oleh

Jangan Akomodir Pejabat Mantan Napi

Mitra, Barta1.com – Jelang mutasi jabatan besar-besaran dilingkungan Pemkab Minahasa Tenggara (Mitra), Bupati James Sumendap diminta selektif memilih pejabat. Terutama pejabat yang pernah tersandung masalah hukum.

Hal tersebut sangat penting dilakukan terkait nama baik Pemkab Mitra yang selama ini dinilai tidak pernah berkompromi dengan pejabat-pejabat yang bermasalah.

Diketahui juga, keberhasilan Pemkab Mitra yang meraih empat kali opini WTP dari BPK termasuk berbagai torehan prestasi dan penghargaan lainnya, harus dijaga jangan sampai tercoreng hanya karena mengakomodir oknum pejabat yang bermasalah hukum.

Pengamat pemerintahan, Gusman Mangero mengatakan, ketika seorang ASN sudah tersandung kasus hukum, maka dia tidak lagi diorbitkan sebagai sosok pejabat. Secara langsung integritas dan kredibilitas yang bersangukutan diragukan.

“Selain soal etika, ini menyangkut nama baik tidak saja Minahasa Tenggara tetapi kepala daerahnya. Karena itu kepada bupati selaku pembina ASN, sebaiknya memperhatikan aspek etika itu dan jangan sampai kemudian mengakomodir pejabat mantan napi. Berapa pun putusannya, kalo sudah perna dipenjara dan ada putusan tetap pengadilan baik menjadi pertimbangan,” tegas Mangero.

“Dalam penilaian jenjang jabatan, orang ini (seorang pejabat mantan napi), tidak boleh lagi mendapatkan jabatan tertentu. Jika tidak ini bisa berdampak buruk sampai ke pegawainya,” tambah Mangero.

Meski begitu, Mangero menjelaskan, dalam undang-undang ASN, mantan narapidana dapat diberhentikan secara definitif ketika hukumannya melebihi 2 tahun. Namun, yang bersangkutan tetap memangku jabatan sebagai seorang ASN jika unsur hukumanya tidak sampai 2 tahun. “Sesuai undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014, ASN Juga punya kode etik,” katanya.

Lanjut Gusman, dalam peraturan pemerintah nomor 42 tentang pembinaan jiwa korsp dan kode etik pegawai negeri sipil, pasal 1 ayat 3, majelis kehormatan kode etik pegawai Nmnegeri sipil yang selanjutnya disingkat majelis kode etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.

Ayat 4, pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan pegawai negeri sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik

“Ada aspek informal yaitu etik yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat 4, sebagai landasan ketika pejabat pembina kepegawaian daerah memberikan kewenangan atau kepercayaan kepada ASN untuk menempati jabatan tertentu,” papar Mangero sembari berharap bupati dapat bertindak tegas dalam menentukan kabinetnya.

Peliput : Chinry Assa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed