oleh

Koalisi di Manado Desak Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Manado, Barta1.com — Masih dalam semangat memperingati Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada 8 Maret 2019, Koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual Sulut lakukan aksi menuntut pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) pada perempuan. Aksi berlangsung Jumat sore di Zero Point Manado.

“Kami menuntut agar negara segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual pada perempuan,” seru Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado, Aryati Rahman saat berorasi.

Menurut dia di Sulut angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih relatif tinggi. Untuk itu perlu disuarakan agar aturan mengenai masalah-masalah serupa segera dihadirkan.

“Kita suarakan bahwa perempuan sebagai sumber kehidupan, perempuan sebagai rahim Ibu Pertiwi, perempuan sebagi simbol kehidupan, tetapi sampai saat ini masih ada saja kekerasan yang terjadi,” kata dia.

Nur Hasanah dari Swara Parangpuan, lembaga non pemerintah yang mengadvokasi perempuan korban kekerasan, dalam aksinya mengungkapkan tujuan aksi pada untuk mengalang dukungan dan perhatian seluruh masyarakat Sulut terhadap pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Isu kekerasan sesksual pada perempuan saat ini bukan hanya perhatian sekolompok aktivis saja, tetapi ini menjadi perhatian berbagai pihak.

“Kita melihat berbagai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di sekolah, di tempat praktik kerja lapangan, dan parahnya lagi ada seorang ayah yang melecehkan anaknya sendiri, perilaku seperti ini harus ditindak tegas,” kata Nur Hasanah.

“Tujuan dari RUU PKS ini adalah menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual dan mendorong negara untuk melidungi perempuan dan anak dari kekerasan,” tambah Nur.

Pendemo juga menuntut hak-hak perempuan dilindungi. Juga menuntut pemerintah untuk segerah menrevisi undang-undang kekerasan pada perempuan, kata Sri Elen Pomulu, Mahasiswa IAIN Manado yang merupakan Aktivis PMII Metro.

Diketahui sejumlah organisasi tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan tersebut, di antaranya Swara Parangpuan, AJI Manado, PMII Metro, KMPA Tunas Hijau, IPPNU, Lesbumi, Forum Pengada Layanan, YDRI, LBH Manado, Komunitas Bela Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Peruati, Puti Cabang PMII Metro, API Kartini, serta Lembaga Perlindungan Anak Sulut. (*)

Penulis: Meikel Pontolondo

Barta1.Com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed