oleh

Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip: Jangan Tatap Sebelah Mata (1)

“Menembus keterbatasan yang kita miliki
barangkali adalah sebuah hal yang sulit dilakukan,
tetapi luar biasa jika berhasil kita wujudkan”
— A Life, Dorothy Hermann —

Talaud butuh Full Day Flight. Bupati Sri Wahyumi pun bergerak. Alasan pengurangan jadwal penerbangan dikemukakan pihak perusahaan jasa penerbangan hanya diseputar pemeliharaan armada. Bukankah kehilangan 3 hari dalam seminggu berarti menahan seribu langkah Talaud untuk maju?

Akhir Januari 2018. Didampingi Pimpinan DPRD Kabupaten Talaud, Bupati energik itu berangkat. Kementerian Perhubungan (Kemehub) di Jakarta harus ditembus. Perubahan jadwal penerbangan menjadi 4 kali seminggu tak saja berdapak krusial, namun dinilainya tak masuk akal. Denyut pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan menjadi terganggu, terlebih di saat harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

Di lain sisi, Bupati Sri Wahyumi lagi fokus melobi aliran investasi ke Talaud. Di titik ini, jasa transportasi udara menjadi nadi pematiknya. Sektor pariwisata pun terkendala. Padahal, Kabupaten Talaud sedang gencar-gencarnya membangun sejumlah destinasi. Perjuangan tak boleh surut, dan daerah perbatasan jangan lagi dipandang sebelah mata. Full Day Flight pun kembali normal.

Mundur jauh ke belakang, ke awal Sri Wahyumi Maria Manalip menduduki kursi Bupati. Kabupaten Kepulauan Talaud ketika itu baru berusia 12 tahun. Di tengah deru harapan orang-orang perbatasan yang selama ini dilindas keterbatasan, apalagi bau korupsi dari era sebelumnya masih terbaun ke mana-mana, Sri Wahyumi pontang-panting antara Melonguane-Jakarta. Bupati berparas cantik ini mendesak, Pemerintah Pusat harus menatap ke Utara, ke kawasan perbatasan yang dirubung berbagai ketimpangan. Tak saja masalah infrastruktur yang minim, tapi juga kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Negeri berpenduduk 91.067 jiwa ini mengharapakan program pembangunan yang lebih pro-rakyat.

Presiden Jokowi pun menoleh. Lewat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, tergelontorlah dana peningkatan jalan nasional lingkar pulau Karakelang Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Juga pembangunan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan. Sementara Direktorat Bandar Udara Kemeterian Perhubungan Republik Indonesia, juga mengucurkan anggaran perluasan bandara dan perpanjangan landasan pacu bandar udara Melonguane.

Bupati Sri Wahyumi boleh menarik nafas lega, kendati di ujung langkahnya, kendala lain sedang menanti. Tapi sosok Sri Wahyumi Maria Manalip bukan tipikal pemimpin yang mudah menyerah. Selain fokus menata pemerintahan, menepis jauh korupsi dari segala lini pekerjaan, ia menggenjot dan mengembangkan berbagai sektor pembangunan, memicu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang membanggakan. Dan tak ada kata berhenti. Ia terus bergerak menangkap berbagai peluang, karena baginya, jabatan Bupati adalah sebuah pengabdian.

Dan akhir Juni 2018. Kapal tol laut Kendage Nusantara yang memuat berbagai jenis barang kebutuhan masyarakat perbatasan merapat di pelabuhan Melonguane. Armada Tol Laut itu langsung diberangkatkan dari pulau Jawa. Ini sebuah langkah terobosan. Setidaknya, mematahkan persoalan kemahalan harga dan kelangkaan berbagai jenis barang.

Kendati baru sebuah langkah awal setelah peresmian bandar Udara di Pulau Miangas pada Oktober 2016, kedatangan kapal tol laut itu membuktikan keseriusan Presiden Jokowi menoleh ke utara, ke negeri seluas 1.288,94 km2 itu, sekaligus membuka babak baru dalam denyut ekonomi di kepulauan berjuluk Bumi Porodisa ini.

“Langkah gigih Bupati Sri Wahyumi itu bagi saya sesungguhnya tak sekadar hasrat membangun daerah, tapi menyangkut urgensi kedaulatan negara di kawasan tapal batas,” ungkap Rimata Narande.

Sebagai anak kandung daerah perbatasan, Sri Wahyumi tahu dan sadar nilai strategis membangun Talaud untuk Indonesia. Ini bukan sakadar persoalan gengsi antara daerah kabupaten kota dalam semacam lomba keberhasilan membangun masing-masing daerah, tapi lebih kepada nilai urgensi dimana Talaud adalah sebuah tapal batas yang sarat masalah sensitive, ucap Rimata.

“Sayang dia belum punya kesempatan kedua, namun pada kesempatan pertama, Sri Wahyumi telah membuktikan kesungguhannya dengan segala yang paling bisa ia lakukan dalam membangun daerah yang dicintainya,” tambahnya.

Rimata Narande, tak kenal dekat dengan Bupati Sri Wahyumi. Dalam suatu percakapan sore ditemani kopi hitam kental di beranda rumah penulis, di awal Januari 2019, ketua organisasi terbesar masyarakat Talaud (Mukat) ini punya frasa tersendiri dalam menilai kinerja perempuan pertama yang jadi pemimpin Talaud itu.

“Sry Wahyumi telah berhasil menjadi representasi kultural yang tepat dari masyarakat Talaud. Ia gambaran yang paling mendekati ideal sebagai manusia bahari. Dia bekerja mewakili kegelisahan kita orang-orang perbatasan. Dan dia telah membuktikannya selama 5 tahun di Talaud,” kata Rimata.

Di tempat lain Jimmy R Tindi syok. Ini tentang cipratan dana Rp. 60 miliar ke Kabupaten Kepulauan Talaud, dari total Rp 3,1 Triliun APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun anggaran 2018. Politisi Partai Hanura ini menilai, ada ketidakadilan dalam pembagian kue pembangunan provinsi ini. Politisi yang punya jam terbang tinggi dalam mencermati berbagai proses pembangunan Sulawesi Utara itu mengatakan, gemuknya APBD Sulut tersebut karena provinsi ini masuk dalam kriteria provinsi kepulauan, bukan mengacu pada besaran jumlah penduduk. “Ini alasan Pemerintah Pusat menyetujui APBD Sulut 2018,” kata dia.

Ada 3 daerah kabupaten kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara, yakni: Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Maka riskan dan terasa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kata Tindi, saat alokasi dana provinsi ke berbagai kabupaten kota mengacu pada besaran jumlah penduduk. Apalagi, Rp 60 miliar yang dicipratkan ke Talaud itu sudah termasuk gaji PNS Provinsi Sulut di daerah seperti guru-guru SLTA. Bayangkan, kata dia, berapa sisa anggaran untuk porsi pembanguan fisik dari dana tersebut?

Nasib Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Sangihe tak lebih sama dengan Talaud. Karena mengacu pada besaran jumlah penduduk, maka kabupaten kota di daratan Sulawesi Utara mendapankan porsi anggaran yang besar, karena jumlah penduduknya besar, sementara 3 kabupaten kepulauan yang penduduknya relatif kecil, kecipratan remahnya saja.

Tindi menilai, sikap provinsi ini tidak sejalan dengan semangat Pemerintah Pusat yang lagi fokus membangun daerah kepulauan dan perbatasan. “Provinsi hanya menggunakan sebelah mata dalam melihat urgensi persoalan pembangunan kawasan kepulauan dan daerah perbatasan,” kritiknya.

Menyangkut urgensi pembangunan kawasan kepulauan dan perbatasan terkait isu-isu sensitif di area tapal batas itu, terasa, patut disentil dalam bahasan lebih luas lagi, karena, memahami masalah perbatasan dibutuhkan sepasang mata yang punya tatapan jeli. (bersambung)

Penulis : Iverdixon Tinungki

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed