oleh

Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip: Jangan Tatap Sebelah Mata (2)

Seperti sudah diungkap sebelumnya, Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip adalah sosok pribadi yang mencolok dan berani menentang arus. Berpakaian sedemikian simple dan fashionable, namun memesona. Di satu sisi, ia seorang tipikal perempuan kepulauan yang berwatak keras. Di lain sisi, ia merepresentasikan keanggunan, kekuatan, dan selera yang bagus. Ia sebuah magnitude.

Lantas, ada apa di balik undangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Bupati berparas cantik ini ke negeri adidaya itu? Sebuah pertanyaan mendadak ramai di penghujung tahun 2017 hingga awal 2018, terutama, di Sulawesi Utara.

Dari gerai kopi hingga ke ruang-ruang kantor berkelas, Sri Wahyumi dibicarakan. Keberangkatan Oktober hingga November 2017 ke AS ini seakan menjadi insiden pelik, kalau bukan disebut sensitif. Bahkan membuahkan teguran keras dari Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey tertanggal 31 Oktober 2017. Dan disusul, penonaktifan Sri Wahyumi selama 3 bulan dari jabatan Bupati.

Di media sosial terutama facebook, berbagai kalangan merespons keberangkatan Sri Wahyumi ke negeri Trump dengan beragam polemik spekulatif. Namun, kepada pers di dalam negeri, Sri Wahyumi menjelaskan, kehadirannya di AS dalam rangka mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP). Dan ini sesungguhnya keberangkatan yang biasa, sebab, International Visitor Leadership Program adalah program reguler yang diadakan Biro Kebudayaan dan Pendidikan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Program pertukaran unggulan ini dibuat untuk membangun saling pengertian antara Amerika Serikat dan negara-negara lain, lewat kunjungan ke Amerika Serikat yang diwakili oleh orang-orang pilihan dari banyak negara. Dan Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip salah satu yang terpilih.

“Ia dinilai Pemerintah AS sebagai pemimpin yang sukses dalam pembangunan ekonomi kemaritiman dan lingkungan di daerah yang dipimpinya,” ungkap Rodhial Huda, salah satu peserta IVLP kepada sebuah situs berita. Rodhial Huda menambahkan, kepergian ke AS itu merupakan undangan ke perseorangan bukan ke lembaga.

Dari bacaan profil IVLP sendiri, memasuki 70 tahun perjalanan program, tercatat lebih dari 320 alumni IVLP yang kemudian menjadi pemimpin negara (presiden ataupun perdana menteri), seperti Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri, Perdana Menteri Australia Julia Gillard, Presiden Turki Abdullah Gul, dan Presiden Prancis Nicholas Sarkozy.

Selama mengikuti program, peserta akan bertemu dengan pemimpin dan profesional di bidangnya, berdialog dengan komunitas dan instansi di Amerika, serta berinteraksi dengan masyarakat Amerika yang berpartisipasi dalam program citizen diplomat.

Peserta program juga berkesempatan bermukim atau sekedar makan malam di rumah warga Amerika. Selain itu, masih banyak rangkaian program pengenalan budaya lain, baik lewat kunjungan ke obyek-obyek wisata maupun lewat pertunjukan seni dan pentas budaya.

Lantas apa pemicu polemik spekulatif yang mencuat diberbagai rana itu? Sesungguhnya mudah dipahami, bila dikaitkan dengan posisi strategis Kabupaten Kepulauan Talaud yang langsung berbatasan dengan Filipina. Dan Filipina dikenal sebagai koloni abadi AS.”

Filipina sendiri belum lama, meleluasakan delapan pangkalan militer, dimana Amerika bisa membangun fasilitas untuk menyimpan peralatan, arsenal, dan berbagai suplai lainnya di bawah satu kesepakatan keamanan baru menyusul meningkatnya ketegangan seputar masalah di Laut Cina Selatan.

Selain itu, Filipina- AS pada 2016 telah menandatangani kesepakatan EDCA (Enhanced Defence Cooperation Agreement) yang membolehkan Washington meningkatkan kehadiran militernya di negara bekas koloninya tersebut, termasuk rotasi keluar masuk kapal-kapal dan pesawat baik untuk misi kemanusiaan maupun operasi keamanan maritim.

AS sendiri, sebagaimana terkutip Reuters, tengah mengincar akses terhadap 3 pelabuhan dan bandara sipil di Luzon, termasuk Teluk Subic yang sebelumnya pernah jadi basis angkatan laut Amerika bersama dengan pangkalan udara Clark.

Ditinjau secara geografis, kawasan Asia Tenggara sudah terkepung dengan fasilitas militer Amerika. Hal ini membuat negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei harus berhitung kembali ketika berhadapan dengan kepentingan AS, termasuk dengan perusahaan-perusahaan swasta pertambangan yang beroperasi di negara-negara tersebut.

Apakah karena kondisi yang tak bisa dipandang sebelah mata ini sehingga keberangkatan Sri Wahyumi merebak sedemikian sensitif? Sebelum menjawab pertanyaan menarik tersebut, terasa perlu sebuah napak tilas ke sejumput masalah perbatasan kita, terkait dengan kepentingan Indonesia di kawasan perbatasan.

Bisa dimulai dari sebuah pertanyaan: Apa sesungguhnya yang memicu besarnya perhatian Pemerintah Pusat kepada Pulau Miangas, Talaud? Jawabnya adalah klaim negara Filipina atas Pulau Miangas sebagai miliknya.

Miangas, pulau seluas 3, 15 km2 itu merupakan titik penting dalam batas kedaulatan Indonesia. Pemerintah Pusat saat ini sedang gencar membangun berbagai fasilitas strategis termasuk bandar udara yang belum lama selesai dibangun untuk mempercepat aksesibilitas ke pulau yang berbatasan langsung dengan negara Filipina itu.

Dari posisi geografis, Miangas lebih dekat dengan negara tetangga yang diindikasikan memiliki hasrat memperluas wilayah. Pulau Miangas ini adalah salah satu pulau terluar Indonesia, di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Propinsi Sulawesi Utara.

Pulau Miangas dan Pulau Manoreh berdasarkan peta Spanyol 300 tahun lalu dan Traktat Paris tahun 1898, merupakan wilayah Filipina, bahkan masalah ini dengan UU pemerintah Filipina yang baru, kedua pulau masuk pada peta pariwisata Filipina. Traktat Paris memuat batas-batas Demarkasi Amerika serikat (AS) setelah menang perang atas Spanyol yang menjajah Filipina hingga ke Miangas atau Las Palmas.

Traktat itu sudah dikomunikasikan Amerika Serikat ke Pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak ada reservasi formal yang diajukan pemerintah Hindia Belanda terhadap Traktat itu. Hingga kini Indonesia dan Filipina belum mengikat perjanjian batas wilayah tersebut.

Sengketa Indonesia dengan Filipina adalah perairan laut antara Pulau Miangas (Indonesia) dengan pantai Mindanao (Filipina) serta dasar laut antara pulau Balut (Filipina) dengan pantai Laut Sulawesi yang jaraknya kurang dari 400 mil.

Di samping itu letak Pulau Miangas (Indonesia) di dekat perairan Filipina, dimana kepemilikan Miangas oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Peradilan Arbitrage di Den Haag tahun 1928. Di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Pulau Miangas merupakan titik terluar yang paling jauh dan berbatasan dengan Filipina.

Dalam adat Nanusa, Miangas disebut Tinonda. Konon, pulau ini kata para tetua adat di sana, sering menjadi sasaran bajak laut. Selain merebut harta benda, perompak ini membawa warga Miangas untuk dijadikan budak di Filipina.

Di masa Filipina dikuasai penjajah Spanyol, Miangas dikenal dengan sebutan Poilaten yang memiliki arti: lihat pulau di sana. Karena di Miangas banyak ditumbuhi palm mulailah disebut Las Palmas. Lambat laun pulau ini disebut Miangas.

Miangas bukan hanya menjadi sasaran perompakan. Pulau ini memiliki sejarah panjang karena menjadi rebutan antara Belanda dan Amerika. Amerika mengklaim Miangas sebagai jajahannya setelah Spanyol yang menduduki Filipina digeser Amerika. Tapi, Belanda keberatan. Sengketa berkepanjangan terjadi, kasus klaim Pulau Miangas ini diusung ke Mahkamah Internasional.

Secara geografis, penjajah Amerika Serikat mulai bersentuhan dengan Sulawesi bagian utara sejak akhir abad ke 19. Di tahun 1898 itu, Amerika baru saja menguasai Filipina, setelah memerangi Spanyol yang ratusan tahun menduduki negara kepulauan itu. Setelah Spanyol ditaklukkan, muncul sengketa antara Amerika dengan Hindia Belanda. Sejumlah warga Karatung mempertahankan pulau itu sebagai bagian dari gugusan Kepulauan Nanusa.

Saat penentuan demarkasi antara Amerika dan Belanda, wakil raja Sangihe dan Talaud, serta tokoh adat Nanusa dihadirkan di Miangas. Dalam pertemuan untuk menentukan pulau itu masuk jajahan Belanda atau Spanyol, salah seorang tokoh adat Petrus Lantaa Liunsanda mengucapkan kata-kata adat bahwa Miangas merupakan bagian Nanusa. Gugusan Nanusa mulai dari Pulau Malo atau disebut Tanggeng Kawawitan (yang pertama terlihat) hingga Miangas.

Setelah Indonesia merdeka, kehidupan di Kepulauan Nanusa ini tidak berubah. Di masa Soekarno menjadi Presiden, hampir tak ada pembangunan di daerah itu. Terutama untuk fasilitas umum, seperti sekolah. Sekolah di pulau-pulau ini paling banyak dijalankan Yayasan Pendidikan Kristen.

Daerah perbatasan tampaknya selalu berarti wilayah terisolasi, tertinggal. Ini merupakan dampak kebijakan pembangunan nasional di masa lalu. Potensi sumber daya laut yang dapat menjadi sumber kemakmuran masyarakat kepulauan, tidak mendapat perhatian.

Sementara persoalan lain yang merubung perbatasan ini yaitu kejahatan transnasional. Pada 23 Mei 2017, Pemerintah Filipina memberlakukan status darurat militer pasca aksi bersenjata jaringan kelompok Maute terkait ISIS di Kota Marawi, Filipina Selatan.

Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri pun bereaksi cepat mengimbau kewaspadaan semua WNI baik yang berada di Filipina dan di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tetangga terdekat. Sebahaya apa susungguhnya kawasan perbatasan Indonesia-Filipina?

Sebuah drone mengudara di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina ketika itu. Peralatan canggih yang berfungsi sebagai pengintai ini dioperasikan untuk membantu tugas TNI di pulau Miangas, sebagai wilayah perbatasan RI-Filipina pasca serangan di Kota Marawi.

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen, Ganip Warsito ketika itu, mengatakan pihaknya telah siap mengantisipasi kemungkinan pemberontak melarikan diri ke wilayah perbatasan. Sementara pemerhati masalah perbatasan Sulawesi, Pitres Sombowadile menyatakan kekhawatirannya atas kondisi kawasan perbatasan yang dinilainya sebagai wilayah yang sangat terbuka, berpori-pori dan rentan menjadi tempat transit untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Kawasan perbatasan Indonesia-Filipina dari sejumlah catatan sejak dulu memang dikenal sebagai zona “panas” aktivitas bersenjata dan kejahatan transnasional. Kawasan ini dikenal sebagai daerah yang sering dimanfaatkan sebagai lintasan teroris, aksi penyeludupan barang dan senjata, serta lintas batas ilegal.

Sejak era kerajaan-kerajaan Sangihe di Abad ke 16, pulau-pulau di kawasan Sangihe Talaud sudah menjadi ajang para perompak Lanun, dari Filipina Selatan. Serangan-serangan bajak laut itu begitu menakutkan, karena selain menjarah harta benda, mereka juga membunuh penduduk, memperkosa para wanita.

Sejumlah perang pernah terjadi antara perompak dan pihak kerajaan, kisah para tetua di sana. Bahkan, tutur mereka, untuk kawasan pulau-pulau terluar di Talaud, penduduk meminta bantuan armada laut Belanda untuk menghadapi serangan dari bajak laut Mindanao. Serangan di Pesisir timur dan barat pulau Karakelang di era penjajahan Belanda tercatat memakan banyak korban di pihak penduduk dan bajak laut.

Bahkan dalam serangan itu pemimpin angkatan laut Belanda Laksamana Joly ikut gugur dengan beberapa anggota pasukannya. Laksamana Joly, oleh penduduk, dimakamkan di Pulau Nusa Dalam. Itu sebabnya hingga kini pulau Nusa dalam disebut Pulau Joly.

Dalam operasi “Sintuwu Maroso” (operasi pemulihan keamanan Poso) yang digelar Kodam VII Wirabuana sejak 14 Juli 2005 hingga 14 Januari 2006, sebagaimana lansir Tabloid Zona Utara edisi Februari 2006, terjaring 219 senjata api organik dan rakitan, 1.327 butir peluru, 12 bom, 5 granat.

Senjata dan bahan peledak itu sebagaimana ungkap Mayjen TNI Arief Budi Sampoerna waktu itu, disinyalir berasal dari Filipina. Ia mengatakan, pasokan senjata ke daerah-daerah konflik di Indonesia berasal dari Filipina melalui pulau-pulau kecil di Sangihe Talaud dan dari pintu masuk pulau Miangas dan Marore.

Sementara data yang dilansir detiknews 4 April 2016, dalam menguak jejak teroris Santoso dan kelompok radikal di Moro Filipina juga menarik dicermati. Situs berita ini menulis, “Pimpinan kelompok teroris MIT, Santoso alias Abu Wardah memiliki hubungan dengan kelompok radikal MILF (Moro Islamist Liberation Front) yang berbasis di Moro, Filipina.”

Informasi itu diperoleh dari salah satu tersangka teroris yang sudah tertangkap yakni Iron. Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Rudy Sufahriadi kepada detikcom 3 April 2016, mengatakan senjata yang dipasok ke Santoso itu berasal dari kelompok Anshorut Khilafah, salah satu pecahan kelompok MILF di Filipina.

Iron sendiri diberitakan tertangkap di Manado saat sedang transit hendak menuju ke Filipina untuk mengambil senjata api yang dipesan Santoso, antara lain 2 pucuk M16 Baby, sepucuk senjata sniper, 2 pucuk senjata api Uzi dan sejumlah amunisi senilai total Rp 220 juta.

Iron disebut mendistribusikan pasokan senjata api tersebut dikirim dari Filipina ke base camp Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, lewat jalur laut melalui Kota Manado.

Situs berita itu juga menyebutkan sebelum tertangkap, Iron berhasil menyelundupkan pasokan senjata api kepada Santoso yang berada di hutan di Poso. Senjata api dan sejumlah logistik lainnya, yang pernah ia pasok di antaranya sepucuk M16 baby berikut 4 magasen, 200 butir peluru senjata M16, sepucuk senjata Barret 50 Sniper SN No 241586, 20 butir peluru M50, satu buah granat nanas, 1 buah roket mini Bukttap dengan kode Ava 0069-89, 16 butir amunisi yang ukurannya lebih kecil dari amunisi FN 45.

Persoalan lain yang masuk skala kejahatan transnasional di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina dalam kurun 10 tahun terakhir sebelum Menteri Susi Pudjiastuti menerapkan kebijakan ‘tenggelamkan’ diantaranya aksi pencurian ikan. Dari data yang sempat dirilis Dinas Perikanan kabupaten Sangihe Talaud, aksi pencurian ikan oleh kapal asing di kawasan laut perbatasan itu diperkirakan mencapai 40 ribu ton pertahun.

Masyarakat di pulau-pulau kecil seperti Lipang, Matutuang, Kawio juga punya kisah miris akibat aksi bersenjata yang menyerang penduduk dan mata pencaharian mereka seperti rumpon. “Kami sangat takut bila membayangkan bahaya yang selalu mengincer kami ini,” ungkap Alfredo Sabu, warga Pulau Matutuang. Sekelumit fakta-fakta di atas setidaknya telah mengungkap betapa sensitif dan terbukanya kawasan perbatasan Indonesia-Filipina baik oleh aktivitas bersenjata dan kejahatan transnasional.

Tensi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lagi panas di Talaud, ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara kepada Sri Wahyumi dari jabatan Bupati Talaud, terkait keberangkatannya ke AS. SK Mendagri Nomor 131.71-17 Tahun 2018 tentang penonaktifan selama 3 bulan itu dengan sendirinya menjawab pertanyaan sebelumnya; keberangkatan Bupati Sri Wahyumi ke AS hanya sebuah perjalanan bisa, yang tidak terkait dengan isu-isu sensitif perbatasan yang dipolemikkan berbagai kalangan.

Diskusi di gerai-gerai kopi hingga kantor berkelas pun berhenti. Alasan sangsi yang menerpa Sri Wahyumi ternyata berpangkal sekadar tak meminta izin Gunernur Sulut selaku atasannya saat ke AS. Ia diganjar melanggar UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan pergi ke Amerika Serikat tanpa izin resmi dari atasan.

Awalnya Sri Wahyumi membela diri. “Paspor yang saya gunakan ke sana adalah paspor reguler, dan saya ke sana sendiri tidak membawa staf. Saya juga tidak menggunakan anggaran daerah,” ujarnya.

Sementara di Talaud, ada ribuan orang ingin menggelar aksi sebagai sikap keberpihakan kepadanya. Tapi Sri Wahyumi memilih legowo menerima SK Mendagri. Karena bagi Sri Wahyumi keamanan dan kerukunan hidup di negeri perbatasan itu lebih penting dibanding hasrat kekuasaan.
Dan sebagaimana ungkapan: “Kejarlah ilmu hingga ke negeri Cina”, setidaknya Bupati Sri Wahyumi telah melangkah ke negeri Trump, untuk sebuah cita-cita membangun Talaud agar tak dipandang sebelah mata. (***)

Penulis : Iverdixon Tinungki

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed