oleh

Pembangunan di Minut Butuh Pemerataan

-Berita, Polmas-2.409 views

Sebut saja nama Wellem Katuuk, masyarakat Minahasa Utara (Minut) di dapil Kecamatan Dimembe, Talawaan dan Likupang Selatan pasti teringat pada sosok pria yang tinggal di Jaga X Desa Matungkas Kecamatan Dimembe. Maklum, Wellem, begitu Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Utara ini akrab disapa, adalah anggota DPRD Minut yang kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari dapil tersebut.

Lagi pula, sebelum menjadi wakil rakyat, Magister Hukum jebolan Universitas Sam Ratulangi Manado ini dikenal sebagai advokat yang suka memberi bantuan hukum kepada banyak warga yang lemah finansial.

Rabu (27/3/19), pukul 08.00 Pagi, awak media barta1.com, berkesempatan mewawancarai calon wakil rakyat yang ramah ini di rumah tinggalnya. Berikut nukilannya.

Barta1: Saat ini Anda termasuk ‘caleg incumbent’ untuk DPRD Minut. Tidak seperti politisi tertentu yang berpindah partai, Anda tetap menggunakan PKPI sebagai kendaraan untuk meraih kembali kursi legislatif. Bisa diceritakan alasan Anda betah di PKPI?

Wellem: Alasan pertama, karena PKPI punya visi menjaga keutuhan NKRI, dengan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai amanat Sila V Pancasila. Alasan kedua, karena saya kader PKPI. Kader yang baik harus loyal dan harus punya sense of belonging (rasa memiliki—red.) terhadap partainya.

Barta1: Sebagai wakil rakyat, apa saja yang pernah Anda kerjakan untuk kepentingan rakyat?

Wellem: Tupoksi legislatif memang berbeda dengan eksekutif (pemerintah –red.). Apa yang eksekutif kerjakan untuk kepentingan masyarakat lebih langsung kelihatan dari apa yang dibuat oleh legislatif. Misalnya eksekutif membuat jalan raya, membangun jembatan dan berbagai infrastruktur lainnya, itu kelihatan sekali di mata masyarakat luas. Dari sini lantas orang mungkin berpikir, satu-satunya yang berperan dalam pembangunan adalah eksekutif. Pikiran begini perlu diperbaiki, karena proyek-proyek atau program-program pembangunan yang dijalankan oleh eksekutif sebetulnya merupakan pelaksanaan keputusan bersama dengan legislatif. Ini terbukti dari mekanisme pembahasan dan penetapan APBN atau APBD. Terkait hal ini, tupoksi legislatif adalah mengawasi kinerja eksekutif dalam rangka pelaksanaan anggaran. Legislatif di daerah berperan penting dalam proses perumusan, pembahasan dan pengesahan perda.

Barta1: Artinya, peran legislatif itu lebih terlihat pada tugas menyuarakan aspirasi rakyat atau memperjuangkan kepentingan masyarakat agar diakomodir oleh eksekutif?

Wellem: Istilah parlemen untuk legislatif berasal dari kata parle dalam bahasa Perancis yang artinya berbicara. Tugas parlemen memang berbicara atau bersuara. Tentu tidak asal ngomong, tidak asbun, tapi musti berbobot dan bermakna bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan tupoksi legislatif.

Barta1: Jadi, untuk wakil rakyat, pepatah “Diam itu emas” tidak berlaku?

Wellem: Wakil rakyat wajib hukumnya menyuarakan kepentingan rakyat. Kalau di forum rapat atau persidangan dewan, wakil rakyat hanya duduk diam, apalagi tidur, nah, dia pasti kena ‘tembakan’ dari lagu Iwan Fals. Ha..ha..ha….

Bartha1: Ha.. ha…ha… Kena tembakan “5D” juga, ya?

Wellem : Begitulah. Ha…ha…ha….

Barta1: Menurut Anda, apakah pembangunan di Kabupaten Minut sejauh ini sudah berhasil memenuhi rasa keadilan seluruh lapisan masyarakat?

Wellem : Jangankan untuk Kabupaten Minut yang baru sekitar 12 tahun berotonomi, untuk negara kita yang nota bene sudah hampir 74 tahun merdeka, agenda pembangunan nasional belum sepenuhnya berhasil memenuhi rasa keadilan seluruh lapisan masyarakat. Ini kalau makna keadilan kita taruh pada bingkai peningkatan kesejahteraan, sebagai tujuan pembangunan. Dengan kata lain, memang masih banyak warga di negeri kita yang ‘belum merdeka’ secara ekonomi. Belum lagi secara kultural.

Barta1: Khusus untuk agenda pembangunan di Kabupaten Minut, sektor apa saja yang menurut Anda perlu diprioritaskan?

Wellem : Sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, juga sektor perikanan dan kelautan. Ini pun harus mengedepankan strategi pemerataan dan ketegasan dalam pelaksanaan regulasi.

Barta1: Mengapa harus demikian?

Wellem: Karena keadilan sosial itu hanya mungkin terwujud kalau ada pemerataan pembangunan dan ketegasan dalam pelaksanaan regulasi.

Barta1 : Jika Anda terpilih kembali menjadi wakil rakyat, bagaimana langkah-langkah Anda untuk menempatkan sektor-sektor tadi agar menjadi prioritas agenda pembangunan di daerah Minut?

Wellem: Setidaknya itu akan dikebut melalui lobi dengan eksekutif dan mekanisme pembahasan APBD. (*)

Peliput: Albert Piterhein Nalang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed