oleh

Menguak Sejarah Konflik Mindanao Filipina

Mindanao Selatan dengan cepat telah menjadi pusat tujuan kelompok teroris di Asia. Dan kini menjadi basis baru bagi ISIS di Asia Tenggara. Sebuah laporan jurnalistik memaparkan bahwa ada puluhan gerilyawan dan militan asing yang bertempur bersama dengan sayap kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Mindanao, Filipina, untuk melawan pasukan pemerintah.

Sumber intelejen Filipina kutip Kantor Berita Reuters memaparkan fakta setidaknya ada 400-500 petempur di Marawi, saat diberlakukan status darurat militer pada Mei 2017. Sementara pakar keamanan di S Rajaratnam School of International Studies, Rohan Gunaratna, mengatakan bahwa ISIS tengah menuju kehancuran di Irak dan Suriah, mereka merespon dengan menyebar ke Asia dan wilayah Timur Tengah lain. Menurut Rohan, salah satu area yang menjadi tujuan mereka adalah Asia Tenggara dengan Filipina sebagai pusatnya.

(baca juga: Miangas, Dari Sengketa La Palmas ke 73 Tahun Indonesia Merdeka)

Banyak pejabat di Mindanao yang sudah memperingatkan bahwa kemiskinan, tidak tegaknya hukum, dan konflik perbatasan di area Muslim tersebut akan menjadi lahan subur bagi radikalisme Asia Tenggara, terutama pada saat gerilyawan ISIS terusir dari Irak dan Suriah.

Apa yang terjadi di Marawi lalu adalah pertempuran yang pertama di Asia Tenggara di mana ISIS berkonfrontasi langsung dengan pasukan keamanan nasional dalam waktu yang cukup lama.

Sidney Jones, Pakar terorisme mengungkap gejolak di Marawi diawali dengan serangan militer Filipina untuk menangkap Isnilon Hapilon, mantan pemimpin Abu Sayyaf. “Kelompok Abu Sayyaf dan Maute sudah berbaiat ke ISIS,” kata Jones.

Konflik Mindanao
Konflik Mindanao menurut warofweekly dimulai tatkala rezim kolonial Spanyol yang menguasai kawasan Filipina Utara, atau yang lebih dikenal dengan kepulauan Luzon, mencoba memperluas kekuasaan ke daerah Selatan. Rezim Spanyol hampir tidak mengalami perlawanan yang berarti tatkala menguasai wilayah kepulauan bagian tengah, yang lebih dikenal sebagai daerah Visayas.

Namun ketika Spanyol mencoba melakukan penetrasi kekuasaan ke wilayah Mindanao, terutama di bagian paling utara, tulis situs itu, rezim Spanyol mendapatkan perlawanan yang sangat keras dari beberapa kasultanan Islam yang kokoh berdiri di Mindanao. Spanyol berulang kali melakukan upaya untuk menguasai Mindanao dalam kurun waktu hampir 350 tahun, namun usaha tersebut mengalami kegagalan karena kohesifnya politik kasultanan di Mindanao, baik di kasultanan Sulu, Maguindanao ataupun di Sultan Kudarat.

Ketiga-ketiganya mampu membangun pertahanan yang kokoh untuk menghadapi berbagai strategi yang diterapkan pemerintah Spanyol untuk menguasai Mindanao secara keseluruhan.

Dikatakan, tatkala rezim kolonial Spanyol berhasil dikalahkan oleh kekuatan Amerika Serikat, melalui perjanjian Paris dalam formula “barter”. Namun yang menjadi persoalan besar adalah Amerika Serikat berupaya memperluas wilayah kolonialnya di Filipina hingga ke wilayah Selatan, yang selama ini tidak pernah dikuasai Mindanao. Pada awalnya upaya memperluas wilayah ke selatan dilakukan secara persuasif. Amerika Serikat mengundang beberapa Sultan di Mindanao untuk diajak berbincang tentang upaya pengembangan kawasan secara bersama-sama.

Langkah ini disambut cukup apresiatif oleh beberapa Sultan Mindanao. Dalam sebuah ulasan menarik yang ditulis McKenna tentang upaya demonstratif Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa mereka dapat menguasai Mindanao secara mudah dengan kekuatan senjata yang modern.

Konflik dengan Amerika Serikat semula tidak dalam bentuk perang terbuka terhadap kasultananan Maguindanao, Sulu maupun Cotabato. Hubungan antara Kasultanan di Mindanao berjalan secara normal, terbangun kordinasi yang baik untuk saling menghormati satu sama lain. Perang terbuka baru terjadi manakala pemerintah Filipina secara sefihak memasukkan wilayah Mindanao sebagai bagian integral dalam wilayah administratif Filipina.

Menurut warofweekly, yang menjadi masalah yang rumit adalah proses transisi kemerdekaan Filipina, yang kemudian menafsirkan kesediaan bekerjasama kasultanan Islam di Mindanao dengan Amerika Serikat sebagai bentuk dari pengakuan atas kekuasaan Amerika Serikat atas Mindanao. Bangsa Moro kemudian mengajukan petisi kepada pemerintah Amerika Serikat agar Bangsamoro tidak dimasukkan dalam wilayah Filipina.

Langkah ini dilakukan dalam 3 tahap, yani petisi masyarakat Sulu, tertanggal 9 Juni 1921. Kemudian dilanjutkan dengan petisi, yang sering dikenal dengan Zamboanga Declaration, tertanggal 1 Februari 1924, dan petisi yang terakhir diajukan kembali pada tanggal 18 Maret 1935, yang dikenal dengan Dansalan Declaration, di mana 120 datuk Bangsamoro terutama dari Lanao mengeluarkan “Deklarasi Dansalan” yang menyatakan pemisahan diri dari pemerintahan persemakmuran dan memilih berada di bawah protektorat Amerika Serikat sampai masyarakat Bangsamoro dapat membentuk pemerintahan sendiri.

Upaya damai yang ditempuh masyarakat Mindanao ternyata tidak mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah Amerika Serikat maupun pemerintah transisi Filipina, dan pada deklarasi kemerdekaan Filipina 4 Juli 1946, Mindanao menjadi bagian tak terpisahkan dari wilayah politik dan administratif Filipina.

Masyarakat Mindanao masih mengupayakan upaya hukum dengan membuat Amilbangsa (HB 5682), yang menyatakan akan memisahkan diri dari pemerintah Filipina jika pemerintah Filipina tidak melakukan langkah-langkah persuasive dalam menyelesaikan status Mindanao.

Pemerintah Filipina menggunakan argumentasi kesamaan rezim kolonial Amerika Serikat antara Luzon, Visayas dan Mindanao sebagai argument untuk memasukan wilayah Mindanao dalam wilayah kesatuan Filipina. Sedangkan dalam perspektif elit Mindanao, posisi Kesultanan Mindanao otonom atas kekuasaan Spanyol, bahkan Amerika Serikat sekalipun.

Bahkan sejarawan Mindanao, Jamail Rasul, mencoba mengungkap fakta bahwa para pejuang kemerdekaan Filipina, semisal Jose Rizal maupun Aguinaldo melihat Mindanao sebagai bagian dari mitra komunitas Luzon di mana memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan tidak terikat dengan proses politik yang ada di Luzon.

Pada tahun 1950-an, masyarakat Muslim Mindanao mulai menunjukkan minat untuk melanjutkan studi, baik yang didanai oleh pemerintah Filipina untuk mengambil studi di Manila. Nur Misuari adalah anak orang miskin dari suku Tausug di Sulu yang memilih untuk meneruskan studinya di University of Philippines dengan mengambil studi ilmu Politik. Karier Misuari dalam sekolah sangatlah cemerlang, sehingga Misuari memperoleh gelar Doktor bahkan Professor dan menjadi salah satu pengajar di University of Philippine, sebagaimana halnya Cesar Adib Majul .

Di samping memilih studi di Manila, ada sebagian masyarakat Muslim Mindanao yang memilih studi di perguruan tinggi di Timur Tengah, baik di Arab Saudi maupun di Al-Azhar Mesir melalui program beasiswa yang ditawarkan pemerintah Arab Saudi. Salamat Hashim adalah salah satu anak bangsawan di Maguindanao yang memilih studi Keagamaan daripada studi politik sebagaimana halnya Nur Misuari. Selama studi Salamat Hashim menjadi ketua Ikatan Mahasiswa Filipina (Philippine Student’s Union) (1962) dan menjadi sekretaris jenderal Organisasi Mahasiswa Asia.

Salamat Hashim juga memiliki jaringan Islam internasional yang sangat luas di kemudian hari karena beberapa teman kuliahnya di Mesir, seperti Burhanuddin Rabbani dan Abdul Rasul Sayyaf, dikemudian hari menjadi pimpinan pada kelompok mujahidin yang anti-Soviet di Afghanistan. Sekembalinya ke Cotabato, Hashim mulai tertarik kepada politik separatis, serta menjadi salah satu calon pertama untuk memimpin Front Pembebasan Nasional Moro (Moro National Liberation Front/MNLF).

MNLF merespon aktivitas represif dari dari pemerintahan Marcos dengan melakukan pengiriman kader-kader militant MNLF ke luar negeri untuk menjalani latihan militer dengan bantuan dari elit kasultanan di Mindanao yang kecewa dengan kebijakan pemerintah Marcos. Gelombang pertama pengiriman pelatihan kombatan MNLF, atau yang dikenal sebagai “Top 90” dan termasuk ketua MNLF Nur Misuari, di Pulau Pangkor dekat Pulau Pinang di Malaysia melalui fasilitasi Libya.

Pada tahun 1970, gelombang pelatihan kombatan menyusul yang kemudian dikenal sebagai “Gelombang 300” termasuk Al-Haj Murad, yang menggantikan Hashim selaku ketua MILF setelah kematiannya pada Juli 2003. Dan diikuti dengan “Gelombang 67” atau Kelompok Bombardir, yang membawa keahlian baru dalam penggunaan artileri ringan dari Malaysia.

Selanjutnya Libya menggantikan Malaysia sebagai tempat pelatihan utama mulai pertengahan 1970an, dan selama tahun 1980an ditambah lagi dengan Syria, kamp-kamp PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) di Timur Tengah, dan Pakistan.

Untuk memahami dinamika penyebab konflik Mindanao, jabar warofweekly, diperlukan suatu pemahaman yang komprehensif tentang struktur sejarah konflik di Mindanao. Mindanao pada hakekatnya adalah kepulauan yang terdiri dari beberapa pula besar, maupun yang kecil dengan segala bentuk keragamannya. Namun semenjak abad ke 12 seiring dengan mulai masuknya Islam di kawasan ini, Islam telah menjadi identitas dengan berdirinya dua kasultanan besar yakni Kasultanan Maguindanao dan Sulu.

Terdapat beberapa aksentuasi untuk melihat dinamika konflik di Mindanao. Pertama, Mindanao sendiri merupakan sebuah gugusan kepulauan yang sebelum abad ke 20 didominasi oleh penduduk Muslim dengan berdirinya dua kasultanan besar yakni Kasultanan Sulu dan Maguindanao di sekiatar abad ke 13 M. Kedua kasultanan Islam di Mindanao ini ada kecederungan saling berkompetisi satu sama lain dalam memperebutkan pengaruh kepada sekitar 13 etnik yang ada di sekitar kepulauan Mindanao. Dalam konteks ini, ada kecenderungan konflik Mindanao merupakan cerminan konflik etnis, yakni antar komunitas etnis Muslim di Mindanao.

Aksentuasi yang kedua adalah konflik antara komunitas muslim Mindanao dengan komunitas etnis Visayas atau Filipino yang melakukan politik migrasi ke arah selatan. Perpindahan penduduk ini menjadi masalah yang serius tatkala sekelompok etnis Ilaga dengan dibantu oleh pasukan Filipina melakukan politik genocide di awal dekade 1970-an.

Sejarah konflik ini juga masih mengedepankan corak konflik etnis, etnis Ilaga yang melakukan pembantaian kepada komunitas Muslim mengidentikan diri sebagai kelompok Katolik yang juga ada kecenderungan dibiarkan oleh pemerintahan Marcos sehingga dalam batas tertentu berkembang isu besar telah terjadi konflik antar agama di Mindanao sebagai sebuah cerminan dari perang Salib. Karena alasan inilah kemudian Nur Misuari melakukan internasionalisasi konflik Mindanao ke dunia Islam agar komunitas Islam memberikan bantuan bagi komunitas Islam Mindanao.

Aksentuasi ketiga, yakni telah terjadi pergeseran peta aktor konflik dari bentuk konflik etnis menjadi konflik separatism, yakni adanya keinginan dari masyarakat Muslim Mindanao yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai Bangsamoro untuk melakukan politik pemisahan diri sebagai respon dari berbagai ketidakadilan yang diterima masyarakat Muslim Mindanao baik oleh pemerintah Filipina. Sehingga dalam bentuk perlawanan kepada pemerintah Filipina, masyarakat muslim Mindanao mempergunakan konsep Moro dibandingkan dengan Mindanao. Konflik yang bernuansakan separatisme ini berlangsung sangat lama, bahkan sampai saat ini gejala konflik di Mindanao lebih difahami sebagai bentuk konflik separatis dibandingkan dengan konflik primordialis. Ada kecenderungan besar bahwa sulit terselesaikannya konflik di Mindanao karena dalam konflik Mindanao telah melahirkan suatu lingkaran konflik yang kompleks baik dari sisi aktor, isu dan kepentingan-kepentingan baik nasional dan internasional bagi berlangsungnya konflik.

Aksentuasi yang keempat adalah semakin kompleksnya peta aktor konflik di Mindanao karena merupakan sebuah relasi konflik antar aktor dengan munculnya dua kekuatan besar yakni etnis Lumad, sebuah etnis local yang masih menganut agama local yang senantiasa mengidentifikasi diri sebagai fihak yang paling sah untuk mewarisi Mindanao dan ditambah dengan hadirnya kelompok bersenjata yang berhaluan komunis, NPA (National People Army).

Sedangkan dari sisi komunitas muslim Mindanao juga semakin bervariasi semenjak diselenggarakannya perjanjian damai antara pemerintah Filipina dengan Muslim Mindanao, Tripoli Agreement 1971 yang justru menyebabkan timbulnya faksionalisasi dalam tubuh gerakan perlawanan MNLF (Moro National Liberation Front) dengan lahirnya organisasi perlawanan baru seperti MILF (Moro Islamic Liberation Front) dan ASG (Abu Sayyaf Group).

Antar kelompok ini ada kecenderungan memiliki derajat independensi satu sama lain. Kelompok satu dengan yang lainnya saling memberikan klaim bahwa kelompoknya-lah yang paling representatif mewakili masyarakat Mindanao atupun Bangsamoro. Demikian dengan pula kebijakan pemerintah dalam melakukan pendekatan terhadap kelompok–kelompok ini juga cenderung tidak saling kompatibel.

Pada saat tertentu melakukan politik kompromi pada satu kelompok, namun sekaligus melakukan politik represif terhadap kelompok yang lain. Semisal di era pemerintahan Estrada, MNLF mendapatkan tempat yang signifikan di dalam pemerintahan Filipina namun kepada kelompok perlawanan yang lain diberlakukan kebijakan represif atau all out-war terhadap kelompok MILF, NPA, ataupun Abu Sayyaf. (*)

Penulis: Iverdixon Tinungki

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed