oleh

Pergantian Direksi PD Pasar Manado Prematur

-Opini-1.658 views

Catatan: Alfeyn Gilingan

SEJAK Jumat malam, 25 Januari 2019, saya mencari titik awal untuk mulai menulis hal ini. Tiga aturan saya baca: Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) RI Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Lalu saya baca juga Keputusan Walikota Manado Nomor 42/KEP/B.04/BKD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PD Pasar Manado dan Keputusan Walikota Manado Nomor 44/KEP/B.04/BKD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas PD Pasar Manado. Saya baca dari awal hingga akhir, terkadang di tengah dan balik lagi dari awal untuk menuju akhir.

Nah, apa artinya tiga aturan di atas bagi pergantian PD Pasar Manado saat ini? Apakah dari tiga aturan di atas, hanya dua yang patut dijadikan pedoman untuk pergantian anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi, sehingga satu aturan tidak digunakan? Apakah karena PD Pasar Manado sudah punya aturan sendiri, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2013?

Saya cukup kelimpungan mendapatkan dokumen Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar. Diduga kuat, Perda ini tidak memiliki aturan turunan, yaitu semacam petunjuk pelaksanaan terkait tata cara pengangkatan anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi PD Pasar Manado. Sangat mungkin hanya ada Peraturan Walikota, yang nyatanya aturan itu tidak pernah dibuka ke publik Manado.

Agar tidak salah kaprah, patut dicermati soal beda istilah yang digunakan dalam Keputusan Walikota dengan PP 54 dan Permendagri 37. Dalam dua Keputusan Walikota yang saya sebut di atas, misalnya, tertulis Badan Pengawas. Sementara PP 54 dan Permendagri 37 menggunakan istilah Dewan Pengawas. Ketika dalam Keputusan Walikota digunakan juga Keputusan Mendagri 50, soal beda istilah tersebut tidak perlu dipersoalkan. Artinya, istilah Badan Pengawas dan Dewan Pengawas adalah sinonim.

Hingga pertengahan tahun berjalan, ternyata sudah dua kali terjadi pergantian anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi PD Pasar Manado. Di sinilah titik persoalannya dimulai. Mari kita telisik salah satu produk hukum dari dua kali pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi itu: Keputusan Walikota Manado Nomor 42/KEP/B.04/BKD/2019 dan Keputusan Walikota Manado Nomor 44/KEP/B.04/BKD/2019.

Pertama, Keputusan Walikota Manado Nomor 42/KEP/B.04/BKD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PD Pasar Manado dan Keputusan Walikota Manado Nomor 44/KEP/B.04/BKD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas PD Pasar Manado.

Pada poin kesatu Keputusan 42, tersurat jelas memberhentikan dengan hormat Direksi PD Pasar Manado: Ferry Keintjem (Direktur Utama), Alwin Rondonuwu (Direktur Umum), Oke Jootje Sumual (Direktur Operasional), dan Hendra Zoenardjie (Direktur Pengembangan Usaha); dan selanjutnya pada poin kedua tersurat mengangkat Direksi PD Pasar Manado yang baru, yaitu: Stenly Suwuh (Direktur Utama), Oke Jootje Sumual (Direktur Umum), Junnifer Kaparang (Direktur Operiasonal), dan Drs Helmi Bachdar (Direktur Pengembangan Usaha).

Lalu beralih pada Keputusan 44, poin kesatu disuratkan dengan jelas memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Pengawas PD Pasar Manado, yaitu: Drs Helmi Bachdar (Ketua merangkap Anggota) dan Janes Parengkuan (Anggota). Sedangkan pada poin kedua, disuratkan mengangkat anggota Badan Pengawas PD Pasar Manado, yaitu: Ferry Keintjem (Ketua Merangkap Anggota) dan Hendra Zoenardjie (Anggota).

Patut digarisbawahi, misalnya Oke Jootje Sumual yang diberhentikan –dan sudah barang tentu sama seperti tiga lainnya, sangat mungkin telah ‘melakukan kesalahan’—, tetapi herannya yang bersangkutan diangkat lagi sebagai Direktur Umum, menggantikan posisi Alwin Rondonuwu. Untuk anggota Badan Pengawas PD Pasar Manado yang baru, masuk Ferry Keintjem dan Hendra Zoenardjie, yang dulunya sebagai Direktur Utama dan Direktur Pengembangan Usaha. Adapun Drs Helmi Bachdar ‘dipindahkan’ dari anggota Badan Pengawas menjadi anggota Direksi, yaitu sebagai Direktur Pengembangan Usaha.

Kedua, pada Rabu, 15 Mei 2019, digelar lagi ritual pelantikan anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi yang baru. Sudah tentu, ritual pelantikan yang dipimpin Sekot Manado, Micler Lakat, mewakili Walikota Manado itu, sudah tentu adalah realisasi dari keputusan Walikota. Sayang sekali, saya tidak berhasil mendapatkan salinan keputusan yang dimaksud hingga selesai tulisan ini dibuat.
Adapun pada 15 Mei 2019 itu, dilakukan ritual pengukuhan terhadap Tommy Sumelung dan Stenly Sumampouw, masing-masing sebagai Direktur Operasional dan Direktur Pengembangan Usaha. Tommy Sumelung menggeser posisi Juniffer Kaparang, sedangkan Stenly Sumampouw menggeser posisi Helmi Bahdar. Sementara Ferry Keintjem, benar-benar hilang dari posisi Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas. Keintjem diganti oleh Max Bawotong SH, seorang pengacara yang pernah menjadi pengawas Pemilu.

Mengapresiasi bagian ‘mengingat’ pada Keputusan Walikota 42 dan 44, setidaknya ada sembilan (9) aturan yang digunakan. Benar-benar sangat janggal, dua keputusan itu tidak menyertakan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai acuan. Baik pada Keputusan 42 maupun Keputusan 44, diantaranya menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Kepmendagri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Tidak digunakannya Permendagri 37 dalam keputusan Walikota 42 dan 44, tampaknya cukup disengaja. Dengan catatan, ketika sudah menggunakan Kepmendagri 50, pergantian anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi dianggap ‘lebih pas’. Lebih leluas memuluskan proses pergantian anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi PD Pasar Manado meskipun tidak melewati proses sebagaimana disuratkan dalam Permendagri 37.

Apakah aturan di atas tidak bersesuaian dengan dua kali pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi PD Pasar Manado tersebut?

Memang Permendagri 37 baru hadir setelah ditetapkan Tanggal 7 Mei 2018. Tetapi posisi Permedagri 37, secara hirarki masih satu tingkat di atas Kepmendagri 50. Lagi pula, Permendagri 37 tersebut adalah turunan dari PP 54 yang memiliki sifat kekinian, lebih kontekstual, sehingga sangat tepat digunakan untuk proses pergantian anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi PD Pasar Manado.

Saya kemudian memeriksa bagian ‘menimbang’ Permendagri 37. Ternyata aturan ini memang bertumpu pada PP 54, bukan pada Kepmendagri 50. Dari struktur aturan, PP 54 ditempatkan pada posisi awal, yaitu pada (huruf a) di bagian ‘menimbang’ Permendagri 37; yang menyuratkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

Jadi, hanya pembuat dan penandatangan Keputusan 42 dan 44 yang tahu alasan yang tepat, mengapa Permendagri 37 tidak digunakan pada dua kali pergantian anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi PD Pasar Manado. Tetapi di sinilah titik prematurnya proses dua kali pergantian itu. Jika Permendagri 37 tidak dimasukan sebagai aturan tumpuan terkait prosedur dan tahapan untuk mengangkat anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi PD Pasar Manado, misalnya pada keputusan 42 dan 44, berarti prosedur pemberhentian dan pengangkatan sebagai isi dan perintah keputusan 42 dan 44 nyata-nyata prematur! Cacat! Improsedural!

Oleh karena Permendagri 37 tidak dimasukan menjadi tumpuan keputusan Walikota, misalnya pada keputusan 42 dan 44, berarti aturan ini tidak dilaksanakan oleh Walikota Manado (dalam posisi sebagai KPM). Dengan demikian adalah sama dan berbias, Walikota Manado sengaja mengerdilkan PP 54 dan termasuk Kepmendagri 50. Dan boleh jadi turut mengerdilkan aturan-aturan lainnya yang lebih tinggi.

Dalam dalam bahasa auditor negara: tidak patuh pada aturan. Ketidak-patuhan pada aturan itu tidak hanya terkait dengan keputusan sebagai produk hukum yang mengabaikan Kepmendagri 37/2018 sebagai aturan turunan PP 54 yang lebih tinggi hirarkinya tetapi juga output dari keputusan Walikota itu, yakni para anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi PD Pasar Manado yang diangkat. Tidak bermaksud meragukan kemampuan tuan-tuan yang diangkat sebagai anggota Badan Pengawasan dan anggota Direksi PD Pasar Manado, tetapi masalahnya pengangkatan itu tidak melewati prosedur tahapan sebagaimana diamanatkan oleh aturan. Apalagi pasca dua kali pelantikan langsung berhembus aroma yang tak sedap, bahwa ada personil direksi yang ijzahnya bermasalah dan ada pula yang tercatat sebagai pengurus partai politik.

Maka kata ‘pergeseran’ sebagai bahasa kalbu Wakil Walikota, Moor Bastiaan, pada sambutan upacara pengukuhan (pemberhentian dan pengangkatan) anggota Badan Pengawas dan anggora Direksi PD Pasar Manado di Ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado waktu itu, sungguh dapat dimengerti dengan jelas. Ternyata cara pergantian anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi PD Pasar Manado (masih) diperlakukan sama dengan cara pergantian pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sungguh, saya sama sekali tidak kaget dengan ritual pemberhentian, pergantian, pergeseran, pengangkatan, pelantikan atau apalah istilahnya di PD Pasar Manado. Saya juga tidak punya interes apa-apa soal jabatan-jabatan di BUMD ini. Saya hanya sebagai warga biasa, yang ingin agar badan usaha kota Manado ini menjadi bagus performa internalnya, menghasilkan PAD, membuat pedagang nyaman berjualan dan cerdas layanannya untuk kemaslahatan 500-an ribu warga Manado.

Sudah merupakan hal yang biasa dan wajar jika ada dinamika ganti, angkat, dan geser pejabat dalam lembaga atau organsiasi pemerintah. Termasuk lembaga bisnis, badan usaha milik daerah seperti PD Pasar Manado. Tetapi memperhatiakn dua kali pergantian anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi dalam waktu yang berjarak dekat, ini sangat kentara merupakan sebuah lakon ’kecerdasan’ kekuasaan. Dengan adanya pergantian yang cepat dalam arti penyegaran dalam lakon kecerdasan kekuasaan, PD Pasar Manado diyakni akan jadi lebih bagus karena sesuai selera. Apalagi yang diangkat adalah tenaga-tenaga handal, punya semangat membara untuk membangun. Tapi kalau motivasi dan semangat membangun dalam sistem kolusif dan nepotis, apa yang patut dibanggakan?

Jadi menurut saya, bahwa dua kali pergantian anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi PD Pasar Manado dengan jedah waktu yang tidak lama adalah nyata-nyata sebagai tradisi ‘ritual politik dan kekuasaan di pemerintahan kota Manado saat ini. Ada tatanan kolusif dan nepotis yang komprehensif sehingga anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi PD Pasar Manado tidak ada tim seleksi, tidak dibuka pendaftaran bakal calon, tanpa seleksi administrasi, dan tidak ada uji kepatutan dan kelayakan, serta wawancara mengenai pengetahuan manajerial perusahaan dan pemerintahan daerah.

Jelas bawah tradisi seperti ini telah menutup pintu bagi masyarakat Manado yang punya komitmen, ada integritas, resik dan memiliki kapabilitas untuk menjadi anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi PD Pasar Manado. Padahal, dari hampir 500-an penduduk Manado, banyak yang layak ideal menempati posisi Badan Pengawas dan Direksi PD Pasar Manado. Sekalipun berurusan dengan pengaturan pedagang rica, tomat, sayur-mayur, dan beras, tetapi PD Pasar Manado merupakan salah satu ‘lumbung’ Pendapatan Asli Daerah yang harus dikelola dan diurus dengan baik oleh persona-persona yang punya komitmen tinggi, beritegritas, resik dan kapabel.

Jika tradisi ini tidak dihentikan dan akan terus berlanjut, dipastikan bahwa PD Pasar Manado tidak akan menjadi lebih baik dan resik di masa mendatang. Saya tidak mempersoalkan, siapa yang diganti dan siapa penggantinya. Siapa yang diangkat dan siapa yang diberhentikan. Untuk menjadi Badan Pengawas dan Direktur di PD Pasar Manado, siapa saja berhak. Asalkan aturan diberlakukan; yang suka menjadi calon harus ikuti prosedur, melewati tahapan-tahapan sebagaimana diamanatkan oleh aturan. Oleh sebab itu, dua kali pergantian tersebut prematur, cacat prosedur dan tahapan. Melanggar aturan. Jika sudah cacat prosedur dan tahapan, cacat pula kompetensi orang-orang yang diangkat sebagai anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi.

Bila ditarik ke belakang mengenai histori pengangkatan anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi PD Pasar, memang waktu-waktu sebelumnya tidak pernah ada tim seleksi, tidak ada prosedur dan tanpa tahapan. Boleh jadi bahwa ketiadaan itu disebab oleh tidak adanya aturan sebagai payung hukum. Ada paying hukum lama yang memberi peluang untuk menempuh ‘jalan pintas yang lapang’ dalam mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi.

Mulai sekarang, marilah kita dudukan PD Pasar (dan PDAM Manado) pada posisi yang tepat sebagai Perusahaan Umum Daerah (PUD) sebagaimana disuratkan PP 54, yaitu pada pasal 4 ayat (3). Eksistensi PD Pasar Manado yang telah dipersuratkan dalam Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar, seharusnya diwujudkan sebagaimana mestinya baik dan benar.

Tiga aturan yang disebutkan pada awal tulisan ini, tidak ada yang perlu disoal. Sudah formal sebagai dasar hukum bagi BUMD. Sangat jelas dalam PP Nomor 54 terkait organ BUMD di posisi PUD nyata sekali dalam Pasal 29 ayat (2), yaitu terdiri dari KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi. Dalam PUD, kepala daerah sebagai KPM. Dalam BUMD berposisi PUD, KPM mengangkat anggota Dewan Pengawas (atau boleh juga anggota Komisaris) dan Direksi. Prosedur dan syarat mutlak bagi calon anggota Dewan Pengawas dan anggora Direksi harus dipenuhi. Pada Pasal 38 dan Pasal 57 tercantum jelas soal syarat itu.

Setidaknya ada 11 (sebelas) syarat untuk calon anggota Dewan Pengawas dan 12 (dua belas) syarat bagi calon anggota Direksi dalam Permendagri 37. Semua mutlak dan wajib dipenuhi, termasuk prosedur pengangkatannya. Soal pengurus partai politik, dinyatakan jelas pada butir k pada Pasal 38 dan butir l pada Pasal 57. Dengan tegas dinyatakan bahwa anggota Dewan Pengawas dan anggota Komsiris atau anggota Direksi, tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Prosedur pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi, tersurat jelas dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 58 ayat (1( dan ayat (2). Ketentuan mengenai seleksi anggota Dewan Pengawas maupun anggota Direksi, ditegaskan pada ayat (3) Pasal 39 dan ayat (3) Pasal 57.

Apakah benar pengangkatan anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi PD Pasar Manado sesuai Keputusan Walikota Manado Nomor 42/KEP/B.04/BKD/2019 dan Keputusan Walikota Manado Nomor 44/KEP/B.04/BKD/2019, dengan prosedur dan tahapan seleksi?

Seorang karib, anggota legislatif Manado spontan menjawab tanya saya. Tidak! Setahu dia, tidak ada seleksi. Pada rekrutmen calon anggota Direksi, misalnya, tidak ada tahapan seleksi seperti diamanatkan Pasal 58 ayat (1) PP 54. Tidak ada pula uji lekayakan dan kepatutan sebagaimana diamanatkan Pasal 58 ayat (2).

Barangkali, tidak adanya tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada pengangkatan anggota direksi PD Pasar pada Januari 2019, oleh karena KPM melaksanakan amanat Pasal 59 ayat (2) PP 54. Artinya, menurut penilaian KPM, nama-nama sebagaimana tertuang dalam SK Walikota Manado Nomor 42/KEP/B.04/BKD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PD Pasar Kota Manado, adalah direksi lama yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. Tetapi mengapa ada yang dipertahankan dan ada yang dibuang sepenuhnya?

Jadi, sama sekali tidak ada tim seleksi. Tidak seleksi administrasi, lalu yang lolos dijadwalkan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Tidak ada wawancara akhir sebagai amanat Pasal 4 ayat (2) Pemendagri 37. Padahal, panitia seleksi sudah jelas tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) dan ayat ((3).

Jika keuangan PD Pasar memungkinkan, dilakukan penunjukan bagi lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota badan pengawas atau calon anggota direksi, sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 36 ayat (3) butir c dan d, juga Pasal 37 ayat (1) dan pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Setidaknya ada enam indikator dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota direksi, yaitu (a) pengelaman mengelola perusahaan, (b) keahlian, (c) integritas dan etika, (d) kepemimpinan, (e) pemahaman atas penyelenggaran pemerintahan daerah, dan (f) memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi. Sedangkan tahapan uji kelayakan dan kepatutan, ada tahap psikotes, ujian tertulis keahlian, dan penulisan malah rencana bisnis, presentasi makalah rencana bisnis, serta wawancara.

Dan seterusnya, langkah-langkah untuk mencari calon anggota badan pengawas dan calon anggota direksi, sudah jelas dalam Permendagri 37. Untuk maksud keterbukaan informasi dan agar diketahui publik, pemeritnah daerah wajib menginformasikan setiap tahapn seleksi secara terbuka di media massa. Tahapan seleksi yang diinformasikan paling sedikit mengenai penjaringan, hasil seleksi administrasi, serta hasil uji kelayakan dan kepatutan.

Saatnya perusahaan daerah ini tidak dijadikan intrumen kompensasi untuk maksud bagi-bagi jabatan. Waktunya tradisi pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi ini dihentikan. Langkah awal untuk menyudahi tradisi buruk ini, idealnya dimulai secara formal oleh DPRD Kota Manado. Sebab DPRD Kota Manado merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah. DPRD Kota Manado, sejatinya merupakan bagian dari KPM. DPRD Kota Manado wajib mempersolkan kecacatan ini. Misalnya, mulai dibahas pada rapat khusus dan hasilnya berupa keputusan yang memiliki kekuatan hukum: DPRD Kota Manado mendesak KPM untuk segera melaksanakan (ulang) seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi PD Pasar Manado.

Ya, begitu saja. Ini jelas sekali. Kini saatnya kerja teratur yang tidak membentur aturan; kerja sesuai aturan. Tabu ada kolusi dan nepotis, kerja benar-benar yang cerdas! (*)

(Penulis, wartawan dan masyarakat Manado).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed