oleh

Prestasi UNBK dan UKG Jeblok Menantang Guru Pembelajar

-Fokus, Opini-1.202 views

Oleh: Sovian Lawendatu

Kalau realisme hukum berkata bahwa hakim adalah hukum, maka tak apalah jika (dengan cara analogi) kita berkata bahwa guru atau pendidik adalah pendidikan itu sendiri. Alhasil, saya mafhum-mafhum saja, ketika guru di Sulawesi Utara (Sulut) secara keseluruhan dikambinghitamkan sebagai biang kerok jebloknya prestasi daerah ini pada ajang ‘pemetaan rerata kompetisi’ yang bertajuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019.

Dan, kalau kacamata realisme pendidikan masih hendak dipakai untuk mengambinghitamkan guru dalam tragedi jebloknya prestasi Sulut itu terkait dengan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), maka pengambinghitaman itu sah-sah juga. Maklumlah, menurut data resmi, ada minimal 80% guru di Sulut gagal mencapai standar kelulusan UKG pada tahun 2015.

Sebagai guru, tidaklah bijak, jika saya melancarkan apologi terhadap ‘ulah’ pengambinghitaman itu, apalagi dengan jurus menciptakan kambing hitam yang lain. Terasa lebih bijak, jika saya menjadikan ikhwal ‘pengambinghitaman’ itu sebagai cemeti bagi guru untuk meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogis guna menggenjot kualitas pendidikan di Sulut pada masa mendatang.

Untuk itu, pastilah ada banyak kiat strategis guna peningkatan kompetensi guru yang dipandang berdampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan atau prestasi peserta didik. Tapi saya cukup saja mengambil salah satunya. Maksud saya ialah bahwa guru harus menjadi Guru Pembelajar.

Dengan menjadi Guru Pembelajar berarti guru selalu melakukan proses belajar guna peningkatan kompetensi keguruannya. Di sini berlaku adagium ‘belajar sepanjang hayat’. Bahwa guru, kendati dipandang sebagai sumber ilmu, tetaplah ia harus belajar, mengingat ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Berhenti belajar hanya berakibat bahwa guru itu sesungguhnya ‘berhenti’ menjadi guru (yang kompeten atau profesional).

Bagi guru, menjadi Guru Pembelajar bisa berproses secara mandiri, bisa juga melalui bantuan fasilitator atau instruktur. Bila proses itu bersifat mandiri, maka guru mestilah menjadi seorang otodidak, dan ini berarti mesti giat membaca bacaan yang bermutu dan relevan dengan peningkatan kompetensi guru di bidang profesional dan pedagogis. Sementara proses menjadi Guru Pembelajar dengan bantuan fasilitator atau instruktur seharusnya menjadi program pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, sebagai tindak lanjut kebijakan Kemendiknas yang menyelenggarakan diklat fasilitasi Instruktur Nasional Guru Pembelajar pada tahun 2016.

Saat ini, kedua cara tersebut terus menghadirkan ‘tantangan’. Yang pertama lebih menantang gairah dan motivasi guru. Yang kedua menantang Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan diklat fasilitasi Guru Pembelajar menurut mata pelajaran ampuhan, entah secara luring (luar jaringan) atau tatap muka, entah pun secara daring (dalam jaringan).

Tinggal pertanyaannya, maukah guru dan dinas pendidikan menjawab tantangan tadi? Jawabannya ada pada guru dan dinas pendidikan sendiri. (Penulis saat ini tercatat sebagai Instruktur Nasional Guru Pembelajar dengan predikat Baik Sekali)

Bitung, 18 Mei 2019

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed