambung dengan tiga wilayah ini belum menjadi bagian ‘penting’ dari alur paket wisata. Terlebih lagi tiga kabupaten pulau-pulau di ujung utara Nyiur Melambai, benar-benar sangat tersisih dari langkah hebat pengembangan pariwisata Sulut yang dilakukan Gubernur OD.

Berapa turis asal Tiongkok yang datang berpelesir di pulau Sara’a, di ‘Danau Cinta’ Sitaro, atau datang menikmati puncak Pusunge (di) kota Tahuna, tidak ada. Ya, tidak ada!

Oleh karena ganjalan-ganjalan di atas, perhatian Gubernur OD selang empat tahun berjalan lebih banyak tersita untuk menaikan derajat pariwisata Sulut. Pemajuan pariwisata tampak seperti kerja yang takaran beratnya lebih banyak berada di pundak Gubernur OD. Bukan dikerjakan oleh satuan kerja perangkat daerah, khususnya Dinas Pariwisata dan beberapa dinas lain yang memiliki ikatan kapasitas kerja memajukan sektor pariwiasta.

Para pejabat dan ASN di instansi-instansi itu kelihatannya sibuk banget tetapi sesungguhnya mereka hanya ‘lenggang-lenggang kangkung’. Mereka bekerja normatif tanpa beban, tidak berpikir lebih keras untuk bagaimana memaksimalkan bagian lebih lanjutan yang dinamis dari langkah yang sudah diayun Gubernur OD.

Sehingga pemajuan pariwisata Sulut masih terbilang minus kreasi dari Dinas Pariwisata Sulut dan beberapa antansi lain. Jika Kepala Dinas Pariwisata Sulut tampil memukau saat launching iven besar di Kementerian Pariwisata sebagai paket wisata ke Sulut, itu merupakan hal yang biasa, sudah lumrah dan tidak perlu dipuji berlebihan. Tetapi pejabat ini tidak pernah berpikir lebih detil untuk bagaimana mengatasi lebih awal, misalnya terjadi pertambahan angka kedatangan turis namun di saat yang sama terjadi penurunan tingkat hunian hotel atau waktu tinggal turis di Sulut; kelihatan besar tetapi hasil kecil.

Begitu juga untuk kabupaten/kota, para bupati/walikota melalui satuan kerja perangkat daerah yang mengurus pemajuan pariwisata masih kurang bergairah. Tidak produktif bekerja, termasuk tidak memiliki daya progresif untuk mendorong partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah untuk menjadi mitra pendukung pengembangan sektor pariwisata. Sehingga tumbuh-kembang pariwisata Sulut yang pesat dalam empat tahun terakhir ini, imbasnya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat bawah masih sangat kecil. Bahkan pada area tertentu, masyarakat dibuat sibuk dan jengah mengatasi masalah yang timbul akibat turis yang datang bejubel.

Mengapa soal pariwisata di Sulawesi Utara, masih juga saya katakan bernada pesimis, bahwa Pemda belum siap?

Pengembangan pariwisata di Sulut bukan saja soal titik tujuan yang sudah dicapai pada tersedianya infrastruktur yang lengkap dan bagusnya objek-objek wisata. Bukan soal iven besar yang berhasil digelar dan kemudian warga Sulut datang berbondong-bondong untuk menonton.

Atau soal imbasnya yang kelihatan dari klit luar sangat besar terhadap peningkatan ekonomi para petani di desa. Infrastruktur tersedia lengkap, objek-objek wisata yang bagus, ada iven besar digealr setiap tahun, dan ekonomi masyarakat di pesisir Manado meningkat tidak akan berarti suatu kegembiraan jangka panjang apabila disharmoni dengan fakta lapangan bahwa terumbu karang di TNL Bunaken mengalami kerusakan parah oleh karena ulah para turis yang tidak diawasi dengan baik. Apakah soal abainya pengawasan terhadap terumbu karang di TNL Bunaken, masih jua menjadi beban pikiran Gubernur OD? Tentu tidak!

Sulut masih sangat miskin narasi dan deskripsi objek-objek wisata. Padahal, pembaruan deskripsi naratif tentang objek-objek wisata dengan bentuk sajian yang beraneka perlu dilakukan. Tidak hanya untuk menggenapi modul-modul yang disiapkan untuk tujuan promosi, tetapi deskripsi naratif tentang objek-objek wisata itu penting bagi pengetahuan pelajar di sekolah. Tidak harus menunggu diterbitkannya buku yang tebal. Cukup model handbook dengan isi inti yang akurat dan dilengkapi foto/gambar yang memenuhi kaidah estetika, sebetulnya Dinas Pariwisata dapat dengan mudah menyiapkan materi itu.

Maka saya malu kalau sampai hari ini anak-anak di sekolah di Minahasa tidak pernah membaca kisah perang Tondano atau Benteng Moraya yang terjadi tahun 1809 itu. Saya bergidik ketika sampai hari ini rata-rata peserta didik SD/SMP (misalnya) di Manado tidak tahu jenis-jenis ikan yang indah di TNL Bunaken hanya karena mereka tidak pernah punya materi bacaan tentang itu.

Saya heran jika anak-anak SMA/SMK di Amurang tidak tahu detil mengenai Tarsius di bukit Tangkoko oleh karena mereka tidak pernah studi tur ke sana atau tidak punya bahan bacaan tentang monyet purba itu. Saya jadi sedih jika anak-anak di Sulut tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang ‘isi taman’ Waruga di Sawangan hanya karena dokumen yang ajeg tentang kekayaan budaya itu tidak pernah mereka miliki.

Apakah pembaruan narasi objek-objek wisata atau penyiapan turan-aturan teknis bagi turis agar tidak merusak terumbu karang saat snorkeling atau diving, harus pula dipikirkan atau dilakukan oleh Gubernur OD atau kemudian oleh Bupati/Walikota, tentu tidak! Haruskah Gubernur OD atau kemudian Bupati/Walikota turun melakukan inspeksi dan kemudian mewajibkan pengelola hotel-hotel atau restoran untuk menayangkan lagu-lagu dan tarian daerah pada layar tivi di kamar hotel atau ruang makan restoran, tentu tidak!

Adapun suluh dan penerbitan aturan-aturan teknis yang standar sebagai pedoman bagi, misalnya para pemandu wisata, belum pernah dibuat oleh Dinas Pariwisata Sulut maupun kabupaten/kota. Pelayan restoran dan rumah makan tidak pernah punya panduan pelayanan. Maka rata-rata pemandu wisata bertindak sesuai pengetahuan mereka; memberi informasi kepada turis tentang objek wisata hanya sesuai pengetahuan yang didengar dari mulut ke mulut disertai kecakapan berbicara yang dimiliki.

Para pelayan restoran hanya bertindak sesuai arahan manager dan selebihnya mereka bekerja secara otodidak dengan sedikit pengalaman. Tidak ada alasan bagi Dinas Pariwisata Sulut untuk tidak dapat merealisasikan hal tersebut, sebab setiap tahun punya program yang diimbangi dengan anggaran yang lebih dari cukup.

Hal-hal seperti sudah dimisalkan di atas, patut dimotori oleh Dinas Pariwisata dan/atau Dinas Kebudayaan dengan memanfaatkan tenaga-tenaga lokal yang profesional, bukan lagi hal yang harus dipikirkan dan/atau menunggu komando Gubernur atau Bupati/Walikota. Hal-hal kecil sebagaimana yang dimisalkan itu, seyogyanya sudah harus ada dan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh satuan kerja pemerintah daerah yang mengurus pemajuan pariwisata Sulut.

Ada banyak aspek sebagai bagian kerja dari Dinas Pariwisata Sulut yang tidak dilakukan. Pengembangan dalam arti perbaikan objek-objek wisata dilakukan ragu-ragu setiap tahun dalam capaian program penyerapan anggaran yang sangat politis. Penataan dan pengawasan masih diabaikan.

Selang empat tahun, Gubernur OD yang berdiri di garda depan untuk menaikan derajat pariwisata Sulut tetapi terkesan berpikir dan bekerja sendiri. Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Sulut masih mandul, satuan kerja lain semisal Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun lainnya yang punya kapasitas ikatan mendukung pengembangan pariwisata daerah, dari tahun ke tahun hanya setia berkutat pada kebiasaan lama: membuat dan merealisasikan program dengan tujuan utama pada capaian internal.

Artinya, realiasi program setahun Dinas Pariwisata Sulawesi Utara atau satuan kerja perangkat daerah lain dianggap berhasil kalau anggaran yang diplot terserap mendekati angka 100 %. Capain itu sudah dikatakan hebat sebab anggaran terserap banyak dan realisasi program terpenuhi. Mereka sangat bangga dan DPRD juga turut memuji-muji. Padahal, output dari realiasi program itu rata-rata tidak serta-merta berhasil dapat mendorong dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi rakyat.

Ketika Gubernur OD gencar mendongkrak pertumbuhan kunjungan turis manca negara, harga ‘rica’ naik karena produksi sedikit disertai permainan suplay dari produsen.

Lalu, apa hubungannya antara kenaikan harga rica dengan pertumbuhan kunjungan turis?

Memang tidak ada hubungan langsung. Tetapi kenaikan harga rica bukan semata dipicu oleh karena tidak cukupnya produksi dengan kebutuhan lokal, melainkan berikatan dengan pertumbuhan usaha-usaha kuliner yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Permintaan kebutuhan rica juga meningkat signifikan dan produsen harus menambah kuantiti suplay. Dalam jedah pemenuhan kenaikan kebutuhan inilah harga rica melonjak naik, apalagi bertepatan dengan perayaan hari raya.

Dan masalah kenaikan harga rica ini ditangani serius oleh Gubernur OD. Harga rica kembali turun. Tetapi turunnya harga rica tidak disambut dengan solusi kreatif berdampak jangka panjang dari Dinas Pertanian. Tidak ada cara yang terbilang suportif dari instansi ini untuk menggalakkan program perluasan kebun rica di Sulut agar produksi jadi meningkat. Sehingga rica untuk kebutuhan usaha masyarakat Sulut tetap disuplay oleh produsen dari laur daerah.

Dinas ini masih bertahan pada sintesa bahwa rica yang dibutuhkan rumah tangga di Sulut masih cukup. Mereka tidak pernah berpikir bahwa usaha rumah makan dan restoran di Sulut sebagai bagian dari pariwisata setiap minggu mengalami pertambahan kuantitas dan kebutuhan rica terus meningkat. Inilah salah satu faktor penyebab harga rica menjadi mahal dan tidak dibuatkan solusinya oleh Dinas Partanian.

Seandainya perkiraan saya ini keliru karena ‘nyeleneh’ dan disajikan tanpa data akurat, coba diungkap secara terbuka bahwa benar terjadi pertambahan luas area perkebunan rica di Sulawesi Utara setiap tahun dan merupakan hasil kerja Dinas Pertanian Sulawesi Utara. Tetapi ada berapa hektare pertambahan area perkebunan rica itu? Dimana letaknya? Berapa jumlah petani rica yang didongkrak oleh Dinas Pertanian?

Saatnya satuan kerja perangkat daerah yang mengurus pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota atau satuan kerja lain yang memiliki ikatan kapasitas pengembangan pariwisata untuk memiliki kesadaran merobah program dan pola kerja. Realisasinya harus dinamis produktif, aturan dibuat dan diberlakukan tegas. Tahun demi tahun harus terjadi peningkatan dan perbaikan, bukan hanya wajib menghabiskan anggaran.

Membangun atau memperbaiki objek wisata dengan anggaran besar, sudah harus disertai dengan proyeksi yang tepat guna bagi masyarakat dan pertambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada titik ini pula harus disadari bahwa pengembangan pariwisata di daerah bukan hanya tugas dan tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan. Pengembangan pariwisata adalah kerja integral. Bukan hanya integral antara pusat, daerah, dengan pihak swasta melainkan integral antar satuan kerja perangkat daerah di daerah yang melibatkan peran segenap elemen masyarakat. Dan tentunya, ‘kebiasaan keliru’ menempatkan dan mengangkat pejabat pada instansi pariwisata harus dihindari pula.

Terima kasih bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah lelah untuk turun ke lapangan dan terus mengingatkan (termasuk kepada masyarakat Sulawesi Utara), bahwa pariwisata Indonesia harus dibangun oleh seluruh pihak. Sudah tentu, pengembangan pariwisata butuh kerja yang integral. Akan semakin lengkap apabila masyarakat di daerah, secara perorangan maupun komunitas, harus diberi ruang untuk ikut berpartispasi setinggi-tingginya.

Dengan catatan, pelibatan peran masyarakat haus dikelola dengan baik. Pemberian bantuan, misalnya dana hibah atau dalam bentuk barang, harus tepat sasaran dan bergiliran, bukan hanya orang atau kelompok itu-itu saja. Saya jengkel ketika mendengar cerita seorang sahabat tentang kebiasaan penerima dana hibah adalah perorangan dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada kolusi dan nepotisme antara pemberi dan penerima. Oleh karena tidak tepat sasaran dan mubazir, bantuan yang diberikan pemerintah di kemudian hari harus dijual oleh penerima dengan harga jongkok.

Penerima tidak dapat memanfaatkan bantuan barang dari pemerintah oleh karena tidak memiliki ketrampilan dan usaha yang memadai. Kultur memberi bantuan kolusif dan nepotis yang dimotori oleh pejabat tertentu hanya diubah dan diperbaharui, diganti dengan pola yang bertitik tolak pada misi menyejaterahkan masyarakat secara merata.

Saatnya satuan-satuan kerja perangkat daerah pada setiap pemerintah daerah menghilangkan kultur kerja dan mengelola anggaran yang egosentris. Satuan kerja perangkat daerah harus menjadi ujung tombak motivator pemajuan pariwisata di daerah. Penyiapan infrastruktur pariwisata harus didukung dengan entitas lain, lebih-lebih yang berakar pada kearifan lokal. Mulailah dengan hal-hal yang kecil, pasti akan berhasil melakukan hal yang besar. Mengembangkan potensi daerah, misalnya seni budaya dan handycraft untuk mendukung pariwisata, jangan lagi menjadi beban Gubernur atau Bupati/Walikota.

Terutama satua kerja perangkat daerah di pemerintah kabupaten/kota, berhentilah manja dan jangan mandeg kreasi. Mulai dari dinas yang membidangi pariwisata dan kebudayaan, juga dinas-dinas yang bersentuhan dengan dan/atau memiliki kapasitas mendukung pengembangan pariwisata jangan hanya mampu menggunakan anggaran tetapi harus memiliki kecakapan untuk mampu ‘mencairkan kebekuan’ program kerja yang digulir setiap tahun. Sebab dinas pariwisata setiap daerah tidak hanya dituntut untuk dapat menggelar iven spektakuler yang menghabiskan anggaran besar, tetapi harus konsisten dan mampu membuat aturan-aturan bagi mewjudnya rupa beragam entitas pendukung pengembangan pariwisata yang berdampak bagi kepentingan jangka panjang ketahanan kepribadian daerah, bangsa dan negara.

Ayo, mulailah! Ada beberapa contoh kecil yang patut dimulai untuk direalisasikan saat ini. Harus ada aturan soal bangunan fisik gedung hotel dan restoran, penayangan musik dan lagu daerah, atau setiap restoran wajib menyiapkan oleh-oleh berupa kue atau handycraft untuk setiap turis yang datang menginap dan makan. Dengan begitu, sudah ketambahan tiga pihak yang meraih pendapatan dari pariwisata setelah transportasi, travel, pemandu wisata, hotel dan restoran atau rumah makan. Yaitu , perancang bangunan, pencipta lagu dan penyanyi, serta pelaku usaha kue dan handycraft.

Turis akan melihat Sulawesi Utara dari fisik bangunan hotel dan restoran, juga dari handycraft. Begitu turis tiba di bandara udara Sam Ratulangi, dari sana mereka sudah mulai masuk di gerbang Sulawesi Utara oleh kerena rancang bangun Bandar udara dipasang artefak budaya Nyiur Melambai.

Mata mereka dibuat tak berkedip dan lalu bergumam, ‘’Wauw…Manado indah, kultur Nyiur Melambai sangat mempesona’’. Begitu pula dengan desain bagian tertentu dari gedung-gedung hotel, bangunan restoran atau rumah makan, mal-mal, gedung kesenian, dan sebagainya hingga ke rumah penduduk dan pagar-pagarnya. Semua dibalut budaya Nyiur Melambai, keindahan budaya yang menarik dan unik. Para turis semakin terkesima apabila tur ke Tomohon, Tondano, Amurang, Kotamobagu dan seterusnya mereka menyaksikan keunikan masing-masing daerah.

Lalu, turis tidak hanya datang menikmati secara live musik kolintang dan tari tradisional ketika mereka datang ke gedung kesenian. Begitu masuk di kamar hotel dan memencet tombol tivi, chanel pertama yaqng khusus langsung menyajikan suasana baru, yaitu suasana keindahan alam dan seni budaya Sulawesi Utara. Untuk dapat melihat secara live pesona alam dan esetika alat musik tradisioal itu, mereka harus merogoh kocek untuk dapat datang di gedung kesenian.

Dengan catatan, gedung kesenian yang representatif harus pula segera dibangun, bukan memanfaatkan gedung yang sudah ada karena hanya menghabiskan anggaran. Museum diperbaiki dan isinya ditata menjadi lebih baik, menjadi lebih kaya materinya. Saya yakin, banyak warga menyimpan peninggalan yang bernilai sejarah dan unik bagi turis domestik maupun mancanegara.

Dalam sebulan berjalan, saya kecewa saat masuk di rumah makan atau café di Manado dan mendapati sajian musik dan lagu di monitor tivi, sehari penuh menayangkan musik/lagu barat dan Indonesia. Kuat dan membuat telinga pekak. Tidak ada musik kolintang, tidak ada dendang penyanyi lokal yang misalnya, menembangkan lagu O Inanikeke, kantari Masamper yang memesona itu atau lagu Dia Undam In Ginaku dari negeri Totabuan.

Sungguh, ini bukan beban Gubernur, Bupati atau Walikota. Cukup dipikir dan dikerjakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melibatkan potensi yang melimpah di Sulawesi Utara.

Dan turis tidak merasa tidak nyaman atau terganggu dengan penawaran langsung para penjual oleh-oleh dan handycraft disaat mereka sedang konsen menikmati objek-objek wisata. Produsen oleh-oleh dan handycraft akan berkembang dan turis mendapatkannya dari tata cara yang sudah diatur dengan baik oleh pemerintah. Dengan catatan, pengaturan itu adalah pola yang tidak mematikan toko kue tradisional dan toko souvenir.

Artinya, oleh-oleh kue dan handycraft yang disiapkan pihak hotel dan restoran harus berbeda dengan yang diproduksi oleh toko kue tradisional dan toko souvenir.

Semua tidak sulit untuk dimulai dengan serius, dengan kerja keras yang dievaluasi secara terukur. Asalkan, seperti kata Presiden Joko Widodo, kerja secara integral. Dan mulailah dari sekarang, setiap hotel, restoran atau rumah makan, serta rumah tangga baru yang membangun rumah baru, harus menyiapkan gambar yang memenuhi syarat entitas budaya daerah. Jika tidak meenuhi syarat itu, Dinas Pendapatan tidak akan mengeluarkan IMB.

Setiap tahun ada produksi musik dan lagu daerah, dari Minahasa, Bolaang Mongondow, Sangihe Talaud. Dengan demikian pencipta lagu daerah punya objek berkesinambungan dan berkarya semakin artifisial. Musik kolintang tidak hanya rutin difestivalkan dan kemudian menjadi materi pendukung pariwisata, tetapi dokumentasi musik tradisional berdampak jangka panjang.

Hentakan musik/lagu Kaka Enda yang pekak pada angkot di Manado wajib didisiplinkan. Etnis lain yang sudah berdomisili di Manado, misalnya, harus diberi ruang untuk mengembangkan dan melestarikan padu-padan budaya, misalnya Batak-Manado.

Ya, masih untung, gerakan membangun pariwisata Sulut empat tahun terakhir yang dimotori Gubernur OD mendapat dukungan menggembirakan dari ada dua pemerintah kota, yaitu Manado dan Tomohon. Keduanya tampak sinergi menyambut gebrakan pariwisata Gubernur OD. Betatapun belum konsisten benar terhadap pengembangan bidang pariwisata, Manado dan Tomohon sudah mampu mempertahankan dua iven besar yang digulir setiap tahun.

Sementara Pemda lain harus bercekas. Jangan setengah hati, tidak boleh ragu-ragu, apalagi pasrah dengan keadaan. Berhentilah beralasan bahwa anggaran terbatas selalu menjadi kendala sehingga tidak dapat melakukan penataan terhadap potensi wisata. Soal utamanya bukan soal terbatasnya anggaran. Ketidak-siapan bukan pada anggaran, tetapi pada kelemahan dinamika konstruksi pengembangan potensi wisata dan elemen-lemen pendukungnya. Jika konstruksi dinamis itu sudah ada dan dibarengi dengan konsistensi untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, pariwisata Sulut akan menjadi ujung tombak Pendapatan Asli Daerah, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan devisa bagi negara.

Kota Bitung misalnya, yang sudah dua kali menggelar kegiatan Festival Selat Lembeh, terus terang tidak mampu menyita simpatik masyarakat pariwisata dunia. Dasarya tidak matang, cukup keliru menjual potensi. Festival Selat Lembeh, boleh dikata hanya sebuah kegiatan ‘dari kita untuk kita’, bukan dari ‘kita’ untuk ‘mereka’ (turis). Setelah acara selesai, tidak ada kesan unik yang dibawa pulang oleh turis.

Kemasannya sangat lemah karena mengabaikan potensi yang memiliki eksotistme yang super, hewan langka: Tarsius. Andaikan yang dijual adalah padu-padan eksotisme Tarsius dan potensi bahari, pangsa pasar iven itu dapat menjangkau lebih luas ke manca Negara.

Begitu pula Kabupaten Sangihe yang memiliki potensi wisata alam eksotis, tidak kreatif dan masih ragu mengembangkan potensi pariwisata. Performa paket bertajuk Festival Pesona Sangihe sebagai contoh, belum mapan dikemas oleh pemerintah Kabupaten Sangihe. Kelanjutannya pada tahun berikut hanya asal-asalan dan merupakan acara yang membuat rakyat gembira dalam sepekan. Kegiatan itu tidak ada imbas sama sekali untuk memperbesar PAD. Ketidak-mapanan itu bukan saja dari aspek pelaksanaan tetapi lebih pada ketidak-mampuan ‘’mengelola pesona daerah’’ untuk menggaet turis manca negara dalam jangka waktu yang panjang.

Sampai hari ini, rata-rata kabupaten/kota baru pada penghujung tahun lalu memiliki dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA atau ada yang menyebut RIPPARDA). Ini bukan soal penggunaan istilah, tetapi soal isi dan kemudian implementasinya. Dokumen ini baru selesai disusun, dan konon kabarnya bahwa RIPPDA setiap kabupaten/kota asal susun alias ada yang hanya copy paste. Padahal, dengan RIPDA atau RIPPARDA, rencana pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan matang dalam kerja yang integral. Begitu harapan Presiden Joko Widodo saat berada di atas kapal Bunaken Crystal 7 ketika berkunjung di TNL Bunaken.

(*Penulis, wartawan tinggal di Manado)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed