oleh

Miangas, Dari Sengketa La Palmas ke 73 Tahun Indonesia Merdeka

Ferdinand Abram punya metafora unik dikutipkan dalam esainya yang dilansir Harian Cahaya Siang, terbitan 1980-an: “Minum kopi di Davao lebih dekat ketimbang di Jakarta”. Di zaman Soeharto, sosok jurnalis perbatasan ini mengaku sempat diinterogasi pihak militer akibat metafora sederhananya itu. Peristiwa ini setidaknyan menegaskan betapa sensitifnya persoalan perbatasan Indonesia-Filipina. Miangas, pulau seluas 3,15 km2 itu merupakan titik penting dalam batas kedaulatan Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulut saat ini sedang gencar membangun berbagai fasilitas strategis termasuk bandar udara yang belum lama selesai dibangun untuk mempercepat aksesibilitas ke pulau yang berbatasan langsung dengan negara Filipina itu.

Apa sesungguhnya yang memicu besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi kepada Miangas? Salah satunya adalah klaim negara Filipina atas pulau Miangas sebagai miliknya.

Dari posisi geografis Miangas lebih dekat dengan negara tetangga yang diindikasikan memiliki hasrat memperluas wilayah. Pulau Miangas ini adalah salah satu pulau terluar Indonesia, di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Propinsi Sulawesi Utara.

Pulau Miangas dan Pulau Manoreh berdasarkan peta Spanyol 300 tahun lalu dan Trakat Paris tahun 1989, merupakan wilayah Filipina, bahkan masalah ini dengan UU pemerintah Filipina yang baru, kedua pulau masuk pada peta pariwisata Filipina.

Pemerintah Filipina mengakui keberadaan pulau Miangas sebagai miliknya berdasarkan Trakat Paris tahun 1989, Trakat Paris tersebut memuat batas-batas Demarkasi Amerika serikat (AS) setelah menang perang atas Spanyol yang menjajah Filipina hingga ke Miangas atau La Palmas.

Masyarakat Pulau Miangas  memiliki adat dan budaya. (FOTO: ACHI MASUNENENG)

Trakat itu sudah dikomunikasikan Amerika Serikat ke Pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak ada reservasi formal yang diajukan pemerintah Hindia Belanda terhadap Trakat itu. Hingga kini Indonesia dan Filipina belum mengikat perjanjian batas wilayah tersebut.

Putusan Mahkamah Internasional (MI), International Court of Justice (ICJ) tanggal 17-12-2002 yang telah mengakhiri rangkaian persidangan sengketa kepemilikan P. Sipadan dan P. Ligitan antara Indonesia dan Malaysia mengejutkan berbagai kalangan. Betapa tidak, karena keputusan ICJ mengatakan kedua pulau tersebut resmi menjadi milik Malaysia. Disebutkan dari 17 orang juri yang bersidang hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Hal ini telah memancing suara-suara sumbang yang menyudutkan pemerintah khususnya Deplu dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Dapat dipahami munculnya kekecewaan di tengah-tengah masyarakat, hal ini sebagai cermin rasa cinta dan kepedulian terhadap tanah air Indonesia.

Sengketa Indonesia dengan Filipina adalah perairan laut antara P. Miangas (Indonesia) dengan pantai Mindanao (Filipina) serta dasar laut antara P. Balut (Filipina) dengan pantai Laut Sulawesi yang jaraknya kurang dari 400 mil.

Disamping itu letak Pulau Miangas (Indonesia) di dekat perairan Filipina, dimana kepemilikan Miangas oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Peradilan Arbitrage di Den Haag tahun 1928. Di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Pulau Miangas merupakan titik terluar yang paling jauh dan berbatasan dengan Filipina.

Dalam adat Nanusa, Miangas disebut Tinonda. Konon, pulau ini kata para tetua adat di sana, sering menjadi sasaran bajak laut. Selain merebut harta benda, perompak ini membawa warga Miangas untuk dijadikan budak di Filipina.

Di masa Filipina dikuasai penjajah Spanyol, Miangas dikenal dengan sebutan Poilaten yang memiliki arti: Lihat pulau di sana. Karena di Miangas banyak ditumbuhi palm mulailah disebut Las Palmas. Lambat laun pulau ini disebut Miangas.

(baca juga: Menelisik Pemikiran Esoteris Purba Sangihe Talaud Tentang Asal Manusia)

Miangas bukan hanya menjadi sasaran perompakan. Pulau ini memiliki sejarah panjang karena menjadi rebutan antara Belanda dan Amerika. Amerika mengklaim Miangas sebagai jajahannya setelah Spanyol yang menduduki Filipina digeser Amerika. Tapi, Belanda keberatan. Sengketa berkepanjangan terjadi, kasus klaim Pulau Miangas ini diusung ke Mahkamah Internasional.

Secara geografis, penjajah Amerika Serikat mulai bersentuhan dengan Sulawesi bagian utara sejak akhir abad ke 19. Di tahun 1898 itu, Amerika baru saja menguasai Filipina, setelah memerangi Spanyol yang ratusan tahun menduduki negara kepulauan itu.

Setelah Spanyol ditaklukkan, muncul sengketa antara Amerika dengan Hindia Belanda. Sejumlah warga Karatung mempertahankan pulau itu sebagai bagian dari gugusan Kepulauan Nanusa.

Saat penentuan demarkasi antara Amerika dan Belanda, wakil raja Sangihe dan Talaud, serta tokoh adat Nanusa dihadirkan di Miangas. Dalam pertemuan untuk menentukan pulau itu masuk jajahan Belanda atau Spanyol, salah seorang tokoh adat Petrus Lantaa Liunsanda mengucapkan kata-kata adat bahwa Miangas merupakan bagian Nanusa. Gugusan Nanusa mulai dari Pulau Malo atau disebut Tanggeng Kawawitan (yang pertama terlihat) hingga Miangas.

Setelah Indonesia merdeka, kehidupan di Kepulauan Nanusa ini tidak berubah. Di masa Soekarno menjadi Presiden, hampir tak ada pembangunan di daerah itu. Terutama untuk fasilitas umum, seperti sekolah. Sekolah di pulau-pulau ini paling banyak dijalankan Yayasan Pendidikan Kristen.

Daerah perbatasan tampaknya selalu berarti wilayah terisolasi, tertinggal. Ini merupakan dampak kebijakan pembangunan nasional di masa lalu. Potensi sumber daya laut yang dapat menjadi sumber kemakmuran masyarakat kepulauan, tidak mendapat perhatian.

Sebanyak 16 pulau di Talaud sendiri telah membentuk kabupaten. Dari jumlah itu, sembilan pulau belum didiami dan tujuh pulau lainnya sudah berpenghuni. Pembentukan kabupaten ini tidak lepas akibat rendahnya tingkat pengembangan daerah perbatasan selama ini.

Kejahatan Transnasional

Pada 23 Mei 2017 Pemerintah Filipina memberlakukan status darurat militer pasca aksi bersenjata jaringan kelompok Maute terkait ISIS di Kota Marawi, Filipina Selatan. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri pun bereaksi cepat mengimbau kewaspadaan semua WNI baik yang berada di Filipina dan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang merupakan tetangga terdekat. Sebahaya apa susungguhnya kawasan perbatasan Indonesia-Filipina?

Masyarakat Pulau Miangas yang mencintai budaya dan adat istiadat. (FOTO: ACHI MASUNENENG)

Sebuah Drone mengudara di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina ketika itu. Peralatan canggih yang berfungsi sebagai pengintai ini dioperasikan untuk membantu tugas TNI di pulau Miangas, sebagai wilayah perbatasan RI-Filipina pasca serangan di Kota Marawi.

Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen Ganip Warsito mengatakan pihaknya telah siap mengantisipasi kemungkinan pemberontak melarikan diri ke wilayah perbatasan. Sementara pemerhati masalah perbatasan Sulawesi, Piters Sombowadile menyatakan kekhawatirannya atas kondisi kawasan perbatasan yang dinilainya sebagai wilayah yang sangat terbuka, berpori-pori dan rentan menjadi tempat transit untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Kawasan perbatasan Indonesia-Filipina dari sejumlah catatan sejak dulu memang dikenal sebagai zona “panas” aktivitas bersenjata dan kejahatan transnasional. Kawasan ini dikenal sebagai daerah yang sering dimanfaatkan sebagai lintasan teroris, aksi penyeludupan barang dan senjata, serta lintas batas ilegal.

Sejak era kerajaan-kerajaan Sangihe di Abad ke 16, pulau-pulau di kawasan Sangihe Talaud sudah menjadi ajang para perompak Lanun, dari Filipina Selatan. Serangan-serangan bajak laut itu begitu menakutkan, karena selain menjarah harta benda, mereka juga membunuh penduduk, memperkosa para wanita.

Sejumlah perang pernah terjadi antara perompak dan pihak kerajaan, kisah para tetua di sana. Bahkan, tutur mereka, untuk kawasan pulau-pulau terluar di Talaud, penduduk meminta bantuan armada laut Belanda untuk menghadapi serangan dari bajak laut Mindanao. Serangan di Pesisir timur dan barat pulau Karakelang di era penjajahan Belanda tercatat memakan banyak korban di pihak penduduk dan bajak laut. Bahkan dalam serangan itu pemimpin angkatan laut Belanda Laksamana Joly ikut gugur dengan beberapa anggota pasukannya. Laksamana Joly, oleh penduduk, dimakamkan di Pulau Nusa Dalam. Itu sebabnya hingga kini pulau Nusa dalam disebut Pulau Joly.

Dalam operasi “Sintuwu Maroso” (operasi pemulihan keamanan Poso) yang digelar Kodam VII Wirabuana sejak 14 Juli 2005 hingga 14 Januari 2006, sebagaimana dilansir Tabloid Zona Utara edisi Februari 2006, terjaring 219 senjata api organik dan rakitan, 1.327 butir peluru, 12 bom, 5 granat.

Senjata dan bahan peledak itu sebagaimana ungkap Mayjen TNI Arief Budi Sampoerna waktu itu, disinyalir berasal dari Filipina. Ia mengatakan, pasokan senjata ke daerah-daerah konflik di Indonesia berasal dari Filipina melalui pulau-pulau kecil di Sangihe Talaud dan dari pintu masuk pulau Miangas dan Marore.

Sementara data yang dilansir detiknews 4 April 2016, dalam menguak jejak teroris Santoso dan kelompok radikal di Moro Filipina juga menarik dicermati. Situs berita ini menulis, “Pimpinan kelompok teroris MIT, Santoso alias Abu Wardah memiliki hubungan dengan kelompok radikal MILF (Moro Islamist Liberation Front) yang berbasis di Moro, Filipina.”

Informasi itu diperoleh dari salah satu tersangka teroris yang sudah tertangkap yakni Iron.Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Rudy Sufahriadi kepada detikcom (3/4/2016), mengatakan senjata yang dipasok ke Santoso itu berasal dari kelompok Anshorut Khilafah, salah satu pecahan kelompok MILF di Filipina. .

Iron sendiri diberitakan tertangkap di Manado saat sedang transit hendak menuju ke Filipina untuk mengambil senjata api yang dipesan Santoso, antara lain 2 pucuk M16 Baby, sepucuk senjata sniper, 2 pucuk senjata api Uzi dan sejumlah amunisi senilai total Rp 220 juta.

Iron disebut mendistribusikan pasokan senjata api tersebut dikirim dari Filipina ke base camp Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, lewat jalur laut melalui Kota Manado.

Situs berita itu juga menyebutkan sebelum tertangkap, Iron berhasil menyelundupkan pasokan senjata api kepada Santoso yang berada di hutan di Poso. Senjata api dan sejumlah logistik lainnya, yang pernah ia pasok di antaranya sepucuk M16 baby berikut 4 magasen, 200 butir peluru senjata M16, sepucuk senjata Barret 50 Sniper SN No 241586, 20 butir peluru M50, satu buah granat nanas, 1 buah roket mini Bukttap dengan kode Ava 0069-89, 16 butir amunisi yang ukurannya lebih kecil dari amunisi FN 45.

Persoalan lain yang masuk skala kejahatan transnasional di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina dalam kurun 10 tahun terakhir diantaranya aksi pencurian ikan. Dari data yang sempat dirilis Dinas Perikanan kabupaten Sangihe, aksi pencurian ikan oleh kapal asing di kawasan laut perbatasan itu diperkirakan mencapai 40 ribu ton pertahun.

Masyarakat di pulau-pulau kecil seperti Lipang, Matutuang, Kawio juga punya kisah miris akibat aksi bersenjata yang menyerang penduduk dan mata pencaharian mereka seperti rumpon. “Kami sangat takut bila membayangkan bahaya yang selalu mengincer kami ini,” ungkap Alfredo Sabu, warga Pulau Matutuang. Sekelumit fakta-fakta di atas setidaknya telah mengungkap betapa terbukanya kawasan perbatasan Indonesia-Filipina baik oleh aktivitas bersenjata dan kejahatan transnasional.

Berpaling ke Utara

Pengamat budaya dan masalah-masalah social Alex Ulaen Ph.D dalam sebuah diskusi dengan BARTA1.COM, mengatakan hubungan Sulawesi Utara dengan Filipina Selatan sejak masa lalu adalah ikatan persaudaraan, karena adanya uraian silsilah atau tarsila nenek moyang yang sama.

“Secara historis, Filipina merasa dirinya terkait dengan sedemikian banyak komunitas di wilayah pulau Sulawesi bagian Utara,” kata Ulaen.

Menurut dia, dari perspektif kebahasaan, misalnya, dominan bahasa-bahasa lokal di Sulawesi bagian Utara masuk ke dalam rumpun bahasa-bahasa Filipina. Secara khusus yang pantas disebut adalah hubungan terkait eksistensi kerajaan Tugis (Mindanao) dan Kendahe (Sangihe); atau hubungan terkait tokoh bernama Gumansalangi sebagai tokoh awal para penguasa di Sangihe yang datang dari Mindanao.

Cerita hubungan darah Utara-Selatan itu makin berkembang, karena ada uraian Ramirez–seorang penulis Filipina– dia ikut membahas cerita-cerita Mindanao yang sejenis dengan cerita khas Minahasa: Lumimuut dan Toar.

Ini sebabnya di tahun 1994 Presiden Filipina Fidel Ramos berbulat tekad hendak menggalang kerjasama antar wilayah-wilayah dalam negara-negara ASEAN yang secara langsung berbatasan dengan Filipina. Mudigah gagasannya itu mewujud menjadi konsep BIMP-EAGA (Brunei Darusallam, Indonesia, Malaysia, Phillipine East ASEAN Growth Area). Menariknya, Sulawesi Utara masuk dalam wilayah fokus BIMP-EAGA sejak awal konsep regionalisme ini dikumandangkan.

Pitres Sombowadile dalam sebuah artikelnya mengungkapkan, persepsi para elit Filipina, kerjasama BIMP-EAGA khas selalu dicerapi berlatar kultural baik ke Sulawesi maupun ke Sabah (Malaysia). Telisikan seksama yang dilakuan Sombowadile pada buku budaya mewah karya Jong Balagtas Ramirez ”Ang Timog The Southern Haritage” memberi konfirmasi bahwa daerah-daerah di perbatasan Utara Indonesia nyata punya hubungan dengan banyak satuan pemerintahan tradisional di Selatan Filipina. Kata ‘Ang Timog’ berarti ”di atau ke Selatan”,. Kata yang hampir sama dipakai di bahasa-bahasa Sulawei Utara, misalnya Tombulu dan Tountemboan.

Kerjasama regional yang berdiri di atas kaki budaya sejak Presiden Ramos itu kata dia, sudah berlangsung sekian lama dalam hitungan nominal tahun. Hanya saja pada satu rentang aktu kerjasama itu mengalami kemandegan. Yaitu, terjadi karena negara-negara partisipannya terpaksa harus berbenah diri ke kancah internalnya sendiri-sendiri untuk mengatasi pukulan gelombang krisis moneter dan ekonomi Asia Tenggara tahun 1998. Tercatat kondisi nanti mulai pulih, paling kurang bagi Filipina, pada tahun 2003 sebagaimana uraian laporan ADB.

“Sulawesi Utara pantas disebut bahwa pihak yang sangat ‘birahi’ dengan kerjasama ekonomi ke arah Utara itu. Berbagai kerjasama telah diaktakan pemerintah lokal, selain kerjasama di bawah payung BIMP-EAGA. Kerjasama itu bermula di wilayah-wilayah perbatasan kawasan SaTaS (3 kabupaten Nusa Utara) yang beringsut ke wilayah-wilayah daratan pulau Sulawesi Utara, misalnya ke Bitung, Manado dan Minahasa,” sebut Sombowadile.

Dalam kerjasama lintas perbatasan Fil-Indo itu, ungkapnya, berbagai upaya telah dirintis SH. Sarundajang, baik dalam kapasitas awalnya sebagai walikota Bitung, dan kemudian sebagai gubernur Sulawesi Utara. Dalam kapasitas sebagai gubernur Sulawesi Utara ketika itu, Sarundajangbertandang ke Mindanao dengan serombongan besar pengusaha, pejabat daerah berwenang, wartawan dan wakil masyarakat. Dia membuka kembali tingkap-tingkap peluang aliran rejeki Sulawesi Utara dan Mindanao.

Upaya Sarundajang kembali berpaling ke Utara pantas disebut sangat tepat dilakukan ketika salah satu formula perbatasan menurut Konsep UNCLOS 1982, yaitu perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Filipian dicapai Mei 2014 lalu. Capaian ini adalah hasil kerja panjang 20-an tahun diplomasi bilateral Indonesia-Filipina.

Dalam artikelnya, Sombowadile mengatakan, capaian batas laut ZEE itu pantas disebut hasil penting masa bakti pemerintahan SBY. Dan capaian itu sangat strategis bagi pembangunan daerah-daerah perbatasan Utara Indonesia. Karena memang salah satu titik kelemahan dalam mendorong kerjasama regional Indo-Fil adalah kelalaian pemerintah pusat dalam menetapkan tata batas dua negara ASEAN ini.

Tata batas yang tidak jelas itu adalah identik dengan ketidakpastian setting upaya merumuskan konsep pembangunan dan aneka niat investasi swasta di wilayah perbatasan. Masalah tersebut juga ditegaskan dalam bukunya bersama Winsulangi Salindeho: ”Kawasan Sangihe Talaud Sitaro: Daerah Perbatasan, Keterbatasan, Pembatasan” (Fuspad, Yogyakarta, 2007).

Ketidakpastian tata batas yang sekian lama dipelihara negara itu, tidak tanggung-tanggung pantas disebut sebagai salah satu ‘upaya pembatasan’ bagi kemajuan daerah perbatasan ungkap dia. Untunglah bahwa ‘pembatasan’ itu sudah berakhir dengan disepakatinya dokumen delimitasi batas ZEE Indonesia dan Filipina pada 8 titik di Laut Sulawesi yang penandatanganannya ikut dihadiri SBY di Manila. Dokumen kesepakatan itu bagi Sulawesi Utara mestilah ditafsirkan sebagai mukadimah peluang kemajuan bagi Sulawesi Utara, yaitu peluang untuk memanfaatkan potensi di Utara dan di perbatasan.

Dilain sisi Sombowadile mengkritisi konsep kerjasama Sulawesi Utara ke Filipina yang digagas dari Manado dan Bitung adalah kecenderungannya menjadikan daerah perbatasan riil di kawasan SaTaS semata menjadi halaman belakang alias ”hinterland”. Artinya, rejeki utama dari kerjasama itu mengalir ke pusat-pusat Sulawesi Utara dan remah ala kadarnya ke wilayah pulau-pulau perbatasan. Tak heran karena konsep itu perdagangan perbatasan di Petta, Sangihe sudah bubar dan kocar-kacir, karena barang-barang dagangan yang biasanya masuk ke Petta sudah beralih sedemikian deras langsung masuk ke daratan Sulawesi Utara via pelabuhan besar di Bitung. (*)

Penulis: Iverdixon Tinungki

Barta1.Com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed